Teropongistana.com Lombok – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan bedah rumah kembali ditegaskan sebagai instrumen vital dalam upaya menyejahterakan masyarakat berpenghasilan rendah. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, program ini terus digenjot demi mewujudkan hunian yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sari Yuliati, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan dan perbaikan hingga 3 juta unit rumah layak huni dalam kurun waktu hingga tahun 2029. Secara tahunan, target capaian menyentuh angka sekitar 400 ribu unit yang tersebar di berbagai pelosok nusantara.
“BSPS ini sifatnya stimulan, bukan bantuan penuh. Pemerintah hadir untuk memicu semangat masyarakat agar turun tangan dan berpartisipasi memperbaiki huniannya sendiri,” ujar Sari Yuliati saat menyerahkan bantuan di Lombok Timur, NTB, Minggu (3/5/2026).
Bantuan Rp20 Juta, Disalurkan Langsung ke Material dan Tukang
Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, setiap penerima manfaat mendapatkan dukungan senilai Rp 20 juta per unit. Rinciannya, Rp 17,5 juta dialokasikan khusus untuk kebutuhan material bangunan, sedangkan sisanya sebesar Rp 2,5 juta diperuntukkan bagi upah tenaga kerja.
Agar terjamin transparansi dan ketepatan penggunaan anggaran, dana tidak diserahkan secara tunai kepada penerima, melainkan langsung dicairkan kepada penyedia material dan tukang yang bekerja.
Sari juga menekankan bahwa program ini sangat mengedepankan nilai gotong royong. Apabila kebutuhan renovasi melebihi nilai bantuan yang diberikan, masyarakat didorong untuk menambahnya secara swadaya.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar dinding yang kokoh atau atap yang bagus, tetapi peningkatan kualitas hidup. Rumah yang layak berdampak langsung pada kesehatan keluarga, lingkungan yang lebih bersih, hingga meningkatnya produktivitas ekonomi warga,” jelasnya.
Komitmen Kawal Program, Lombok Timur Dapat 350 Unit
Politisi Dapil NTB II ini menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agar program BSPS benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh yang berhak. Khusus untuk wilayah Pulau Lombok tahun ini, alokasi mencapai 1.400 unit, di mana Lombok Timur mendapatkan porsi sekitar 350 unit.
Sari Yuliati juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang melanjutkan program pro-rakyat dari pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, keberlanjutan kebijakan ini menjadi kunci utama agar pembangunan tidak terhenti dan target nasional bisa segera tercapai.
“Jika program ini berjalan optimal dan merata, maka cita-cita menjadikan NTB yang mandiri dan sejahtera bukan lagi sekadar wacana, melainkan hal yang sangat mungkin kita wujudkan bersama,” pungkasnya.
