Menu

Mode Gelap
Kasus Dugaan Rp3,7 Miliar KPU Bogor, Polisi-Kejaksaan Didesak Bergerak Korupsi Dana BOS Rp319 Juta, Kepala Sekolah dan Bendahara di Takalar Ditahan Hari Pers Nasional, Integritas Adalah Kunci Permohonan Pra Peradilan Uang Rp17,55 Miliar Beny Saswin Dinilai Prematur Pramuka Nadi Pengabdian, Ade Andriana Resmi Mengemban Amanah Wakil Ketua Kwarcab Lebak Proyek Rotary Dryer Rp4 Miliar Diduga Tanpa SLO dan TKDN, MataHukum Minta Kejaksaan Periksa

Megapolitan

Pemerintah Didesak Atasi Makanan Basi, Relokasi Dapur ke Tiap Sekolah Segera


					Makanan Bergizi Gratis (MBG) tiap hari dari jajaranya, dan jumlah penerima makanan bergizi sampai pertengahan Agustus 2025 mencapai 20 juta orang lebih. Perbesar

Makanan Bergizi Gratis (MBG) tiap hari dari jajaranya, dan jumlah penerima makanan bergizi sampai pertengahan Agustus 2025 mencapai 20 juta orang lebih.

Oborbangsa.com JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengaku selalu mengecek perkembangan penerima manfaat Makanan Bergizi Gratis (MBG) tiap hari dari jajaranya, dan jumlah penerima makanan bergizi sampai pertengahan Agustus 2025 mencapai 20 juta orang lebih.

Presiden mengatakan dirinya sengaja mengawasi langsung tiap harinya pelaksanaan makan bergizi gratis agar dapat langsung menerima laporan manakala ada kendala di lapangan.

Hal tersebut disampaikan presiden saat meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Prof. Dr. dr Mahar Mardjono, di Jakarta, Selasa (26/08/2025).

Presiden juga sudah mendengar adanya kasus makanan basi hingga beracun. Oleh karenanya, presiden meminta BGN untuk lebih cepat merespons dan mencari jalan keluar atas permasalahan yang muncul.

Chairman of Mubarok Institute, Fadhil As Mubarok mendesak agar pemerintah segera ambil tindakan cepat, tepat, dan terukur dalam mengatasi masalah makanan basi dan beracun.

Jika tidak cepat, kata Gus Fadhil – panggilan akrabnya – citra BGN akan rusak.

Satu tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah keracunan adalah dengan mendirikan “Dapur Sekolah MBG” di tiap-tiap sekolah.

Dengan dapur MBG berada di lingkungan sekolah, maka banyak sekali keuntungan yang didapat. Di samping kecepatan penyajian, juga keterlibatan masyarakat lingkungan sekolah makin nyata. Setidaknya para pemilik kantin menjadi senang karena terlibat dalam program mulia ini.

“Jadi, dapur sekolah adalah solusi mengatasi persoalan yang muncul selama ini. Pemerintah harus satset menyikapi masalah ini,” pungkas Gus Fadhil kepada media, Rabu (28/8/2025).

Diketahui pelaksanaan program MBG akan menyasar empat kelompok utama, yaitu anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, dimana gizi yang cukup sangat penting untuk mendukung proses belajar dan perkembangan kognitif mereka.

Kedua, anak usia di bawah lima tahun, kelompok ini termasuk menjadi sasaran utama program makan bergizi gratis lantaran balita merupakan periode kritis dalam tumbuh kembang anak. Kekurangan gizi pada masa periode pertumbuhan ini dapat menyebabkan dampak yang tidak dapat dipulihkan.

Ketiga, ibu hamil, pemenuhan gizi pada ibu hamil juga sangat penting. Gizi yang baik selama kehamilan memberi perlindungan bagi ibu hamil dan janin sebab dapat mencegah komplikasi kehamilan, kelahiran premature, serta stunting pada bayi.

Keempat, ibu menyusui. Gizi yang cukup pada ibu menyusui penting untuk produksi ASI yang berkualitas dan tumbuh kembang bayi yang optimal. Oleh sebab itu, kelompok ibu menyusui juga penting untuk diperhatikan dan menjadi sasaran program pemenuhan gizi oleh pemerintah.

Berjalannya program andalan Presiden Prabowo ini memunculkan berbagai perbincangan di tengah masyarakat tidak saja dari sisi anggarannya, tetapi juga dari tata kelola dan kendala-kendala di lapangan.

Menurut hasil kajian CISDI, berbagai kendala di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya siap dalam melaksanakan MBG, di samping itu juga terkait petunjuk teknis untuk implementasi MBG di daerah. Belum tersedianya regulasi yang mengatur kemitraan MBG yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Chief Executive Officer Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Satyani Saminarsih mengatakan bahwa prosedur kemitraan dalam mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis tak trasnparan.

Menurut Diah, ada beberapa skema pengelolaan dapur. Di antaranya swakelola yang dipegang Yayasan, namun ada juga yang dikerjakan koperasi. Namun demikian, CISDI menemukan pengelolaan makan siang gratis tak hanya berhenti di yayasan. Yayasan bisa berkontrak dengan catering yang menjadi subkontraktor.

Sementara itu, dalam kunjungan kerja reses Komisi IX ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Gorontalo beberapa waktu lalu, terungkap bahwa terdapat kesenjangan fasilitas antara dapur yang dibangun pada tahap awal program dengan yang baru dibangun saat ini.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyebutkan bahwa beberapa dapur lama belum memiliki fasilitas vital, yang bisa menyebabkan terjadinya bahan makanan bisa cepat rusak.

Program gizi bukan sekadar soal masak dan distribusi, ini soal rantai pasok, penyimpanan, keamanan, dan kualitas, semua harus diperkuat.

Gus Fadhil menegaskan berbagai kendala yang selama ini muncul terkait pelaksanaan MBG di berbagai daerah, sudah seharusnya pemerintah lebih sigap dalam melakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan ke depannya.

“Program ini harus tetap berjalan dengan memperhatikan kendala-kendala yang muncul. Satu kasus yang paling menyita perhatian publik adalah makanan basi dan beracun. Berdasarkan kajian kami penyebabnya lantaran terlalu lama dalam wadah. Solusinya, bikin dapur sekolah agar makanan tetap fresh saat disajikan,” pungkasnya.

Baca Lainnya

CBA Soroti Dugaan Double Anggaran Rehabilitasi Gedung DPRD DKI 2026, Desak KPK Selidiki

9 Februari 2026 - 17:26 WIB

Cba Soroti Dugaan Double Anggaran Rehabilitasi Gedung Dprd Dki 2026, Desak Kpk Selidiki

CBA Soroti Dugaan Kompetisi Semu Tender Rp10 Miliar di Kota Bekasi

26 Januari 2026 - 14:46 WIB

Aph Diminta Cegah Potensi Korupsi Dan Batalkan Kontrak Proyek Pembangunan Saluran Cilandak Kko  Teropongistana.com Jakarta - Baru Saja Memasuki Tahun Anggaran 2025, Sudin Sda Jaksel Bergerak Cepat Menyelesaikan Beberapa Kontrak Kerja Dengan Kontraktor Lewat Proses E Purchasing Alias Penunjukan Yang Diakui Banyak Kontraktor Sangat Subjektif Tergantung Hubungan Personal Pejabat Dengan Pengusaha. Santo Sebagai Kasudin Sda Jaksel Dan Pejabat Yang Ditunjuk Mengurusi Pengadaan Barang Dan Jasa Diunit Ini Lalai, Tidak Acuhkan Ketentuan Dan Peraturan Yang Mengikat Sesuai Ketentuan Kepres Dan Lkpp. Demikian Dibeberkan Lamhot Maruli Ketua Umum Lembaga Aliansi Masyarakat Monitoring Penegakan Hukum Indonesia Kepada Info Indonesia, Selasa (25/03/25). Lebih Lanjut Lamhot Menguraikan Satu Contoh Kasus Dimana Perusahaan Kualifikasi B (Besar) Yang Diberikan Jatah Mengerjakan Proyek Diatas Rp 50 Miliar Malah Merampok Haknya Perusahaan Kualifikasi M (Menengah) Yang Jatahnya Dari Rp 15 M - 50 M. Perusahaan Tersebut Yakni Pt Rosa Lisca. Perusahan Ini Baru Saja Berkontrak Dengan Sudin Sda Jaksel Di Proyek Pembangunan Saluran Cilandak Marinir Kko, Kel Cilandak Timur Kec Pasar Minggu Tgl 26 Februari 2025 Lalu Senilai Kontrak Rp39.257.890.000.00. Diketahui Pula Bahwa Perusahaan Ini Bernaung Di Asosiasi Pengusaha Konstruksi Tertua Yakni Gapensi (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia). Juga Terungkap Perusahaan Ini Baru Saja Memperpanjangan Sbu-Nya ( Sertifikat Badan Usaha) Masa Berlaku Dari Masa Berlaku Sbu 2025-02-18 S.d 2028-02-17. Info Indonesia Yang Mengecek Data Data Yang Dari Lsm Ini, Terlihat Benar Adanya. Cross Chek Dilakukan Mulai Dari Legalitas Perusahaan, Kualifikasi, Susunan Pengurus Baik Direksi Maupun Komisaris Perusahaan Dan Terakhir Data Kontrak Dari Situs Lkpp.co.id Dan Situs Lpjk.co.id. Lamhot Mengaku Miris Melihat Perilaku Pejabat Dan Pengusaha Belakang Ini Yang Tidak Punya Rasa Malu Dan Takut. &Quot;Tidak Punya Malu Ke Masyarakat Dan Tidak Takut Dengan Hukum&Quot;. Kita Enggak Ngerti Apakah Hukum Masih Berlaku Di Pemprov Dki Ini? Ujar Nya Getir. Ditambahkannya, Bagaimanapun Kasus Ini Akan Segera Kami Laporkan Ke Inspektorat Dki Dan Kpk Ya, Tegas Dia. Kami Tidak Akan Tinggal Diam Melihat Penyimpangan Penyimpangan Mendasar Yang Dimulai Dari Administrasi Begini. Karena Bila Dari Hulunya Sudah Jorok, Pasti Kehilirnya Akan Lebih Kotor Lagi. Kita Semua Yang Rugi Karena Perilaku Korup.oknum Oknum, Tegas Dia. Kasudin Sda Jaksel, Santo Yang Berulangkali Dihubungi Dan Dikirim Konfirmasi Lewat Whatsappnya Tidak Merespon. Begitu Juga Salah Satu Direksi Perusahaan Pt Rosa Lisca Yakni David Pangaribuan Tak Kunjung Memberikan Klarifikasi.

Kebijakan PP Nomor 49 tahun 2025 Tentang Pengupahan Jadi Polemik di Kalangan Buruh

20 Desember 2025 - 08:56 WIB

Kebijakan Pp Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Pengupahan Jadi Polemik Di Kalangan Buruh
Trending di Megapolitan