Menu

Mode Gelap
Waspada Haji Ilegal, Anggota DPR: Visa Non-Haji Pasti Tertahan Permenaker Alih Daya Dinilai Inkonstitusional dan Langgar Putusan MK BPA Fair 2026: Lewat CFD, BPA Kenalkan Transformasi Lelang Aset Negara Pesantren Bukan Tempat Aman Pelaku Kejahatan, Kang Maman: Cabut Izin Jika Langgar Aturan BNN Tegas Larang Vape, Ombudsman Jakarta Raya : Ini Jalan Selamatkan Generasi Menanti Nyawa Melayang, FTMB Ultimatum Pemerintah Segel Tambang Curugbitung

News

GAS POL…!Wanto Sugito Nahkodai Repdem Kaltim


					GAS POL…!Wanto Sugito Nahkodai Repdem Kaltim Perbesar

TEROPONGISTANA SAMARINDA – Organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) pimpinan Wanto Sugito terus menggeber konsolidasi di seluruh Indonesia.

Pria yang akrab disapa bung Klutuk ini menekankan, agar Ketua DPD Repdem Kalimantan Timur hasil Rakerda saat ini harus berani mewakafkan dirinya untuk membesarkan Repdem dan PDI Perjuangan.

“Ketua Repdem provinsi Kaltim yang terpilih harus punya komitmen mewakafkan dirinya dan dedikasi tinggi utk Repdem dan PDI Perjuangan agar hattrick menang pemilu 2024,” ujar mantan aktivis 98 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini di lokasi Rakerda, Aula DPD PDI Perjuangan Kaltim, Samarinda , Sabtu (13/11).

Kata dia, saat ini Kalimantan Timur merupakan provinsi ke 14 dari 34 DPD Repdem seluruh Indonesia yang dijadwalkan tuntas akhir tahun 2021 ini dan paling lambat maret 2022.

“Repdem dibentuk untuk fokus menggalang rakyat pekerja baik sektor buruh, petani, nelayan, kaum miskin kota, mahasiswa dan lainnya yang disebut oleh bung Karno sebagai kaum marhaen. Oleh karena itu, kerjakan garapan pembasisan yang belum dikerjakan partai seperti membentuk komisariat di setiap DPC organisasi untuk membantu kepentingan elektoral partai di 2024 nanti,” tegas Wanto.

Baca juga 

Selain Wanto Sugito, hadir jajaran DPN Repdem dalam kesempatan itu Abraham Leo Tandetasik (Sekjen Repdem), Achmad Sazali, Iwan Rahayu, Jimmy Fajar, Simson Simanjuntak. Serta Ketua DPD PDIP Kaltim yang juga anggota DPR RI Bapak Safaruddin, Sekretaris DPD PDIP Kaltim Nanda Moeis dan jajaran DPD lainnya serta seluruh fungsionaris partai dan legislator se Kaltim melalui hybrid virtual zoom.

“Selaku sayap partai yang menghimpun aktivis pemuda pro demokrasi, wajib kolaborasi dan melaporkan segala kegiatannya kepada setiap pengurus partai di setiap tingkatannya,” jelasnya.

Sementara dalam Rakarda Repdem Kaltim, Ronald Stephen kembali diusulkan menjadi Ketua DPD Repdem. Rakerda sendiri dihadiri secara fisik di lokasi Rakerda sebagai utusan sebanyak 10 DPC Repdem se Kalimantan Timur. (Nanang/Red)

Baca Lainnya

Waspada Haji Ilegal, Anggota DPR: Visa Non-Haji Pasti Tertahan

11 Mei 2026 - 18:56 WIB

Jakarta – Penerapan Sistem Pengelompokan Jamaah Model Syarikah Dalam Penyelenggaraan Haji Tahun 2025 Memicu Kebingungan Di Kalangan Jamaah. Anggota Komisi Viii Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (Pkb) Maman Imanul Haq Meminta Menteri Agama Segera Melakukan Evaluasi Agar Tidak Menganggu Kenyamanan Ibadah Jamaah Haji Indonesia. “Penerapan Sistem Syarikah Yang Terkesan Mendadak Ini Telah Mengacaukan Pengelompokan Kloter Yang Sebelumnya Sudah Terencana Dengan Baik Dari Tanah Air. Akibatnya, Banyak Jemaah Suami Istri Yang Terpisah, Serta Jemaah Lanjut Usia Yang Terpisah Dari Pendamping Yang Sangat Mereka Butuhkan. Kami Meminta Menteri Agama Segera Melakukan Evaluasi&Quot; Ujar Kiai Maman Imanulhaq, Selasa (13/5/2025). Pria Yang Akrab Disapa Kiai Maman Ini Mengungkapkan Sebelumnya, Jemaah Haji Indonesia Hanya Dilayani Oleh Satu Syarikah, Yaitu Mashariq. Namun, Pada Tahun Ini, Terdapat Delapan Syarikah Yang Bertugas Melayani Jemaah Haji Indonesia. Syarikah Sendiri Merupakan Perusahaan Arab Saudi Yang Memiliki Kewenangan Dalam Mengatur Pelaksanaan Ibadah Haji Di Indonesia. &Quot;Mengapa Harus Delapan Syarikah Yang Dilibatkan, Dan Apa Dasar Pertimbangannya? Seharusnya Kementerian Agama Telah Melakukan Identifikasi Masalah Dan Langkah-Langkah Mitigasi Sebelum Menerapkan Kebijakan Ini. Apakah Kekacauan Yang Terjadi Saat Ini Sudah Diketahui Dan Diantisipasi Oleh Kemenag?&Quot; Tanya Kiai Maman. Lebih Lanjut, Kiai Maman Mengusulkan Agar Jika Kemenag Tetap Menggunakan Delapan Syarikah, Pembagian Tanggung Jawab Hendaknya Didasarkan Pada Wilayah Di Indonesia. Misalnya, Syarikah A Bertanggung Jawab Atas Jemaah Dari Wilayah Tertentu Di Jawa Barat, Syarikah B Untuk Kota Tertentu Di Jawa Timur, Dan Seterusnya. “Jangan Seperti Kondisi Saat Ini Di Mana Lebih Dari Satu Syarikah Menangani Jemaah Dari Satu Daerah. Hal Ini Membingungkan Jemaah Dan Juga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah (Kbihu). Bayangkan Saja, Ada Jemaah Yang Belum Siap Berangkat Namun Tiba-Tiba Harus Berangkat Keesokan Harinya, Atau Sebaliknya, Jemaah Yang Seharusnya Berangkat Beberapa Pekan Lagi Di Kloter Lain, Mendadak Harus Segera Berangkat. Sistem Seperti Apa Ini Jika Hasilnya Justru Menimbulkan Kekacauan?&Quot; Tegasnya. Komisi Viii Dpr Ri, Kata Kiai Maman Mendesak Kementerian Agama Untuk Segera Melakukan Negosiasi Dengan Pihak Berwenang Di Arab Saudi Guna Mencari Solusi Atas Permasalahan Ini. Menurutnya Indonesia Saat Ini Membutuhkan Negosiator Yang Handal Dan Mampu Menyampaikan Keluhan Serta Mencari Solusi Konstruktif Atas Kekacauan Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji 2024 Ini. &Quot;Kami Memberikan Kesempatan Kepada Kemenag Dan Dirjen Penyelenggara Haji Dan Umrah Untuk Bertindak Cepat Menangani Masalah Ini. Kami Tidak Dapat Menerima Jika Penggunaan Delapan Syarikah Ini Justru Menyengsarakan Jemaah Haji Indonesia,&Quot; Imbuh Kiai Maman.

Permenaker Alih Daya Dinilai Inkonstitusional dan Langgar Putusan MK

11 Mei 2026 - 18:24 WIB

Permenaker Alih Daya Dinilai Inkonstitusional Dan Langgar Putusan Mk

Pesantren Bukan Tempat Aman Pelaku Kejahatan, Kang Maman: Cabut Izin Jika Langgar Aturan

11 Mei 2026 - 17:26 WIB

Pesantren Bukan Tempat Aman Pelaku Kejahatan, Kang Maman: Cabut Izin Jika Langgar Aturan
Trending di Nasional