Teropongistana.com
Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menegaskan usulannya terkait anggaran dana desa dapat meningkat hingga lima kali lipat atau Rp5 miliar per desa di tahun 2024. Alasan menaikkan anggaran dana desa itu, menurutnya, karena mayoritas Kepala Desa (Kades) sukses mengelola dana desa.
“Saat ini yang kita khawatirkan, salah sasaran atau penyelewengan dana desa yang dikhawatirkan tidak terwujud. Mungkin ada satu atau dua (kasus penyelewengan). Tapi secara umum (pengelolaan dana desa) sukses,” ujar Gus Imin saat berkunjung ke Unisma Kota Malang, dalam keterangan yang diterima teropong istana.com, Minggu (21/5/2023).
Ketua Umum PKB itu menambahkan, strategi pembangunan nasional sudah seharusnya diubah dari yang sebelumnya dari atas (top down) menjadi dari bawah (bottom up), atau dari desa. Menurutnya perubahan orientasi tersebut akan menjadikan Indonesia akan lebih cepat maju.
“Bahwa kita harus berani mengubah strategi pembangunan nasional dari yang sebelumnya dari atas, diubah dari bawah, dan itu desa. Desa harus menjadi pusat pembangunan nasional di masa akan datang,” tuturnya.
Dia pun berani optimis bahwa dana desa Rp5 miliar per desa itu akan memasifkan pembangunan bukan hanya di setiap desa, namun juga dalam skala nasional. “Kita berani berkomitmen, bahwa (anggaran dana desa) lima miliar ini menggeliatkan percepatan pembangunan desa secara masif,” tegasnya.
Ia juga telah menghitung anggaran dana desa jika dinaikkan lima kali lipat. Menurutnya, APBN sangat mampu untuk menggeser anggaran untuk dana desa. Jika memang terealisasi, Rp 500 triliun akan diperuntukkan untuk program dana desa.
“Itu artinya butuh Rp400 triliun. APBN kita Rp 3 ribu triliun kalau dipilah Rp 500 triliunnya saja untuk dana desa pasti pembangunannya akan terasa untuk masyarakat apalagi kalau seribu triliun,” bebernya.
Meski demikian, Gus Imin mengingatkan komitmen dan kemampuan Kepala Desa untuk terus diasah dalam hal pengelolaan anggaran. “Komitmen pelaksanaan yang baik harus dijaga oleh Kades. Terus partisipasi masyarakat untuk aktif harus ditingkatkan. Program ini merupakan keberhasilan pemerintah keberhasilan pak Jokowi bahwa anggaran tidak dari atas tapi dari bawah. Jadi tepuk tangan dan jempol untuk itu,” tuturnya.
(Annas)
