Teropingistana.com Jakarta – Posisi Jerry Sambuaga sebagai Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dinilai tetap berlaku hingga masa bakti 2027. Kegiatan yang mengatasnamakan Rapat Pleno AMPI ke-V yang menonaktifkan Jerry diklaim tidak sah.
“Rapat yang mengatasnamakan DPP AMPI yang dilakukan oleh saudara Omar Syarief pada hari Sabtu 8 Maret 2025 adalah ilegal dan tidak sah karena bertentangan dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi,” tegas Wakil Ketua Umum DPP AMPI Ema Asmawati melalui keterangan tertulis, Minggu, 9 Maret 2025.
Menurut Ema, penonaktifan Jerry tidak memiliki dasar hukum atau landasan organisasi yang jelas. Bahkan, penyelenggaraan rapat di Kantor DPP Partai Golkar disebut tidak memiliki izin.
“Tempat mereka bikin rapat pleno saja kabarnya mereka tidak minta izin sama DPP Partai Golkar. Mereka seenaknya gunakan aula Golkar untuk bikin pertemuan ilegal mengatasnamakan AMPI padahal tidak mendapatkan izin dari DPP Golkar,” ungkap dia.
Selain itu, Emma menyampaikan DPP AMPI fokus melakukan kegiatan positif bersama masyarakat selama bulan suci Ramadan. Seperti memberikan takjil dan makanan untuk bukber bersama warga sekitar Kantor DPP Partai Golkar serta memberikan bantuan kepada warga korban banjir di wilayah Jabodetabek.
Menurut dia, kegiatan tersebut dilakukan sambil menunggu proses yang dilakukan di Dewan Etik Partai Golkar. “DPP AMPI menghormati proses yang dilakukan di Dewan Etik. Setelah proses dan putusan Dewan Etik selesai, DPP AMPI akan segera melakukan rapat pleno yang sah dan legal,” ujar dia.
Penegasan juga disampaikan Ketua DPD AMPI Kalimantan Tengah, Windarti. Dia mengeklaim pihaknya bersama pengurus DPD AMPI seluruh Indonesia solid di bawah kepemimpinan Jerry Sambuaga.
“Kami para kader AMPI di daerah solid bersama Ketum Jerry. Apa yang dilakukan oleh Saudara Omar Syarief yang mengatasnamakan DPP AMPI adalah ilegal dan tidak sah. Itu jelas melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi,” kata Windarti.
Menurut Windarti, sebaiknya persoalan di internal pengurus diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Jika tidak bisa diselesaikan, bisa juga dibawa ke Dewan Etik, bukan langsung menggelar pleno yang prematur.
“Akhirnya bisa muncul pertanyaan, siapa aktor yang sebenarnya memiliki agenda dibalik rapat ilegal ini,” ungkap dia.
Sementara itu, Wakil Bendahara Umum DPP AMPI Abdi Perwito mengatakan yang seharusnya dipecat adalah Omar Syarief. Sebab, menggelar rapat pleno dengan mengatasnamakan DPP AMPI.
“Yang seharusnya dipecat adalah saudara Omar dan oknum-oknum yang mengatasnamakan DPP AMPI yang membuat rapat ilegal itu. Karena yang mereka lakukan adalah ilegal dan bisa dikategorikan sebagai perbuatan makar,” kata Abdi.
