TEROPONGISTANA.COM – Ditetapkannya Dirjen Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen-PLN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Indrasari Wisnu Wardhana oleh Jaksa Agung membuat Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Dimyati Natakusumah angkat bicara. Menurut Dimyati, kasus minyak goreng ini bisa menjadi celah masuk untuk memberantas mafia-mafia lain yang memang merugikan negara.
“Kasus mafia minyak goreng ini bisa menjadi pintu masuk penegak hukum dalam memberantas mafia lain seperti mafia daging, ilegal loging, tambang dan mafia batubara yang merugikan lingkungan dan keuangan negara. Kita dari Komisi III terus melakukan monitoring untuk kasus ini dan kasus hukum yang merugikan keuangan negara.”kata Dimyati kepada Teropongistana.com lewat telepon selulernya, Jumat (21/4).
Baca juga : Jelang Ramadhan, Komisi III DPR RI Minta Satgas Pangan Polri Pro Aktif
Anggota legislator asal daerah pemilihan Banten 1 (satu) ini mengaku heran, padahal selama satu dekade Indonesia masih mencatatkan diri sebagai negara dengan penghasil CPO terbesar di dunia. Posisi itu, kata Dimyati tentu saja tak lepas dari luas perkebunan sawit di Indonesia.
“Sangat aneh, kenapa Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng, masa masyarakat Indonesia sulit untuk mendapatkan minyak goreng. Ternyata terbukti ada yang salah dalam pengelolaannya. Dengan langkah jaksa agung bisa terjawab ternyata ada kartel dan mafianya.”jelas Dimyati menegaskan.
Dimyati menjelaskan, saat pidato Presiden Jokowi, beliau meminta kepada penagah hukum agar pelaku mafia minyak goreng segera ditindak. Kemudian, saya melihat Quik respon Jaksa Agung sangat cepat dengan menetapkan pejanat Kemendag. Dimyati mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Jaksa Agung dalam menangani kasus mafia minyak goreng yang merugikan masyarakat.
Disinggung terkait adanya kemungkinan keterlibatan pejebat setinggat Menteri, pihaknya menyerankan kasus ini sepenuhnya ke Kejaksaan Agung. Menurut Dimyati, keterlibatan atau tersangka lain bisa diketahui setelah tim penyidik dari penegak hukum melakukan pemeriksaan.
“Nanti Komisi III juga akan mengundang Kepolisian sebagai Satgas Pangan dan Kejaksaan dari sisi penuntutanya. Pastinya kita mendorong agar kasus mafia minyak goreng ini diusut tuntas, sehingga ekonomi di Indonesia bisa kembali berjalan normal.”terang Dimyati Kusuma yang merupakan Politisi Fraksi PKS.
Sebelumnya, diberitakan Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat orang tersangka kasus ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Seorang di antaranya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana. (Red)
