Teropongistana.com Jakarta – Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tidak pernah lolos dari sorotan publik. Ada banyak faktor yang menarik perhatian publik tertuju tiap saat ke dinas ini. Diantaranya pengelolaan anggaran yang sangat besar hingga triliunan rupiah tiap tahun.
Begitu juga penanganan sampah ibukota yang tiap hari juga tak luput dari perhatian masyarakat dan perawatan alat berat yang jumlah ribuan unit baik armada truk maupun alat berat, termasuk didalamnya penggunaan BBM yang selalu dicurigai juga kebenaran volumenya .
Hal lainnya yang menyedot anggaran luar biasa besar dan yang tak kalah menariknya adalah tiap tahun dinas ini selalu memiliki proyek mercusuar seperti pembangunan RDF di Bantar Gebang dan sekarang yang belum beres RDF Rorotan yang menyedot APBD murni Rp 1,3 Triliun. Sebelumnya proyek pembangunan sarungan sampah di sungai Ciliwung.
Semua ini dicurigai publik rawan bancakan pejabat disana. Dari tingkatan pejabat terindah hinggi tertinggal kepala dinas. Ini yang kami minta ditelurusuri aliran dananya ke KPK, kata Amri, Ketua LSM PAKAR (Pembela Kemerdekaan Rakyat) kepada. Wartawan, Selasa (25/03/16).
Amri menyakatakan sejak lama mengamati perjalanan karir Asep Kuswanto mulai dari kepala TPST Bantar Gebang tahun 2015 hingga 2021.
Publik mengetahui disaat itulah Gubernur Basuki Tjahyadi Purnama atau akrab disapa Ahok memutus kontrak dengan PT Godang Tua, dan pengelolaan sampah dari hulu kehilir di swakelola Dinas Lingkungan hidup.
Dan kebijakan ini semua anggaran yang luar biasa besar tiap tahun tersebut bermuara di TPST Bantar Gebang yang dipimpin Asep Kuswanto.
Pemimpin Jakarta silih berganti mulai dari Gubernur Jokowi, Basuki Tjahaya Purnama ( Ahok), Djarot Saeful Hidayat dan saat Gubernur Anies Baswedan malah naik karir menjadi Kepala Dinas sejak 202 hingga dua plt Gub yakni Heru Budi Hartono dan Teguh Setyabudi memberikan kepercayaan penuh ke Asep Kuswanto memimpin dinas Kebersihahan.
Amri menyatakan keheranannya atas sikap KPK yang dicurigai tidak menjalankan fungsinya memeriksa laporan harta kekayaan Asep Kuswanto yang tidak masuk akal. Selain nilainya yang sangat kecil, bahwan ketidak patuhan Asep Kuswanto dua tahun terakhir tidak melaporkan harta kekayaannya tak mendapat perhatian KPK.
Lebih mirisnya lagi, tahun tahun terakhir ini, KPK justru aktif melakukan pendampingan ke dinas ini karena proyek proyek besar seperti RDF Rorotan yang menelan anggaran kisaran Rp 1,3 Triliun tapi tidak juga melirik sektor yang satu ini yakni LHKPN Asep Kuswanto.
“Kami sangat miris dengan keadaan ini, publik sungguh tidak percaya nilai harta kekayaan Asep Kuswanto yang terakhir 2023 dilaporkan hanya Rp 1.399.595.385.00”, ujar Amri.
Lebih jauh dia menjelaskan masyarakat banyak bernada sinis seolah tidak percaya atas laporan harta kekayaan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini yang sangat sedikit jika diurut dari perjalanan karirnya yang moncer dan dikategorikan publik jabatan empuk dan basah.
Wartawan yang melakukan investigasi LHKPN Asep Kuswanto, terbukti nilainya persis seperti yang disampaikan Amri. Rinciannya terdiri dari tanah dan bangunan hanya satu satunya di Depok seluas 90 an M/2.
Dia memiliki satu motor dan satu mobil Toyota Velos. Selebihnya Asep Kuswanto tidak terbelit hutang, dan ini adalah laporan terakhir Asep Kuswanto.
Sedangkan tahun 2024, hingga menjelang batas akhir 31 Maret 2025 sesuai ketentuan yang diatur KPK belum terlihat di e-catalog elhkpn.
Asep Kuswanto yang dikonfirmasi wartawan soal kejujurannya terkait laporan kekayaannga ini tidak bergeming dan selalu cuek atas pertanyaan wartawan terkait dinas ini.
