Teropongistana.com Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono mendesak agar diaktifkan kembali program Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Negara di Maluku dan Maluku Utara yang dihentikan sejak Januari 2026.
Penghentian program tersebut dinilai berdampak pada meningkatnya potensi konflik sosial di wilayah kepulauan tersebut.
Sebelumnya terdapat sekitar 20 pos operasi yang berperan menjaga stabilitas wilayah. Operasi ini selama ini menjadi instrumen penting dalam memitigasi konflik horizontal yang kerap terjadi di masyarakat.
“Jadi tadi dijelaskan bahwa pentingnya satuan tugas tersebut untuk segera diaktifkan kembali, kenapa? Karena selama mereka beroperasional berdampak langsung untuk menghentikan berbagai macam potensi-potensi yang konflik yang terjadi. Setelah mereka berhenti beroperasi, konflik kembali itu muncul,” kata Dave usai kunjungan ke Kodam XV/Pattimura, Ambon, Selasa (5/5/2026)
Tidak hanya mengaktifkan kembali program tersebut, anggota DPR RI dari Partai Golkar itu menekankan bahwa program tersebut lebih diperkuat lagi agar
stabilitas keamanan dan persatuan di wilayah Maluku dan Maluku Utara semakin terjaga.
“Jadi mungkin bahwa satgas itu perlu diadakan kembali, perlu dihidupkan bahkan perlu diperkuat untuk memastikan keamanan dan persatuan-persatuan bangsa tetap terjaga,” ujarnya
Sejak program Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Negara di Maluku dan Maluku Utara dihentikan Januari 2026, sudah terjadi 30 kali konflik di Maluku dan Maluku Utara
“Terbukti di selama 2026 aja udah 30 konflik, tadi kita catat di dua provinsi. Jadi kita harapkan bisa dikembalikan anggaran tersebut dan penyelenggaraan lainnya yang untuk mendukung operasional lagi-lagi di lapangan,” kata anggota Komisi I lainnya, Yudha Novanza Utama.
Berdasarkan paparan Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Dody Triwinarto, sepanjang tahun 2026 telah terjadi sekitar 22 konflik sosial di wilayah Maluku dan 8 konflik di Maluku Utara. Salah satu yang mencuri perhatian adalah bentrokan antarwarga Desa Banemo dan Desa Sibenpopo di Halmahera Tengah, Maluku Utara, pada awal April lalu yang mengakibatkan puluhan rumah terbakar.
