Menu

Mode Gelap
Ketua Umum FKDB Bertemu Konjen RI di New York, Bangun Kolaborasi Internasional Dinilai tak Becus kerja, Aktivis Kumala Minta Kadis PUPR Mundur dari Jabatan Gerak 08 Soroti Mangkrak Penanganan Laporan Suhari: Hukum Harus Beri Keadilan! Pemerintah Diminta Pastikan Kepastian Hukum Transmigran di Kawasan Hutan Gerak 08 Banten: Korupsi Musuh Negara, Prabowo Harus Prioritaskan Pemberantasannya Mantan Ketua FKDM Gugat Walikota Jakbar, Ada Apa

News

Tiga Nama Kuat Mengisi Pj Gubernur Banten


Tiga Nama Kuat Mengisi Pj Gubernur Banten Perbesar

Teropongistana.com

JAKARTA – Masa jabatan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten akan berakhir Tepat 12 Mei 2022 . Beberapa nama pun bermunculan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur untuk mengisi jabatan hingga 2024.Tiga Diantaranya, yang dianggap kuat adalah Komjen Andap, Fadlan Lubis dan Prof Zudan.

Berikut Biodata Tiga Calon Terkuat Pj Gubernur Banten :

1. Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K. (lahir 23 Juni 1966) adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 10 Maret 2021 mengemban amanat sebagai Sekjen Sekjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham).

Andap pernah bertugas di Banten pada tahun 2009 sebagai Dir Reskrim Polda Banten, sebelum pindah ke Polda Metro Jaya. Ia juga pernah menjabat sebagai Kapolda di Sultra, Maluku dan Kepri.

Diketahui, Komjen Pol Andam merupakan peraih berbagai penghargaan dan tanda kehormatan. Diantaranya adalah, Bintang Bhayangkara Nararya, Bintang Bhayangkara Pratama, Satyalancana Pengabdian 32 Tahun.

Baca jugaPerjalanan Jokowi Dari Walikota Hingga Presiden 2024

2. Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, S.H.,M.H. adalah seorang birokrat yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Zudan lahir di sebuah keluarga sederhana di Sleman pada tanggal 24 Agustus 1969.

Perjalanan karirnya diawali dengan menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma kemudian di Fakultas Hukum Untag Surabaya dan di Universitas Borobudur. Ia kemudian terjun di Kemdagri diawali dengan menjadi CPNS di Badan Diklat pada tanggal 1 April 1999 untuk diarahkan menjadi Widyaiswara.

3. Fadlansyah Lubis dikenal sebagai Wakil Sekretaris Kabinet di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sejak tahun 2021. Ia pun pernah mengisi posisi sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Kujang pada tahun 2021.

Menurut seorang pwgawai lingkungan Pemprov Banten berinisial AG yang tidak mau disebutkan namanya, 3 nama ini telah meramaikan berbagai grup whatsap lingkungan Pemprov Banten .

“Dua nama yang sudah tidak asing lagi ditelinga ASN yaitu Prof Zudan karena dia sendiri ASN Mendagri sedangkan Komjen Andap dia berlatar belakang dari perwira tinggi Polri, jadi namanya cukup dikenal di lingkungan Pemprov Banten, sedangkan Fadlan Lubis masih belum banyak orang mengenalnya,” kata dia.

Ketiga nama tersebut dikabarkan sudah diajukan kepada presiden Joko Widodo. “Siapapun yang menjadi Pj gubernur Banten tidak apa-apa, yang penting bisa membawa Banten ke arah yang lebih baik lagi dan masyarakat Banten bisa lebih sejahtera,” katanya. (him)

Baca Lainnya

Ketua Umum FKDB Bertemu Konjen RI di New York, Bangun Kolaborasi Internasional

2 Juli 2025 - 09:16 WIB

1 Juli 2025

Dinilai tak Becus kerja, Aktivis Kumala Minta Kadis PUPR Mundur dari Jabatan

30 Juni 2025 - 23:30 WIB

Dinilai Tak Becus Kerja, Aktivis Kumala Minta Kadis Pupr Mundur Dari Jabatan

Mulyadhi DPRD Pandeglang Siap Fasilitasi Penyelesaian Konflik Lahan Rancapinang demi Keadilan Bersama

17 Juni 2025 - 18:41 WIB

Pandeglang — Anggota Dprd Kabupaten Pandeglang Dari Fraksi Pkb, Mulyadhi, S.e., Yang Juga Duduk Di Komisi Ii, Menyatakan Kesiapannya Untuk Mengawal Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Warga Desa Rancapinang Dan Pihak Tni Ad. Konflik Tersebut Mencuat Akibat Klaim Warga Bahwa Tanah Yang Kini Dikuasai Secara Legal Oleh Tni Ad Dulunya Dijual Secara Tidak Sah Oleh Oknum Tertentu. Mulyadhi Menegaskan Bahwa Indonesia Merupakan Negara Hukum, Sehingga Setiap Persoalan Harus Diselesaikan Sesuai Dengan Koridor Hukum Yang Berlaku Dan Tetap Mengedepankan Rasa Keadilan Bagi Semua Pihak, (17/6). “Intinya, Kita Semua Harus Bekerja Dengan Hati. Pada Dasarnya, Masyarakat Harus Kita Jaga Dan Cintai. Rasa Keadilan Semua Pihak Harus Ditegakkan. Pemerintah Bersama Pihak Terkait Harus Duduk Bersama Menyelesaikan Masalah Ini, Jangan Sampai Semuanya Dirugikan,” Ungkapnya, Selasa (17/6/2025). Ia Juga Menyampaikan Keprihatinannya Atas Keresahan Warga, Yang Merasa Hak Mereka Atas Tanah Tersebut Berpindah Tangan Tanpa Sepengetahuan Atau Persetujuan Mereka. “Kami Menghormati Legalitas Kepemilikan Lahan Oleh Tni Ad. Namun Keresahan Warga Tidak Boleh Diabaikan,” Lanjut Mulyadhi. Menurutnya, Penyelesaian Konflik Harus Dilakukan Secara Bijaksana Agar Tidak Menimbulkan Ketegangan Sosial Yang Berkelanjutan. Ia Menegaskan Bahwa Pemerintah Harus Hadir Untuk Memberikan Solusi Dan Rasa Keadilan Kepada Semua Pihak. “Pendekatan Persuasif Dan Mediasi Adalah Langkah Paling Bijak. Ini Bukan Hanya Soal Status Tanah, Tetapi Juga Menyangkut Kepercayaan Masyarakat Terhadap Institusi Negara,” Tuturnya. Mulyadhi Juga Mengimbau Masyarakat Agar Tetap Tenang, Tidak Terpancing Provokasi, Serta Menempuh Jalur Hukum Untuk Menyelesaikan Persoalan Tersebut. Sebagai Wakil Rakyat, Ia Berkomitmen Akan Terus Mengawal Proses Penyelesaian Konflik Ini Sampai Tuntas. “Saya Dipilih Dan Diberi Amanah Oleh Rakyat Untuk Menyampaikan Aspirasi Mereka. Saya Yakin Pasti Ada Jalan Keluar Yang Baik Untuk Semua,” Pungkasnya.
Trending di News