Menu

Mode Gelap
Tuding Ada Pembiaran TPA, LKPLN: DLH Kabupaten Tangerang Harus Bertanggung Jawab Secara Pidana Hadapi Tantangan Era Digital, Fatayat NU Banten Minta Kader Perkuat Edukasi Anak Komisi IV DPR: Jadikan Hari Kelautan Momentum Perkuat Komitmen Jaga Ekosistem Laut Hasil Sewa Aset Desa Kemiri Menguap, MataHukum: Kejari Karawang Layak Dievaluasi SMSI dan ADPEDNAS Teken Perjanjian Kerja Sama, 3.181 Media Siber Kawal Program Desa Manfaatkan Syarat Mitra, Pejabat BGN Ditetapkan Tersangka dan Dijerat Pasal Korupsi

Hukum

Sikat, Kejagung Diminta Usut Dugaan Keterlibatan Bupati Bandung Terkait Penyalahgunaan Wewenang BUMD


					Keterangan foto : Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, Kamis (31/7/2025) Perbesar

Keterangan foto : Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, Kamis (31/7/2025)

Teropongistana.com Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mendorong Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan penyalahgunaan di BUMD PT Bandung Daya Sentosa (BDS). Karena kata Uchok, kasus tersebut telah menyeret sejumlah nama pejabat publik dalam proyek ketahanan pangan BDS yang diduga disalahgunakan sebagai ajang mencari dana kampanye politik Bupati sebagai petahana.

“Kita mendorong kejaksaan bisa mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat, jangan ada tebang pilih dalam penegakan hukum terutama yang merugikan keuangan negara,” kata Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadaf lewat pernyataan tertulisnya, Kamis (31/7/2025)

Lebih lanjut, Uchok telah merinci beberapa nama yang terindikasi muncul dipublik agar diperiksa karena dugaan penyalahgunaan dana publik melalui BUMD. Berikut tujuh nama kata Uchok yang disebut dalam podcast eks pimpinan KPK Bambang Widjojanto, tentang dugaan skandal penggelapan yang diduga melibatkan Bupati dan BUMD
Bandung Daya Sentosa

Dalam podcast berdurasi hampir satu jam tersebut nama Bupati Bandung, Dadang Supriatna, beberapa kali disinggung sebagai pihak yang paling bertanggung jawab secara politik. Meskipun, kata Uchok dia belum ada bukti keterlibatan langsung, kata Uchok dalam percakapan itu, Bambang Widjojanto menegaskan bahwa segala keputusan operasional PT Bandung Daya Sentosa (BDS) berada dalam lingkup pengawasan dan koordinasi kepala daerah.
“Korupsi merupakan kejahatan serius. Sehingga dibutuhkan komitmen dan keseriusan aparat penegak hukum (APH) untuk memberantas kejahatan yang sangat merugikan masyarakat ini hingga tuntas termasuk di Kabupaten Bandung. Kita minta APH melakukan pengawalan serius. Jika menemukan indikasi terjadinya korupsi, jangan ragu menindaklanjuti,” tegas Uchok.

Selain itu, kata Uchok, dalam podcast, Bambang W. menyinggung hubungan antara elite politik nasional dan manajemen BDS. Kata Uchok, dia menjelaskan bahwa Ketua Tim Kampanye Pilkada Kabupaten Bandung adalah Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua DPR RI.
Dugaan mengarah pada kemungkinan bahwa proyek ketahanan pangan dijadikan kendaraan politik. Seperti Direktur Keuangan BDS – Novi Novi yang disebut sebagai sosok yang bertanggung jawab atas alur pembayaran dan pencatatan keuangan BDS.

Kemudian, kata Uchok, ada beberapa vendor melaporkan bahwa Yanuar dianggap sebagai pihak yang memberikan perintah untuk menandatangani kontrak. Di akhir pembicaran Obrolan Waras, Bambang Widjojanto menyampaikan harapan agar Bupati Bandung hadir dalam podcast tersebut untuk melakukan klarifikasi langsung tentang segala tuduhan yang melibatkan pejabat dan proyek BDS.

“Penyidikan kejaksaan agung harus berani mengusut kasus BUMD Kabupaten Bandung yang saat ini viral karena ada dugaan korupsi dan menjadi perhatian publik. Kita mendorong korps Adhyaksa mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat.Direktur utama disebut ikut bertanggung jawab terhadap skema pengadaan yang ada di BDS,” tutup Uchok.

Baca Lainnya

Manfaatkan Syarat Mitra, Pejabat BGN Ditetapkan Tersangka dan Dijerat Pasal Korupsi

4 Juli 2026 - 09:01 WIB

Manfaatkan Syarat Mitra, Pejabat Bgn Ditetapkan Tersangka Dan Dijerat Pasal Korupsi

KPK Dinilai Tebang Pilih Kasus Blueray Cargo, CBA Ancam Lapor ke Dewas

3 Juli 2026 - 22:21 WIB

Kpk Dinilai Tebang Pilih Kasus Blueray Cargo, Cba Ancam Lapor Ke Dewas

Pengadaan 106 Ribu Gembok Rp92,5 Miliar Disorot, DPR Minta Dokumen Dibuka ke Publik

3 Juli 2026 - 21:37 WIB

Pengadaan 106 Ribu Gembok Rp92,5 Miliar Disorot, Dpr Minta Dokumen Dibuka Ke Publik
Trending di Hukum