Teropongistana.com
Bali – Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza menyatakan perlu adanya pembinaan yang berkelanjutan terhadap para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) guna mengantisipasi beberapa persoalan yang akan terjadi ke depan.
Beberapa, di antaranya, seperti soal kekeringan kemudian keterbatasan komunitas di pasaran termasuk mengenai adanya percepatan ekonomi digital. Terlebih, melihat perilaku konsumen di zaman digital ini, menurutnya, para Pelaku UMKM ini lebih banyak melakukan transaksi melalui e-commerce. Sehingga UMKM perlu juga untuk digitalisasi.
“Nah untuk mengantisipasi begini ini kami banyak mendapat pikiran untuk mendorong pemerintah untuk supaya mengambil langkah-langkah keputusan menghadapi kondisi percepatan semacam ini.
Supaya pelaku UMKM kita bisa semakin tangguh, bisa semakin accessable dalam permodalan dan juga siap secara standar produk,” ujar Faisol Riza kepada wartawan di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Rabu (4/10/2023).
Saat ini sejumlah Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) seperti Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN pun telah mendukung dan membantu Pelaku UMKM melalui program digitalisasi UMKM.
Di antaranya dengan membantu para UMKM menggunakan pembayaran QRIS hingga menyediakan marketplace. Namunm, menurut Politisi Fraksi PKB itu, hal yang menjadi penting adalah pembinaan terhadap para pelaku UMKM. Karena pembinaan itulah yang justru menentukan masa depan UMKM.
“Kalau marketplace-nya saja tersedia tapi barangnya kosong ya untuk apa? Jadi butuh pembinaan yang terus menerus, dan pembinaan yang terus menerus ini kan bukan hanya pekerjaan Himbara, bukan di sana dong. Tetapi Himbara bisa memfasilitasi wacana-wacana pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah agar pembinaan itu bisa berjalan simultan dengan perkembangan marketplace,” jelasnya.
Tambahnya, Ia mendukung adanya percepatan mengenai pembinaan digitalisasi tersebut terhadap para pelaku UMKM. “Karena saya yakin bahwa di dunia UMKM sendiri ini tumbuh silih berganti. Mereka yang tidak mampu bertahan dengan kondisi ini digantikan dengan UMKM-UMKM yang baru. Dan ini kalau tidak dimonitor, tidak dirangkul, akan memulai semuanya dari baru. Jadi memang pembinaanya harus simultan,” imbuh Legislator dapil Jawa Timur II itu.
