Menu ✖

Mode Gelap

Copyright @2025 Teropong Istana All Rights Reserved

Gelombang Kritik Kenaikan PBB, Aktivis Tuntut Presiden Bertindak Istimewa, Perayaan HUT RI Gerindra Banten dengan Ragam Lomba Rakyat Aktivis Buruh Carlianto Soroti Kebijakan Daerah, Pertanyakan Peran Mendagri dan Menkeu CBA: Kenaikan PBB Timbulkan Gejolak, Menteri Keuangan dan Mendagri Layak Mundur PT Nindya Karya Bermasalah Menang Tender Rp230,2 Miliar Proyek Rehab Gedung Sekolah, CBA: Kejati DKI Harus Selidiki Ridwan Hisyam Blak-blakan Soal Golkar, Munaslub, dan Dukungan Politik

Redaksi badge-checkPenulis

Total Artikel 477

SETARA Institute Kecam Keterlibatan TNI dalam Pengamanan Kejaksaan: Dinilai Langgar Konstitusi dan Supremasi Sipil

12 Mei 2025 - 18:39 WIB

Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, Menyatakan Keprihatinan Dan Penolakan Tegas Terhadap Surat Telegram (St) Panglima Tni Nomor Tr/422/2025 Yang Memerintahkan Pengerahan Personel Dan Peralatan Tempur Tni Untuk Mendukung Pengamanan Kejaksaan Di Seluruh Indonesia. St Tersebut Segera Ditindaklanjuti Oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Dengan St/1192/2025 Yang Memerintahkan Pengerahan 30 Personel Dari Satuan Tempur Untuk Pengamanan Kejaksaan Tinggi Dan 10 Personel Untuk Kejaksaan Negeri. Menurut Hendardi, Langkah Ini Bertentangan Dengan Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan Seperti Uu Kekuasaan Kehakiman, Uu Kejaksaan, Uu Pertahanan Negara, Dan Uu Tni. Ia Mendesak Agar Panglima Tni Dan Kasad Segera Mencabut Surat Telegram Tersebut, 12 Mei 2025. “Tidak Ada Kondisi Objektif Yang Menunjukkan Bahwa Institusi Sipil Penegak Hukum Seperti Kejaksaan Membutuhkan Dukungan Satuan Tempur Tni,” Ujar Hendardi. Ia Menilai Langkah Tersebut Mencerminkan Kegenitan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Dan Menimbulkan Kecurigaan Adanya Motif Politik Di Balik Kolaborasi Tni-Kejaksaan, Termasuk Dalam Konteks Pembahasan Ruu Kejaksaan Dan Ruu Kuhap. Lebih Jauh, Hendardi Mengingatkan Bahwa Kejaksaan Adalah Bagian Dari Sistem Peradilan Pidana Yang Sepenuhnya Merupakan Domain Sipil. Pelibatan Militer Dalam Sistem Hukum Pidana Disebutnya Sebagai Bentuk Pelemahan Terhadap Supremasi Hukum Dan Supremasi Sipil. Setara Institute Menilai Keluarnya St Ini Menandai Gejala Meningkatnya Militerisme Dalam Kelembagaan Penegakan Hukum, Yang Justru Dipicu Oleh Kehendak Politik Institusi Kejaksaan. Hendardi Mendorong Agar Panglima Tni Dan Jajaran Lebih Fokus Pada Pembaruan Uu Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Ketimbang Turut Campur Dalam Penegakan Hukum Sipil.

Mantan Kepala BAIS TNI: Tidak Ada Dualisme Intelijen, yang Ada Adalah Diferensia

12 Mei 2025 - 18:12 WIB

Jakarta — Di Tengah Meningkatnya Dinamika Politik Nasional, Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) Tni Periode 2011–2013, Laksamana Muda Tni (Purn) Soleman B. Ponto, Menegaskan Bahwa Anggapan Mengenai Dualisme Intelijen Antara Badan Intelijen Negara (Bin) Dan Bais Tni Adalah Pandangan Yang Keliru Dan Menyesatkan. Menurut Ponto, Pemisahan Kewenangan Antarlembaga Intelijen Bukanlah Bentuk Konflik Internal, Melainkan Bagian Dari Upaya Memperkuat Sistem Keamanan Nasional Melalui Pembagian Fungsi Yang Spesifik. “Tidak Ada Satu Pun Norma Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Menyatakan Bahwa Intelijen Harus Bersifat Tunggal Dan Tersentralisasi,” Ujarnya, Senin (12/5/2025). Intelijen Berbeda Lembaga, Tapi Satu Tujuan Ia Menjelaskan Bahwa Setiap Lembaga Negara Memiliki Kebutuhan Intelijen Yang Berbeda. Bais Tni Bertugas Di Ranah Pertahanan, Bin Berada Di Bawah Presiden Untuk Menangani Intelijen Strategis Dan Keamanan Nasional, Polri Memiliki Badan Intelijen Keamanan (Bik) Untuk Mendukung Penegakan Hukum, Dan Kejaksaan Memiliki Jamintel Untuk Intelijen Yustisial. “Ini Bukan Dualisme, Melainkan Keragaman Fungsional Dalam Satu Sistem Keamanan Nasional,” Tambahnya. Ponto Menegaskan Bahwa Masing-Masing Lembaga Tidak Bisa Saling Menggantikan Peran Satu Sama Lain. Koordinasi Bukan Subordinasi Lebih Lanjut, Ponto Menekankan Pentingnya Memperkuat Koordinasi, Bukan Menyatukan Lembaga-Lembaga Intelijen. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 Telah Menetapkan Bin Sebagai Koordinator, Bukan Komando Tunggal. “Koordinasi Bukan Subordinasi. Yang Diperlukan Adalah Kerja Sama, Bukan Penyeragaman Fungsi,” Tegasnya. Alasan Pemisahan Intelijen Harus Dipertahankan Ponto Mengungkapkan Tiga Alasan Utama Mengapa Sistem Intelijen Yang Terpisah Tetap Relevan: Mencegah Konsentrasi Kekuasaan: Pemusatan Fungsi Intelijen Dalam Satu Lembaga Berpotensi Disalahgunakan. Efektivitas Kinerja: Bais Akan Bekerja Optimal Dalam Struktur Militer, Sedangkan Bin Lebih Cocok Untuk Urusan Strategis Pemerintahan Sipil. Menjaga Netralitas Politik: Sistem Ini Menjamin Bahwa Intelijen Tidak Menjadi Alat Kekuasaan Pihak Tertentu. Yang Salah Bukan Sistem, Tapi Cara Pandang Menutup Pernyataannya, Ponto Menegaskan Bahwa Sistem Intelijen Indonesia Telah Berjalan Sesuai Dengan Struktur Ketatanegaraan. “Yang Perlu Dikoreksi Bukan Sistemnya, Tapi Cara Pandang Terhadap Sistem Itu Sendiri,” Ujarnya. Ia Berharap Masyarakat Tidak Terjebak Pada Penyederhanaan Konsep Intelijen Nasional Yang Kompleks Dan Strategis.

Isu Munaslub Kembali Mencuat, Kepemimpinan Bahlil di Golkar Dikecam Kader Muda

11 Mei 2025 - 09:12 WIB

Jakarta, 11 Mei 2025 — Isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kembali Mencuat Di Internal Partai Golkar. Sejumlah Kader Mulai Mempertanyakan Arah Kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia Yang Dinilai Terlalu Memprioritaskan Orang-Orang Terdekatnya Dalam Struktur Partai. Seorang Tokoh Muda Golkar Berinisial Rk, Yang Enggan Disebutkan Namanya Secara Lengkap, Menyampaikan Kekecewaannya Terhadap Kepemimpinan Bahlil. &Quot;Bahlil Ini Sudah Tidak Benar. Seolah-Olah Partai Ini Milik Pribadi Dan Golongannya Saja. Dikit-Dikit Masukkan Orang Dekatnya, Sudah Tidak Sehat,&Quot; Ujar Rk. Rk Menambahkan Bahwa Banyak Kader Muda Yang Merasa Tidak Lagi Memiliki Ruang Untuk Berpikir Kritis Dan Berkontribusi Secara Sehat Demi Kemajuan Partai. &Quot;Kalau Punya Pemikiran Kritis, Langsung Dianggap Melawan. Golkar Sekarang Seperti Tersesat. Semua Diganti Sesuai Keinginan Bahlil,&Quot; Tegasnya. Meski Bahlil Membantah Adanya Wacana Munaslub, Gelombang Ketidakpuasan Di Tubuh Partai Terus Menguat. Beberapa Kader Bahkan Mulai Menunjukkan Sikap Perlawanan Secara Terbuka. Isu Lain Yang Turut Memanaskan Suasana Adalah Kabar Bergabungnya Presiden Joko Widodo Dan Putranya, Gibran Rakabuming Raka, Ke Dalam Partai Golkar. Sejumlah Kader Menilai Hal Ini Mencederai Proses Kaderisasi Yang Selama Ini Dijaga. &Quot;Golkar Bukan Lagi Partai Rakyat, Tapi Tempat Elit. Masuknya Jokowi Dan Gibran Seolah Menafikan Proses Yang Harus Dilalui Kader Lain. Gibran Bahkan Disebut-Sebut Sebagai 'Anak Haram Demokrasi',&Quot; Ucap Sumber Yang Sama. Hingga Saat Ini, Dpp Golkar Belum Memberikan Pernyataan Resmi Terkait Isu Munaslub Maupun Kabar Bergabungnya Jokowi Dan Gibran.

Said Didu Kritik Ancaman Bahlil terhadap PTBA: “Hentikan Intervensi Merugikan BUMN”

11 Mei 2025 - 08:51 WIB

Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian Bumn, Muhammad Said Didu, Mengkritik Keras Pernyataan Menteri Investasi/Kepala Bkpm Bahlil Lahadalia Yang Mengancam Akan Mencabut Izin Usaha Pt Bukit Asam (Ptba) Jika Tidak Menjalankan Proyek Dimetil Eter (Dme). Menurut Said Didu, Pernyataan Tersebut Mencerminkan Bentuk Intervensi Pemerintah Yang Justru Berpotensi Merugikan Bumn. Ia Menilai Pendekatan Koersif Semacam Itu Tidak Sehat Bagi Iklim Usaha Maupun Kinerja Jangka Panjang Perusahaan Pelat Merah. &Quot;Hentikan Intervensi Yang Merugikan Bumn Seperti Dilakukan Selama Ini,&Quot; Tegas Said Didu Melalui Akun X (Dulu Twitter) Miliknya, @Msaid_Didu, Pada Kamis (9/5/2025). Pernyataan Bahlil Sebelumnya Menyebut Bahwa Ptba Dapat Kehilangan Izin Usaha Jika Tidak Serius Menjalankan Proyek Dme, Yang Digagas Sebagai Alternatif Pengganti Lpg Impor Dan Bagian Dari Proyek Strategis Nasional. Namun, Kritik Bermunculan Bahwa Proyek Dme Dinilai Belum Sepenuhnya Layak Secara Komersial, Terutama Tanpa Dukungan Insentif Dan Kepastian Pasar. Said Didu Mengingatkan Bahwa Keputusan Bisnis Bumn Seharusnya Didasarkan Pada Analisis Ekonomi, Bukan Tekanan Politik. Ia Pun Meminta Pemerintah Untuk Menghormati Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Dan Tidak Menjadikan Bumn Sebagai Alat Kepentingan Sesaat.

Golkar Kembali Alami Perang Dingin Internal, Intervensi Pemilihan DPD Jadi Sorotan

11 Mei 2025 - 08:23 WIB

Jakarta, 11 Mei 2025 — Partai Golkar Kembali Diguncang Konflik Internal Yang Mengarah Pada Perang Dingin Di Tubuh Partai. Kali Ini, Intervensi Dalam Pemilihan Calon Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (Dpd) Provinsi Menjadi Sorotan, Di Mana Disebut-Sebut Bahwa Restu Ketua Umum Bahlil Lahadalia Menjadi Syarat Utama Dalam Penentuan Calon. Contoh Paling Mencolok Terjadi Di Jawa Timur, Dengan Munculnya Nama Ali Mufti Yang Disebut-Sebut Terpilih Berkat Kedekatannya Dengan Bahlil. Hal Ini Memunculkan Kekhawatiran Bahwa Kekuasaan Dijadikan Alat Untuk Memenuhi Kepentingan Politik Kelompok Tertentu Di Dalam Golkar. &Quot;Golkar Hari Ini Bukan Lagi Partai Terbuka Untuk Semua Golongan. Ini Sudah Menjadi Milik Kelompok Ketua Umum,&Quot; Ujar Salah Satu Kader Senior Golkar Yang Enggan Disebutkan Namanya. Ia Menambahkan Bahwa Perbedaan Pandangan Di Internal Partai Sudah Tidak Diterima Lagi. Menurutnya, Hampir Seluruh Sektor Kepengurusan Dpd Di Indonesia Kini Telah Mengalami Kesalahan Arah Karena Lebih Mengutamakan Loyalitas Pribadi Dibanding Kapabilitas Dan Aspirasi Kader Daerah. Pernyataan Ini Mencerminkan Kekhawatiran Sebagian Kader Terhadap Arah Kepemimpinan Golkar Di Bawah Bahlil Lahadalia, Yang Dinilai Terlalu Sentralistik Dan Tertutup Terhadap Perbedaan.

Korban Penganiayaan Bos Tambang Minta Ketua Umum Gerak 08 Sampaikan Keluhan ke Kemenham

10 Mei 2025 - 23:07 WIB

Mandailing Natal – Lesmanan Halawa, Korban Penganiayaan Yang Terjadi Pada Tahun 2022 Dan Diduga Dilakukan Oleh Seorang Bos Tambang Emas Ilegal Di Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Meminta Perlindungan Dari Pemerintah Pusat, 10 Mei 2025. Lesmanan Secara Khusus Memohon Kepada Ketua Umum Gerak 08, Revitriyoso Husodo, Untuk Menyampaikan Keluhannya Kepada Kementerian Ham (Kemenham). “Saya Membutuhkan Perlindungan Dari Negara. Saya Tidak Bisa Lagi Mencari Nafkah Karena Terus Diburu Oleh Para Pelaku,” Ujar Lesmanan. Ia Mengaku Mendapat Ancaman Pembunuhan Dari Sekitar 70 Bos Tambang Di Kecamatan Siabu Yang Disebut-Sebut Terlibat Dalam Aktivitas Tambang Ilegal. Menurut Lesmanan, Tekanan Dan Ancaman Terus Menghantui Dirinya Dan Keluarga, Termasuk Istri Dan Ketiga Anaknya. Ia Mengaku Telah Menerima Informasi Dari Pihak Keluarga Bahwa Para Pelaku Tengah Berupaya Mencari Keberadaannya Untuk &Quot;Mengeksekusi&Quot; Dirinya. “Saya Memohon Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Panglima Tni, Dan Kementerian Hukum Dan Ham Untuk Segera Memberikan Perlindungan Kepada Saya Dan Keluarga,” Kata Lesmanan Sambil Menyebut Nomor Induk Kependudukan (Nik)-Nya Sebagai Bukti Identitas. Lebih Lanjut, Ia Juga Meminta Agar Polda Sumatera Utara Segera Bertindak Tegas Terhadap 70 Bos Tambang Ilegal Yang Menurutnya Merasa Kebal Hukum Karena Memiliki Kekuatan Uang. “Saya Hanya Ingin Keadilan Ditegakkan Dan Tidak Ada Lagi Warga Yang Takut Melawan Perusak Lingkungan,” Tegasnya.

Kemenham Gelar Rapat Strategis Bahas Pemajuan HAM di Aceh Selatan dan Sumut

10 Mei 2025 - 21:59 WIB

Jakarta – Kementerian Hukum Dan Ham (Kemenham) Menggelar Rapat Penting Pada Kamis, 8 Mei 2025 Pukul 15.00 Wib Di Kantor Pusat Kemenham, Jakarta. Rapat Ini Dipimpin Oleh Wakil Menteri Ham, Mugiyanto Sipin, Dan Dihadiri Oleh Sejumlah Tokoh Penting, Antara Lain H. Mirwan (Bupati Aceh Selatan), Dr. Tuti Widyaningrum, Sh., Mh. (Kampus Uta’45 Jakarta), Dan Revitriyoso Husodo (Yayasan Gerak Nusantara Sejahtera), Serta Staf Dari Kemenham. Dalam Rapat Tersebut, Wamen Ham Menjelaskan Tugas Pokok Dan Fungsi Kemenham Dalam Menyelenggarakan Lima P Ham: Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, Dan Pemajuan Ham. Ia Juga Menyampaikan Bahwa Kemenham Memiliki Dua Direktorat Jenderal Utama, Yaitu Dirjen Instrumen Penguatan Ham Dan Dirjen Pelayanan Dan Kepatuhan Ham. Untuk Daerah, Pendekatan Yang Dilakukan Adalah Melalui Pendampingan Ham, Bukan Audit Formal. Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan, Menyampaikan Maksud Kedatangannya Untuk Bersilaturahmi Serta Meminta Arahan Mengenai Program Kemenham Di Aceh Selatan, Termasuk Potensi Kolaborasi Dengan Dua Kampus Yang Ada Di Wilayah Tersebut. Sementara Itu, Revitriyoso Husodo Menekankan Pentingnya Penyelesaian Konflik Agraria Di Wilayah Gurilla, Pematang Siantar Dan Pemulihan Korban Pelanggaran Ham Berat Di Jambo Keupok Melalui Pendekatan Restorative Justice Dan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan. Dr. Tuti Widyaningrum Memaparkan Rencana Pelaksanaan Seminar Nasional Ham Di Kampus Uta’45 Jakarta Dan Pembentukan Pusat Kajian Ham Sebagai Bagian Dari Kerja Sama Akademik Dengan Kemenham. Sebagai Hasil Rapat, Wamen Ham Menyampaikan Beberapa Rekomendasi: Menyambut Baik Pelaksanaan Seminar Nasional Ham Di Uta’45 Dan Menyatakan Kesediaan Untuk Hadir, Serta Meminta Panitia Berkoordinasi Dengan Staf Kerjasama. Mengagendakan Kunjungan Ke Lokasi Konflik Agraria Di Desa Gurilla, Pematang Siantar Pada 16 Mei 2025. Menginstruksikan Kepada Bupati Aceh Selatan Untuk Melakukan Pendataan Terhadap Korban Jambo Keupok Secara Lengkap Untuk Keperluan Program Pemulihan. Selain Itu, Akan Dibangun Memorial Park Sebagai Bentuk Penghormatan Kepada Para Korban, Bekerja Sama Dengan Yayasan Gerak Nusantara. Rapat Ini Mencerminkan Komitmen Kemenham Dalam Memperkuat Perlindungan Dan Pemenuhan Ham, Serta Menyelesaikan Kasus-Kasus Pelanggaran Ham Berat Di Berbagai Daerah Secara Kolaboratif Dan Berkelanjutan.

Korban Penganiayaan Buat Status Facebook, Akunnya Diserang Diduga Bos Tambang Emas Ilegal

10 Mei 2025 - 19:54 WIB

Teropongistana.com Mandailing Natal, Sumatera Utara – Aktivitas Tambang Emas Ilegal (Peti) Di Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Semakin Meresahkan Warga. Lesmana Halawa, Salah Satu Warga Yang Vokal Menolak Keberadaan Tambang Tanpa Izin Itu, Mengaku Mendapat Serangan Komentar Usai Mengunggah Tautan Berita Tentang Peti Di Akun Facebook-Nya, 10 Mei 2025. Lesmana Membagikan Tautan Berjudul &Quot;Warga Geram Tambang Emas Ilegal Marak Di Mandailing Natal&Quot;. Tak Lama Setelah Unggahan Itu Muncul, Sejumlah Akun Mulai Menuliskan Komentar Yang Sinis Hingga Provokatif. Di Antaranya, Akun Bernama Difandri Zai Berkomentar, &Quot;Iri Dia Nengok, Makanya Dia Sibuk Komentar.&Quot; Sementara Akun Manapsir Nababan Menyindir Kinerja Pemerintah Dengan Menulis, &Quot;Pemerintah Lamban, Tuli Mendengar Keluhan Rakyatnya.&Quot; Komentar Lainnya Datang Dari Akun Thomas Lhg Yang Menulis, &Quot;Hahaha Ga Pernah Diresponnya, Kasihan Kali Dirimu.&Quot; Namun Yang Paling Mencolok, Menurut Lesmana, Adalah Komentar Dari Akun Aris Zega—Yang Diduga Kuat Merupakan Bos Tambang Emas Ilegal. Akun Tersebut Memamerkan Foto Tumpukan Uang Tunai Yang Diduga Mencapai Ratusan Miliar Rupiah, Seolah Menantang Hukum Dan Publik. Lesmana Menduga Kuat Proses Hukum Terhadap Peti Mandek Karena Adanya Praktik Suap. &Quot;Mungkin Karena Hukum Bisa Dibeli Oleh Uang,&Quot; Ujarnya. Warga Kini Mendesak Aparat Penegak Hukum Untuk Bertindak Tegas Terhadap Aktivitas Peti Yang Tidak Hanya Merusak Lingkungan, Tapi Juga Menebar Intimidasi Kepada Warga Yang Bersuara. Mereka Juga Mencurigai Adanya Setoran Dari Para Bos Tambang Kepada Oknum Aparat Penegak Hukum, Sehingga Penindakan Hukum Menjadi Tumpul.

Pertalite Langka di SPBU Kadu Pereng, Warga Pandeglang Keluhkan Sulitnya Bahan Bakar Murah

10 Mei 2025 - 19:04 WIB

Pandeglang, 10 Mei 2025 — Meskipun Prabowo Subianto Dikenal Sebagai Presiden Yang Mengusung Slogan “Presiden Rakyat”, Kelangkaan Bahan Bakar Jenis Pertalite Di Beberapa Spbu Kabupaten Pandeglang Mulai Menimbulkan Keresahan Warga. Salah Satu Titik Yang Terdampak Adalah Spbu Di Jalan Raya Pandeglang–Serang, Kawasan Kadu Pereng. Sudah Satu Minggu Terakhir, Pasokan Pertalite Di Spbu Tersebut Sering Kosong. Akibatnya, Banyak Pengendara Yang Biasanya Mengandalkan Pertalite Terpaksa Membeli Pertamax Yang Harganya Lebih Mahal. “Saya Sudah Beberapa Hari Ini Cari Pertalite, Tapi Kosong Terus. Mau Nggak Mau Beli Pertamax. Katanya Presiden Rakyat, Kok Malah Rakyat Yang Susah Beli Bensin Murah,” Keluh Nining, Warga Setempat Yang Mengaku Kecewa Atas Kondisi Ini. Ia Juga Mengungkapkan Keresahan Terkait Pengalaman Sebelumnya Saat Sempat Beredar Kabar Bbm Oplosan. “Dulu Kita Pernah Ditipu Dengan Bbm Oplosan, Sekarang Mau Beli Yang Resmi Saja Susah,” Tambahnya. Saat Dikonfirmasi Kepada Salah Satu Petugas Spbu, Rifqi, Ia Membenarkan Kelangkaan Tersebut Namun Enggan Menjelaskan Lebih Jauh. “Kosong, Pak,” Ujarnya Singkat. Masyarakat Berharap Pemerintah Segera Turun Tangan Untuk Memastikan Distribusi Pertalite Berjalan Lancar Dan Terjangkau, Mengingat Bahan Bakar Jenis Ini Menjadi Kebutuhan Utama Masyarakat Menengah Ke Bawah.

Dualisme Kepengurusan Kembali Bayangi Partai Golkar

10 Mei 2025 - 08:25 WIB

Jakarta - Partai Golongan Karya (Golkar) Kembali Diguncang Isu Internal Yang Mengarah Pada Potensi Dualisme Kepengurusan. Desakan Agar Ketua Umum Bahlil Lahadalia Mundur Dari Jabatannya Semakin Menguat, Seiring Munculnya Kritik Dari Berbagai Elemen Internal Partai, 10 Mei 2025. Desakan Tersebut Mencuat Melalui Berbagai Saluran Komunikasi Internal, Termasuk Grup Whatsapp Kader Dan Forum-Forum Diskusi Tertutup Partai Berlambang Pohon Beringin Itu. Menurut Seorang Sumber Internal Yang Enggan Disebutkan Namanya, Sejumlah Kader Menilai Bahlil Gagal Merangkul Keberagaman Pandangan Di Dalam Tubuh Golkar. Ia Dituding Hanya Mengakomodasi Kelompok Dekatnya, Sehingga Menimbulkan Kecemburuan Dan Perpecahan Di Kalangan Pengurus Lainnya. Selain Itu, Sorotan Tajam Juga Diarahkan Kepada Keberadaan Dua Mantan Narapidana Kasus Korupsi Yang Kini Menempati Posisi Strategis Di Dewan Pimpinan Pusat (Dpp) Golkar. Hal Ini Dinilai Semakin Mencoreng Citra Partai Di Mata Publik. Sumber Yang Sama Mengungkapkan Bahwa Saat Ini Telah Muncul Beberapa Kandidat Muda Yang Siap Menggantikan Posisi Bahlil. “Golkar Membutuhkan Sosok Baru Yang Muda Dan Kuat Secara Politik Untuk Menyelamatkan Partai Dari Kemunduran,” Ujarnya. Sebanyak 32 Dewan Pimpinan Daerah (Dpd) Di Berbagai Wilayah Indonesia Disebut Telah Menyatakan Kesiapan Untuk Melakukan Perlawanan Politik Terhadap Kepemimpinan Bahlil. Salah Satu Alasan Utamanya Adalah Melemahnya Posisi Golkar Di Pemerintahan Dan Kekalahan Di Sejumlah Daerah Strategis, Termasuk Pada Pilkada Banten. Padahal, Banten Selama Ini Dikenal Sebagai Salah Satu Basis Kekuatan Tradisional Partai. Hingga Berita Ini Diturunkan, Belum Ada Tanggapan Resmi Dari Bahlil Lahadalia Maupun Dpp Partai Golkar Terkait Isu Tersebut.