Menu

Mode Gelap
Dinilai tak Becus kerja, Aktivis Kumala Minta Kadis PUPR Mundur dari Jabatan Gerak 08 Soroti Mangkrak Penanganan Laporan Suhari: Hukum Harus Beri Keadilan! Pemerintah Diminta Pastikan Kepastian Hukum Transmigran di Kawasan Hutan Gerak 08 Banten: Korupsi Musuh Negara, Prabowo Harus Prioritaskan Pemberantasannya Mantan Ketua FKDM Gugat Walikota Jakbar, Ada Apa Matahukum Geram, Aktivitas Galian C di Dekat Gerbang Tol Rangkasbitung Tak ada Kapok

News

Pakar : Program Prabowo Bukan Kelanjutan Jokowi


Presiden Prabowo juga memberikan arahan kepada Kejaksaan Agung. Perbesar

Presiden Prabowo juga memberikan arahan kepada Kejaksaan Agung.

Pakar : Program Prabowo Bukan Kelanjutan Jokowi

Jakarta – Direktur Political And Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengungkapkan perbandingan antara program Jokowi dan Prabowo. Kata Jerry, memang santer beredar pemerintahan saat ini adalah kelanjutan dari Presiden ke-7 Joko Widodo.

“Tapi, realita di lapangan program Prabowo yang dilakukan bukan warisan Jokowi. Jadi yang program melanjutkan itu prosentasinya barangkali hanya 5-10 persen saja. Secara avarage r(ata-rata) program Prabowo sangat menyentuh rakyat kecil, ” Kata Direktur Political And Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie kepada wartawan, Minggu (2/2/2025)

Dijelaskan Jerry, bahwa berbeda dengan 10 tahun 1 dekade Jokowi berkuasa yang mana banyak terjadi perampokan dan penggusuran tanah milik masyarakat kecil dan itu mulai dirubah Prabowo. Menurut Jerry, kalau era Jokowi disetir kelompok naga atau oligarki tapi di era Prabowo taring naga mulai redup.

“Itu terbukti dengan perintah Prabowo membongkar pagar laut di Tangerang yang didalamnya terdapat perusahaan milik Aguan salah satu kolega Jokowi, ” sebut Jerry.

Lebih lanjut, Jerry menyebut memang ada 37 proyek dan semuanya harus dibatalkan lantaran berpotensi merusak lingkungan dan alam nusantara, proyek ini juga tak ada keuntungan bagi rakyat tapi hanya keuntungan untuk kaum feodal dan oligarki semata. Kata Jerry, Program kelanjutan IKN belum tentu akan dilanjutkan apalagi annggaran di Kemeterian PU terbatas dan ASN ditunda pindah ke IKN .

“Prabowo menurut saya dia seorang negarawan sejati mirip mendiang Presiden Soeharto dalam urusan pengelolaan negara, keuangan negara dan juga public policy yang lebih mengutamakan kepentingam rakyat, ” tutur Jerry menjelaskan.

Dikatakan Jerry, Kalau Era Soeharto dikenal dengan program Posyandu, Transmigrasi, Kamtibmas, Tabanas sampai Sekolah Dasar Inpres yang dibangun sebanyak 150 ribu serta mempekerjakan 1 juta guru. Jerry menilai, program Prabowo makan bergisi gratis dengan tambahan Rp71 triliun untuk APBN 2025 dan bakal ditambah menjadi Rp171 triliun.

Bukan hanya itu, namun pemeriksaan kesehatan gratis dengan total anggaran Rp4,7 triliun. Selain itu Prabowo mengadopsi penghentian program impor yang sukses ala Sieharto yakni jagung, beras, garam dan gula. Seperti diketahui impor pangan di era Jokowi sangat ugal-ugalan. Belum lagi, kata Jerry Nilai impor pangan hingga akhir 2023 naik menjadi US$13,8 miliar atau sekitar Rp215,77 triliun (asumsi kurs Rp15.653 per dolar AS). Nilai tersebut meningkat 5,3 persen dibandingkan 2022 sebesar US$13,11 miliar. Impor terbesar adalah gandum dan meslin yang menembus US$3,68 miliar atau sekitar Rp57,44 triliun.

Tak hanya itu, program lain akan mengikuti diantaranya, sekolah rakyat gratis, pembangunan 3 juta perumahan, pemotongan 50 persen pulsa listrik. Kalau program pemutihan hutang 1 juta nelayan, petani dan UMKM sudah dilakukan. Hutang yang dihapus Petani-Nelayan, Rp 500 Juta untuk Badan, Rp 300 Juta untuk Perseorangan.

Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo saya kira akan menyamai prestasi Republik Irlandia yang surplus Rp125 triliun da Argentina yang dipimpin Presiden Javier Milei surplua Rp26,7 triliun.

“Menurur saya ini langkah brilian dan cerdas saat Prabowo memangkas 90 persen anggaran belanja ATK yang mencapaj Rp44 triliun. Bahkan anggaran pemerintah dipangkas Rp300 triliun, ” ucap Jerry.

Jerry menjelaskan, Dibandingkan dengan Jokowi hanya memikirkan kesejahteraan keluarga dan oligarki Sedangkan Prabowo life style-nya tak lain memikirkan masa depan bangsa. Terbukti, Prabowo harus berjuang mencari investor di luar negeri dalam sejumlah kunjunganya disejumlah negara tahun 2024 dengan membawa pulang investasi Rp294 triliun

“Pemerintahan ini antitesia dari sebelumnya atau bukannya kelanjutan program Jokowi seperti yang didengung-dengungkan saat kampanye 2024 lalu. Saya menilai era Jokowi hanya pencitraan, dramatisasi, penipuah, perampikan tanah rakyat, menjual bumi persada (laut, pasir laut sampai sumber daya alam), membiayai kelompok buzzer Rp90,45 miliar, ngutang sampai Rp8.461 triliun, defisit anggaran hingga Rp800 triliun. Era Jokowi adalah era kelam dan penuh utang-piutang yang mencapai Rp 8.461 Triliun, atau terjadi keelonjakan Rp 5.853 T, ” ujar Jerry.

Jerry mengungkapkan, Makan bergisi gratis pernah dilakukan oleh Preaisen ke-2 RI Soeharto tepatnya tahun 1974 dengan melibatkan 10 Kementerian mantan presiden ini menerbitkan Inpres perbaikan menu makanan rakyat dengan tujuan meningkatkan mutu gisi makanan rakyat. Sebab menurut Soeharto rendahnya mutu gisi mendatangkan benca bagi suatu bangsa.

“Semoga saja Prabowo tetap konsisten membangun Indonesia jauh lebih baik dan program untuk masyarakat kecil tetap berjalan, ” tutup Jerry.

 

Baca Lainnya

Dinilai tak Becus kerja, Aktivis Kumala Minta Kadis PUPR Mundur dari Jabatan

30 Juni 2025 - 23:30 WIB

Dinilai Tak Becus Kerja, Aktivis Kumala Minta Kadis Pupr Mundur Dari Jabatan

Mulyadhi DPRD Pandeglang Siap Fasilitasi Penyelesaian Konflik Lahan Rancapinang demi Keadilan Bersama

17 Juni 2025 - 18:41 WIB

Pandeglang — Anggota Dprd Kabupaten Pandeglang Dari Fraksi Pkb, Mulyadhi, S.e., Yang Juga Duduk Di Komisi Ii, Menyatakan Kesiapannya Untuk Mengawal Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Warga Desa Rancapinang Dan Pihak Tni Ad. Konflik Tersebut Mencuat Akibat Klaim Warga Bahwa Tanah Yang Kini Dikuasai Secara Legal Oleh Tni Ad Dulunya Dijual Secara Tidak Sah Oleh Oknum Tertentu. Mulyadhi Menegaskan Bahwa Indonesia Merupakan Negara Hukum, Sehingga Setiap Persoalan Harus Diselesaikan Sesuai Dengan Koridor Hukum Yang Berlaku Dan Tetap Mengedepankan Rasa Keadilan Bagi Semua Pihak, (17/6). “Intinya, Kita Semua Harus Bekerja Dengan Hati. Pada Dasarnya, Masyarakat Harus Kita Jaga Dan Cintai. Rasa Keadilan Semua Pihak Harus Ditegakkan. Pemerintah Bersama Pihak Terkait Harus Duduk Bersama Menyelesaikan Masalah Ini, Jangan Sampai Semuanya Dirugikan,” Ungkapnya, Selasa (17/6/2025). Ia Juga Menyampaikan Keprihatinannya Atas Keresahan Warga, Yang Merasa Hak Mereka Atas Tanah Tersebut Berpindah Tangan Tanpa Sepengetahuan Atau Persetujuan Mereka. “Kami Menghormati Legalitas Kepemilikan Lahan Oleh Tni Ad. Namun Keresahan Warga Tidak Boleh Diabaikan,” Lanjut Mulyadhi. Menurutnya, Penyelesaian Konflik Harus Dilakukan Secara Bijaksana Agar Tidak Menimbulkan Ketegangan Sosial Yang Berkelanjutan. Ia Menegaskan Bahwa Pemerintah Harus Hadir Untuk Memberikan Solusi Dan Rasa Keadilan Kepada Semua Pihak. “Pendekatan Persuasif Dan Mediasi Adalah Langkah Paling Bijak. Ini Bukan Hanya Soal Status Tanah, Tetapi Juga Menyangkut Kepercayaan Masyarakat Terhadap Institusi Negara,” Tuturnya. Mulyadhi Juga Mengimbau Masyarakat Agar Tetap Tenang, Tidak Terpancing Provokasi, Serta Menempuh Jalur Hukum Untuk Menyelesaikan Persoalan Tersebut. Sebagai Wakil Rakyat, Ia Berkomitmen Akan Terus Mengawal Proses Penyelesaian Konflik Ini Sampai Tuntas. “Saya Dipilih Dan Diberi Amanah Oleh Rakyat Untuk Menyampaikan Aspirasi Mereka. Saya Yakin Pasti Ada Jalan Keluar Yang Baik Untuk Semua,” Pungkasnya.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Berkolaborasi Dukung Kemajuan Daerah

16 Juni 2025 - 20:34 WIB

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Berkolaborasi Dukung Kemajuan Daerah
Trending di News