Teropongistana.com Palembang – Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia mendorong penguatan tata kelola, optimalisasi pelayanan publik, serta pemenuhan hak warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Palembang, Sumatera Selatan.
“Apa yang kami lihat menunjukkan tata kelola yang baik dan komitmen nyata dalam mendukung program strategis nasional di bidang penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak warga binaan,” ujar Plt. Deputi I Kantor Staf Presiden, Heru Kreshna Reza, Kamis, (21/5/2026).
Ia menegaskan KSP berkomitmen memastikan penegakan hukum dan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan berjalan sesuai dengan visi nasional yang maju, berintegritas, dan transparan. Langkah ini diwujudkan melalui peninjauan langsung efektivitas program pada fasilitas-fasilitas vital.
Tim KSP, yang juga dihadiri oleh Tenaga Ahli Utama Anthony Winza Probowo dan Tenaga Profesional James Baron, memetakan indikator keberhasilan pengelolaan rutan melalui tiga fokus utama, kebersihan dan ketertiban, dengan memastikan lingkungan hunian memenuhi standar regulasi yang humanis.
Lalu, inovasi pelayanan, dengan mengukur efisiensi sistem pengamanan blok dan ruang layanan terpadu, kemudian pembinaan produktif, dengan memantau kemandirian warga binaan di bengkel kerja untuk bekal integrasi sosial.
Melalui peninjauan ini, KSP memberikan sejumlah masukan dan poin evaluasi yang akan digunakan oleh manajemen Lapas untuk pengembangan program ke depan.
Sinergi antara lembaga kepresidenan dan institusi pemasyarakatan ini diharapkan dapat mempercepat standardisasi pelayanan publik yang akuntabel.
Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, Desi Andriyani, menyatakan bahwa poin-poin masukan teknis dari tim KSP menjadi dasar bagi jajarannya untuk terus konsisten menjaga integritas pengamanan serta meningkatkan mutu pembinaan warga binaan.
