Menu

Mode Gelap
Diduga Tak Miliki Izin, PT SGT di Jawilan Bodong dan Berbahaya Gerak 08 Banten Desak Satgas PKH Sikat Habis Tambang Ilegal di Indonesia Perusahaan Tambang Merasa Dipersulit, MinerbaOne Error dan Revisi RKAB Penjelasan Ahli Waris Suparno terkait Ganti Rugi Pembebasan Lahan Bandara Soetta Gerak 08 Apresiasi Penindakan Tambang Ilegal di Morowali, Bongkar Praktik Cukong yang Selama Ini Kebal PT Warnaprima Kimiatama di Serang Disorot: Aktivis Pertanyakan Izin Lingkungan dan Limbah B3

Hukum

Kacau, Mahasiswa Duga Isa Anshori Cawe-cawe dalam Banyak Proyek di Dinas Kelautan Perikanan Jawa Timur


Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Jakarta Selatan (Senin, 7/7/2025). Perbesar

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Jakarta Selatan (Senin, 7/7/2025).

Teropongistana.com Jakarta- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Jakarta Selatan (Senin, 7/7/2025). Mereka menyoroti dugaan campur tangan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Muhammad Isa Anshori dalam sejumlah kebijakan strategis yang dinilai menguntungkan kelompok tertentu.

Koordinator aksi, Bagoes Poedjo Koesoemo, menyampaikan bahwa dugaan campur tangan tersebut tidak hanya soal administratif biasa, melainkan sebuah bentuk penyalahgunaan wewenang yang merugikan banyak pihak. “banyak dugaan kebijakan di dinas KP diambil untuk kepentingan kelompok tertentu dan bukan untuk kesejahteraan masyarakat, banyak yang yang jelas merugikan, terutama nelayan” ujarnya.

Bagoes menjelaskan, indikasi cawe-cawe Isa Anshori meliputi berbagai bidang, seperti pemberian izin usaha dan pengelolaan anggaran di dinas tersebut. Mereka mendesak agar KPK segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

dalam aksinya mereka menyerahkan rilis kepada pihak KPK, berisi permintaan agar lembaga antirasuah tersebut serius mengusut dugaan campur tangan yang berpotensi merusak tata kelola pemerintahan daerah.

Hingga berita ini disusun, KPK belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan tersebut, dan Isa Anshori pun belum menyampaikan klarifikasi atau tanggapan apapun mengenai tuduhan tersebut.

Baca Lainnya

LAK DKI Jakarta Layangkan Somasi ke Developer Apartemen Lumina City Tangerang

13 November 2025 - 10:16 WIB

Lak Dki Jakarta Layangkan Somasi Ke Developer Apartemen Lumina City Tangerang

Miris, Honorer UPTD PPA Banten Ngaku Belum Digaji dan Diperlakukan Kasar

12 November 2025 - 22:07 WIB

Miris, Honorer Uptd Ppa Banten Ngaku Belum Digaji Dan Diperlakukan Kasar

Walikota Sukabumi Presentasikan Inovasi Unggulan,Dalam Penilaian IGA Di Kemendagri

6 November 2025 - 18:26 WIB

Inovasi Unggulan Pemkot Sukabumi Dalam Penilaian Iga Kemendagri
Trending di Hukum