Menu

Mode Gelap
Diduga Tak Miliki Izin, PT SGT di Jawilan Bodong dan Berbahaya Gerak 08 Banten Desak Satgas PKH Sikat Habis Tambang Ilegal di Indonesia Perusahaan Tambang Merasa Dipersulit, MinerbaOne Error dan Revisi RKAB Penjelasan Ahli Waris Suparno terkait Ganti Rugi Pembebasan Lahan Bandara Soetta Gerak 08 Apresiasi Penindakan Tambang Ilegal di Morowali, Bongkar Praktik Cukong yang Selama Ini Kebal PT Warnaprima Kimiatama di Serang Disorot: Aktivis Pertanyakan Izin Lingkungan dan Limbah B3

Nasional

Sekjen PDIP Sebut Pelemahan KPK Dilakukan Jokowi untuk Lindungi Gibran dari Kasus Korupsi


Kererangan Foto : Ilustrasi Kepemimpinan Presiden ke 7 Joko widodo. Perbesar

Kererangan Foto : Ilustrasi Kepemimpinan Presiden ke 7 Joko widodo.

Teropongistana.com Jakarta – Isu mengenai Hasto Kristiyanto yang akan mengungkap berbagai fakta mulai terbukti. Sehari setelah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat malam (21/2), beredar sebuah video pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP itu di berbagai platform media sosial.

Video berjudul “Pelemahan KPK oleh Jokowi” itu berisi penjelasan Hasto mengenai peran Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam revisi Undang-Undang KPK.

Dalam video berdurasi 5 menit 24 detik tersebut, Hasto mengungkapkan bahwa pada 7 Mei 2024, ia bertemu dengan mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, dalam sebuah acara di Universitas Indonesia (UI).

Novel menanyakan kebenaran tuduhan bahwa PDIP merupakan inisiator revisi UU KPK. Hasto membantah dan menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar.

Menurutnya, jika ada kebijakan buruk, PDIP selalu dijadikan kambing hitam, sedangkan jika kebijakan baik, Jokowi yang mengambil kredit.

Hasto juga menjelaskan pertemuannya dengan Jokowi di Istana Merdeka sebelum Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Dalam pertemuan itu, ia menyarankan agar Jokowi membatalkan pencalonan mereka karena berisiko terhadap praktik suap, gratifikasi, dan korupsi.

Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan bahwa dalam pertemuan dengan seorang menteri kepercayaan Jokowi, ia mendengar sendiri bahwa Jokowi telah memberikan arahan untuk merevisi UU KPK.

Salah satu pasal yang diubah adalah terkait kewenangan pimpinan KPK yang tidak lagi otomatis menjadi penyidik.

Selain itu, revisi juga menghilangkan peluang bagi penyidik independen untuk masuk ke KPK.

Hasto juga menyebut bahwa sang menteri mengungkapkan adanya dana sebesar USD 3 juta untuk meloloskan revisi tersebut di DPR.

Ia menduga revisi ini bertujuan untuk melindungi Gibran dan Bobby dari potensi masalah hukum setelah mereka menjabat sebagai wali kota.

“Sejarah mencatat bahwa revisi UU KPK ini dilakukan sebelum pilkada serentak, saat Mas Gibran dan Mas Bobby berproses menjadi wali kota. Maka, ketika mereka terpilih, mereka aman dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan,” ujar Hasto dalam video tersebut.

Baca Lainnya

Perusahaan Tambang Merasa Dipersulit, MinerbaOne Error dan Revisi RKAB

15 November 2025 - 18:44 WIB

Perusahaan Tambang Merasa Dipersulit, Minerbaone Error Dan Revisi Rkab

Penjelasan Ahli Waris Suparno terkait Ganti Rugi Pembebasan Lahan Bandara Soetta

15 November 2025 - 17:04 WIB

Penjelasan Ahli Waris Suparno Terkait Ganti Rugi Pembebasan Lahan Bandara Soetta

Komrad Pancasila: Hormati Keputusan Pemerintah, Tapi Jangan Abaikan Luka Sejarah

13 November 2025 - 18:29 WIB

Komrad Pancasila: Hormati Keputusan Pemerintah, Tapi Jangan Abaikan Luka Sejarah
Trending di Nasional