Teropongistana.com Jakarta – Rabu 24 September 2025 Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait persoalan pertanahan dan masalah PPPK. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menghadirkan perwakilan masyarakat korban sengketa lahan, pejabat kementerian, hingga pihak pemerintah daerah.
Hadir secara fisik dalam rapat tersebut antara lain Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan, sejumlah Dirjen Kementerian ATR/BPN (Tata Ruang, Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, serta Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan), Deputi Bidang SDMA Kemenpan RB, Kakanwil BPN Provinsi Banten, Kakantah BPN Kota Tangsel, perwakilan PT London Sumatera Indonesia Tbk, PT Jaya Real Property Tbk, Kelompok Masyarakat Korban Mafia Tanah (KM-KOMAT), serta lembaga bantuan hukum dan pendidikan.
Sementara itu, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan serta Kakantah BPN Musi Rawas mengikuti jalannya rapat secara daring.
Dalam forum, masyarakat yang menjadi korban sengketa lahan menyampaikan keberatan atas keterangan Wakil Wali Kota Tangsel. Menurut kuasa hukum ahli waris Poly Betaubun, pernyataan terkait penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) yang disebut sesuai prosedur dianggap tidak sesuai fakta di lapangan.
“Keterangan Wakil Wali Kota Tangsel tidak benar, bahkan bohong. Kami punya bukti hukum yang kuat. Kalau datang ke forum tanpa dokumen, itu hanya cerita dongeng,” ujar kuasa hukum korban sengketa dengan nada tegas.
Ia juga menuding adanya dugaan penggelapan pajak dan menekankan agar Komisi II tidak hanya mengundang pihak terkait tanpa memverifikasi dokumen yang dibawa.
Sementara itu, ahli waris Yatmi, dengan penuh emosi dan air mata, menyampaikan harapannya agar masalah ini segera dimediasi. “Saya sudah lelah, ingin cepat selesai, jangan ada gontok-gontokan lagi,” ungkapnya.
Pilar Saga Ichsan menjelaskan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebelumnya telah menanggapi surat permohonan klarifikasi dari ahli waris pada 24 Juli 2024. Dalam surat balasan, Pemkot menyampaikan bahwa setelah mempelajari dokumen yang ada, sengketa tersebut bukan kewenangan pemerintah daerah untuk memutuskan. Pemkot pun menyarankan agar pihak ahli waris menempuh jalur hukum litigasi.
Komisi II DPR RI menegaskan akan menindaklanjuti berbagai masukan, termasuk membuka kemungkinan mendorong rekomendasi ke Komisi III DPR RI terkait perlindungan hukum dan dugaan tindak pidana perizinan serta perampasan tanah.
