Teropongistana.com Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) akan mengajukan pengaduan dan permohonan evaluasi pengawasan kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 6 Juli 2026. Langkah ini berkaitan dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Bea Cukai pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada 4 Februari 2026 lalu.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menegaskan bahwa tindakan ini bukan bertujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses penyidikan yang sedang berjalan. Namun, menurutnya terdapat aspek penanganan perkara yang dinilai perlu diawasi dan dievaluasi demi transparansi dan akuntabilitas.
“Pengaduan ini kami ajukan bukan untuk mengintervensi teknis penyidikan atas perkara Bea Cukai yang sedang berjalan atau menggelinding seperti koin. Yang satu dibuka terang-terangan oleh penyidik KPK, sedangkan yang lain masih disembunyikan dan belum diungkap atau dilanjutkan,” ujar Uchok dalam keterangannya, Ahad (5/7/2026).
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan CBA adalah terkait sekitar 20 perusahaan forwarder atau pengusaha importir yang sebelumnya telah diperiksa oleh KPK. Menurut penjelasan KPK, pihaknya telah memeriksa sejumlah perusahaan tersebut di berbagai pelabuhan di seluruh Indonesia. Namun hingga saat ini, belum ada informasi yang terbuka mengenai status hukum maupun parameter penanganan yang diterapkan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.
“Status mereka belum dijelaskan secara terbuka oleh KPK. Apakah hanya sebagai saksi pembanding, atau bagian dari pemetaan jaringan kejahatan yang lebih luas yang sengaja belum diungkap? Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi publik,” tegasnya.
Atas dasar hal tersebut, CBA meminta Dewan Pengawas KPK menggunakan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.
CBA menilai penanganan kasus korupsi di lingkungan Bea Cukai ini perlu dievaluasi secara menyeluruh, baik dari sisi kinerja penanganan perkara, kepatutan etik, maupun aspek akuntabilitas institusi.
“Kasus Bea Cukai harus dievaluasi secara kinerja, sekaligus dilakukan pengujian terhadap aspek kepatutan etik dan akuntabilitas penanganan perkara oleh Dewan Pengawas KPK,” tambahnya.
Melalui langkah ini, CBA berharap pengawasan dari Dewan Pengawas dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum dan memastikan bahwa seluruh tahapan penanganan perkara berjalan dengan transparan dan sesuai aturan yang berlaku.
