Menu

Mode Gelap
Dugaan Mengatasnamakan BRI Terkuak, Email Dotcom Jadi Sinyal Bahaya Bagi PT Maga Seribu Perkasa Pemerintah Kota Sukabumi dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Jalin Kerja Sama Penguatan Tata Kelola Daerah Tegakan Hukum di Sulsel, Dr Didik Farkhan UngAkan Focus Tiga Poin Penting Kades Warung Banten Diduga Gandeng Oknum Aparat Bisnis Solar Ilegal Komitmen Kajari Irfan Wibowo Wujudkan Good Governance dengan Periksa Wakil Walikota Bandung Revitriyo Husodo, Pentingnya Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal

Hukum

Kacau, Mahasiswa Duga Isa Anshori Cawe-cawe dalam Banyak Proyek di Dinas Kelautan Perikanan Jawa Timur


Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Jakarta Selatan (Senin, 7/7/2025). Perbesar

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Jakarta Selatan (Senin, 7/7/2025).

Teropongistana.com Jakarta- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Jakarta Selatan (Senin, 7/7/2025). Mereka menyoroti dugaan campur tangan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Muhammad Isa Anshori dalam sejumlah kebijakan strategis yang dinilai menguntungkan kelompok tertentu.

Koordinator aksi, Bagoes Poedjo Koesoemo, menyampaikan bahwa dugaan campur tangan tersebut tidak hanya soal administratif biasa, melainkan sebuah bentuk penyalahgunaan wewenang yang merugikan banyak pihak. “banyak dugaan kebijakan di dinas KP diambil untuk kepentingan kelompok tertentu dan bukan untuk kesejahteraan masyarakat, banyak yang yang jelas merugikan, terutama nelayan” ujarnya.

Bagoes menjelaskan, indikasi cawe-cawe Isa Anshori meliputi berbagai bidang, seperti pemberian izin usaha dan pengelolaan anggaran di dinas tersebut. Mereka mendesak agar KPK segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

dalam aksinya mereka menyerahkan rilis kepada pihak KPK, berisi permintaan agar lembaga antirasuah tersebut serius mengusut dugaan campur tangan yang berpotensi merusak tata kelola pemerintahan daerah.

Hingga berita ini disusun, KPK belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan tersebut, dan Isa Anshori pun belum menyampaikan klarifikasi atau tanggapan apapun mengenai tuduhan tersebut.

Baca Lainnya

Komitmen Kajari Irfan Wibowo Wujudkan Good Governance dengan Periksa Wakil Walikota Bandung

31 Oktober 2025 - 12:34 WIB

Komitmen Kajari Irfan Wibowo Wujudkan Good Governance Dengan Periksa Wakil Walikota Bandung

Matahukum Sebut Keterlibatan TNI di Satgas PKH Terkesan Berlebihan

30 Oktober 2025 - 12:13 WIB

Matahukum Sebut Keterlibatan Tni Di Satgas Pkh Terkesan Berlebihan

Kajati DKJ Lantik Safrianto jadi Aspidum dan 9 Pejabat Utama

29 Oktober 2025 - 16:44 WIB

Kajati Dkj Lantik Safrianto Jadi Aspidum Dan 9 Pejabat Utama
Trending di Hukum