Menu

Mode Gelap
Waspada Haji Ilegal, Anggota DPR: Visa Non-Haji Pasti Tertahan Permenaker Alih Daya Dinilai Inkonstitusional dan Langgar Putusan MK BPA Fair 2026: Lewat CFD, BPA Kenalkan Transformasi Lelang Aset Negara Pesantren Bukan Tempat Aman Pelaku Kejahatan, Kang Maman: Cabut Izin Jika Langgar Aturan BNN Tegas Larang Vape, Ombudsman Jakarta Raya : Ini Jalan Selamatkan Generasi Menanti Nyawa Melayang, FTMB Ultimatum Pemerintah Segel Tambang Curugbitung

Nasional

Kapolda Banten Dampingi Menko PMK Tinjau Arus Mudik di Ciwandan


					Keterangan foto : Kapolda Banten Irjen Pol Prof. Dr. Rudy Heriyanto, Rabu (19/4/2023) Perbesar

Keterangan foto : Kapolda Banten Irjen Pol Prof. Dr. Rudy Heriyanto, Rabu (19/4/2023)

Teropongistana.com Cilegon – Kapolda Banten Irjen Pol Prof. Dr. Rudy Heriyanto beserta Pj Gubernur Banten Al Muktabar dampingi Menko PMK Muhadjir Effendy cek arus mudik di Pelabuhan Pelindo II Ciwandan pada Rabu (19/04) malam.

Setibanya di pelabuhan Menko PMK Muhadjir Effendi beserta Kapolda Banten dan Pj Gubernur Banten langsung mengecek kantong parkir dan menyapa serta pebincang dengan para pemudik yang menggunakan kendaraan sepeda motor dan memberikan bingkisan, lalu rombongan melakukan pengecekan ke dermaga kemudian mengecek situasi Pelabuhan Merak.

Kapolda Banten Irjen Pol Prof. Dr. Rudy Heriyanto mengatakan bahwa kegiatan tersebut guna mengecek pelaksanaan mudik berjalan dengan lancar.

“Hari ini kami kembali melaksanakan pengecekan kondisi arus mudik di pelabuhan Pelindo II Ciwandan berjalan aman dan lancar,” kata Rudy.

“Hingga Rabu (20/04) sekitar pukul 21.30 Wib jumlah kendaraan sepeda motor dan Truk yang mengantri untuk memasuki kapal masih normal tidak terlihat adanya kendala yang menghambat kelancaran proses loading kendaraan kedalam kapal,” terang Rudy.

Menurutnya kondisi lancar berkat kebijakan yang menetapkan pelabuhan pelindo II Ciwandan khusus penyeberangan bagi Sepeda motor dan Truk.

“Tahun ini kita berlakukan pelabuhan Pelindo II Ciwandan khusus untuk penyeberangan sepeda motor dan truk, tidak campur dengan kendaraan pribadi dan bus,” tambah Rudy.

Tak hanya menyapa dan menyampaikan pesan agar berhati-hati dalam perjalanan, Kapolda dan PJU Polda Banten memberikan bekal makanan berupa roti kepada pemudik.

Terakhir Rudy menegaskan kembali komitmen Polda Banten untuk berupaya maksimalkan mengamankan arus lalu lintas dan jalur mudik.

“Jangan sampai ada aksi premanisme atau pencurian dengan kekerasan ataupun bajing loncat, Polda Banten berkomitmen menjaga arus mudik agar aman, lancar, dan berkesan,” tutup Rudy. (Angga)

Baca Lainnya

Waspada Haji Ilegal, Anggota DPR: Visa Non-Haji Pasti Tertahan

11 Mei 2026 - 18:56 WIB

Jakarta – Penerapan Sistem Pengelompokan Jamaah Model Syarikah Dalam Penyelenggaraan Haji Tahun 2025 Memicu Kebingungan Di Kalangan Jamaah. Anggota Komisi Viii Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (Pkb) Maman Imanul Haq Meminta Menteri Agama Segera Melakukan Evaluasi Agar Tidak Menganggu Kenyamanan Ibadah Jamaah Haji Indonesia. “Penerapan Sistem Syarikah Yang Terkesan Mendadak Ini Telah Mengacaukan Pengelompokan Kloter Yang Sebelumnya Sudah Terencana Dengan Baik Dari Tanah Air. Akibatnya, Banyak Jemaah Suami Istri Yang Terpisah, Serta Jemaah Lanjut Usia Yang Terpisah Dari Pendamping Yang Sangat Mereka Butuhkan. Kami Meminta Menteri Agama Segera Melakukan Evaluasi&Quot; Ujar Kiai Maman Imanulhaq, Selasa (13/5/2025). Pria Yang Akrab Disapa Kiai Maman Ini Mengungkapkan Sebelumnya, Jemaah Haji Indonesia Hanya Dilayani Oleh Satu Syarikah, Yaitu Mashariq. Namun, Pada Tahun Ini, Terdapat Delapan Syarikah Yang Bertugas Melayani Jemaah Haji Indonesia. Syarikah Sendiri Merupakan Perusahaan Arab Saudi Yang Memiliki Kewenangan Dalam Mengatur Pelaksanaan Ibadah Haji Di Indonesia. &Quot;Mengapa Harus Delapan Syarikah Yang Dilibatkan, Dan Apa Dasar Pertimbangannya? Seharusnya Kementerian Agama Telah Melakukan Identifikasi Masalah Dan Langkah-Langkah Mitigasi Sebelum Menerapkan Kebijakan Ini. Apakah Kekacauan Yang Terjadi Saat Ini Sudah Diketahui Dan Diantisipasi Oleh Kemenag?&Quot; Tanya Kiai Maman. Lebih Lanjut, Kiai Maman Mengusulkan Agar Jika Kemenag Tetap Menggunakan Delapan Syarikah, Pembagian Tanggung Jawab Hendaknya Didasarkan Pada Wilayah Di Indonesia. Misalnya, Syarikah A Bertanggung Jawab Atas Jemaah Dari Wilayah Tertentu Di Jawa Barat, Syarikah B Untuk Kota Tertentu Di Jawa Timur, Dan Seterusnya. “Jangan Seperti Kondisi Saat Ini Di Mana Lebih Dari Satu Syarikah Menangani Jemaah Dari Satu Daerah. Hal Ini Membingungkan Jemaah Dan Juga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah (Kbihu). Bayangkan Saja, Ada Jemaah Yang Belum Siap Berangkat Namun Tiba-Tiba Harus Berangkat Keesokan Harinya, Atau Sebaliknya, Jemaah Yang Seharusnya Berangkat Beberapa Pekan Lagi Di Kloter Lain, Mendadak Harus Segera Berangkat. Sistem Seperti Apa Ini Jika Hasilnya Justru Menimbulkan Kekacauan?&Quot; Tegasnya. Komisi Viii Dpr Ri, Kata Kiai Maman Mendesak Kementerian Agama Untuk Segera Melakukan Negosiasi Dengan Pihak Berwenang Di Arab Saudi Guna Mencari Solusi Atas Permasalahan Ini. Menurutnya Indonesia Saat Ini Membutuhkan Negosiator Yang Handal Dan Mampu Menyampaikan Keluhan Serta Mencari Solusi Konstruktif Atas Kekacauan Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji 2024 Ini. &Quot;Kami Memberikan Kesempatan Kepada Kemenag Dan Dirjen Penyelenggara Haji Dan Umrah Untuk Bertindak Cepat Menangani Masalah Ini. Kami Tidak Dapat Menerima Jika Penggunaan Delapan Syarikah Ini Justru Menyengsarakan Jemaah Haji Indonesia,&Quot; Imbuh Kiai Maman.

Permenaker Alih Daya Dinilai Inkonstitusional dan Langgar Putusan MK

11 Mei 2026 - 18:24 WIB

Permenaker Alih Daya Dinilai Inkonstitusional Dan Langgar Putusan Mk

BPA Fair 2026: Lewat CFD, BPA Kenalkan Transformasi Lelang Aset Negara

11 Mei 2026 - 18:11 WIB

Bpa Fair 2026: Lewat Cfd, Bpa Kenalkan Transformasi Lelang Aset Negara
Trending di Hukum