Menu

Mode Gelap
Waspada Haji Ilegal, Anggota DPR: Visa Non-Haji Pasti Tertahan Permenaker Alih Daya Dinilai Inkonstitusional dan Langgar Putusan MK BPA Fair 2026: Lewat CFD, BPA Kenalkan Transformasi Lelang Aset Negara Pesantren Bukan Tempat Aman Pelaku Kejahatan, Kang Maman: Cabut Izin Jika Langgar Aturan BNN Tegas Larang Vape, Ombudsman Jakarta Raya : Ini Jalan Selamatkan Generasi Menanti Nyawa Melayang, FTMB Ultimatum Pemerintah Segel Tambang Curugbitung

Nasional

Pemprov DKI Akan Tingkatkan Fasilitas di Stasiun Kereta Api


					Keterangan foto : Pj. Gubernur Heru didampingi Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta Sigit Widjatmoko, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dhany Sukma, Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar dan Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin, Minggu (30/4/2023) Perbesar

Keterangan foto : Pj. Gubernur Heru didampingi Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta Sigit Widjatmoko, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dhany Sukma, Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar dan Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin, Minggu (30/4/2023)

Teropongistana.com Jakarta – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan penataan lingkungan dan sarana-prasarana di sekitar stasiun kereta api (KA). Komitmen tersebut dilakukan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan para pengguna transportasi publik, khususnya kereta api.

Seusai meresmikan dimulainya Pembangunan Perluasan Stasiun KA Tanah Abang, Pj. Gubernur Heru bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melanjutkan tinjauan ke sejumlah stasiun, yaitu dimulai dari Stasiun KA Tanah Abang, Stasiun KA Manggarai, Stasiun KA Jatinegara dan berakhir di Stasiun KA Senen.

Tinjauan tersebut dilakukan untuk melihat fasilitas sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam penataan stasiun ke depannya. Sehingga, para pengguna jasa kereta api dapat merasa lebih aman, nyaman dan tertib saat menggunakan transportasi kereta.

“Kami, Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Dirut PT KAI akan menata kembali lingkungan beserta sarana dan prasarana di sekitar stasiun. Seperti tadi yang telah disampaikan Menhub Budi, kami akan menata di lingkungan sekitar Stasiun KA Tanah Abang, Stasiun KA Jatinegara, dan Stasiun KA Manggarai,” tutur Pj. Gubernur Heru di Stasiun KA Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/4).

Di Stasiun KA Manggarai, Pj. Gubernur Heru dan Menhub Budi berkesempatan bertemu dengan komunitas masyarakat pengguna kereta api. Salah satu perwakilan komunitas tersebut mengatakan, kondisi Stasiun KA Manggarai sudah bagus, hanya saja fasilitas tangga berjalan atau eskalator perlu ditingkatkan, sehingga makin memudahkan para penumpang yang ingin berpindah lajur kereta.

Setelah itu, Pj. Gubernur Heru dan Menhub Budi melanjutkan perjalanan ke Stasiun KA Jatinegara dan Stasiun KA Senen untuk meninjau arus balik Lebaran 2023. Pj. Gubernur Heru mengungkapkan, proses arus balik ke Jakarta berjalan relatif aman. Hal itu tak lepas dari sinergi yang baik antara Kementerian Perhubungan, TNI/Polri, dan Pemprov DKI.

Menurut Pj. Gubernur Heru, tidak ada larangan bagi masyarakat yang ingin bekerja di DKI Jakarta. Namun, ia meminta para pendatang mematuhi aturan kependudukan yang ada di Kota Jakarta, di antaranya memiliki pekerjaan dan tempat tinggal yang layak.

Sedangkan, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi menambahkan, sejauh ini arus mudik dan balik Lebaran 2023 berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Kondisi tersebut diharapkan dapat terus terjadi pada puncak arus balik pada Minggu (30/4) dan Senin (1/5). Selain itu, Menhub Budi juga mengapresiasi Pj. Gubernur Heru yang memberikan dukungan dalam penataan sarana dan prasarana serta lingkungan di sekitar stasiun KA.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pj. Gubernur yang memberikan dukungan pada setiap kegiatan, baik regular maupun kegiatan-kegiatan lain. Termasuk, dalam arus mudik dan balik,” kata Menhub Budi.

Dalam tinjauan tersebut, Pj. Gubernur Heru didampingi Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta Sigit Widjatmoko, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dhany Sukma, Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar dan Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin. (Rozi)

Baca Lainnya

Waspada Haji Ilegal, Anggota DPR: Visa Non-Haji Pasti Tertahan

11 Mei 2026 - 18:56 WIB

Jakarta – Penerapan Sistem Pengelompokan Jamaah Model Syarikah Dalam Penyelenggaraan Haji Tahun 2025 Memicu Kebingungan Di Kalangan Jamaah. Anggota Komisi Viii Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (Pkb) Maman Imanul Haq Meminta Menteri Agama Segera Melakukan Evaluasi Agar Tidak Menganggu Kenyamanan Ibadah Jamaah Haji Indonesia. “Penerapan Sistem Syarikah Yang Terkesan Mendadak Ini Telah Mengacaukan Pengelompokan Kloter Yang Sebelumnya Sudah Terencana Dengan Baik Dari Tanah Air. Akibatnya, Banyak Jemaah Suami Istri Yang Terpisah, Serta Jemaah Lanjut Usia Yang Terpisah Dari Pendamping Yang Sangat Mereka Butuhkan. Kami Meminta Menteri Agama Segera Melakukan Evaluasi&Quot; Ujar Kiai Maman Imanulhaq, Selasa (13/5/2025). Pria Yang Akrab Disapa Kiai Maman Ini Mengungkapkan Sebelumnya, Jemaah Haji Indonesia Hanya Dilayani Oleh Satu Syarikah, Yaitu Mashariq. Namun, Pada Tahun Ini, Terdapat Delapan Syarikah Yang Bertugas Melayani Jemaah Haji Indonesia. Syarikah Sendiri Merupakan Perusahaan Arab Saudi Yang Memiliki Kewenangan Dalam Mengatur Pelaksanaan Ibadah Haji Di Indonesia. &Quot;Mengapa Harus Delapan Syarikah Yang Dilibatkan, Dan Apa Dasar Pertimbangannya? Seharusnya Kementerian Agama Telah Melakukan Identifikasi Masalah Dan Langkah-Langkah Mitigasi Sebelum Menerapkan Kebijakan Ini. Apakah Kekacauan Yang Terjadi Saat Ini Sudah Diketahui Dan Diantisipasi Oleh Kemenag?&Quot; Tanya Kiai Maman. Lebih Lanjut, Kiai Maman Mengusulkan Agar Jika Kemenag Tetap Menggunakan Delapan Syarikah, Pembagian Tanggung Jawab Hendaknya Didasarkan Pada Wilayah Di Indonesia. Misalnya, Syarikah A Bertanggung Jawab Atas Jemaah Dari Wilayah Tertentu Di Jawa Barat, Syarikah B Untuk Kota Tertentu Di Jawa Timur, Dan Seterusnya. “Jangan Seperti Kondisi Saat Ini Di Mana Lebih Dari Satu Syarikah Menangani Jemaah Dari Satu Daerah. Hal Ini Membingungkan Jemaah Dan Juga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah (Kbihu). Bayangkan Saja, Ada Jemaah Yang Belum Siap Berangkat Namun Tiba-Tiba Harus Berangkat Keesokan Harinya, Atau Sebaliknya, Jemaah Yang Seharusnya Berangkat Beberapa Pekan Lagi Di Kloter Lain, Mendadak Harus Segera Berangkat. Sistem Seperti Apa Ini Jika Hasilnya Justru Menimbulkan Kekacauan?&Quot; Tegasnya. Komisi Viii Dpr Ri, Kata Kiai Maman Mendesak Kementerian Agama Untuk Segera Melakukan Negosiasi Dengan Pihak Berwenang Di Arab Saudi Guna Mencari Solusi Atas Permasalahan Ini. Menurutnya Indonesia Saat Ini Membutuhkan Negosiator Yang Handal Dan Mampu Menyampaikan Keluhan Serta Mencari Solusi Konstruktif Atas Kekacauan Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji 2024 Ini. &Quot;Kami Memberikan Kesempatan Kepada Kemenag Dan Dirjen Penyelenggara Haji Dan Umrah Untuk Bertindak Cepat Menangani Masalah Ini. Kami Tidak Dapat Menerima Jika Penggunaan Delapan Syarikah Ini Justru Menyengsarakan Jemaah Haji Indonesia,&Quot; Imbuh Kiai Maman.

Permenaker Alih Daya Dinilai Inkonstitusional dan Langgar Putusan MK

11 Mei 2026 - 18:24 WIB

Permenaker Alih Daya Dinilai Inkonstitusional Dan Langgar Putusan Mk

BPA Fair 2026: Lewat CFD, BPA Kenalkan Transformasi Lelang Aset Negara

11 Mei 2026 - 18:11 WIB

Bpa Fair 2026: Lewat Cfd, Bpa Kenalkan Transformasi Lelang Aset Negara
Trending di Hukum