Teropongistana.com Jakarta – Secara aturan ketatanegaraan Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki kedudukan independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tidak berada di bawah naungan kementerian tertentu. Namun, dalam dinamika praktik pemerintahan dan politik kekuasaan, struktur formal tersebut kerap kali memiliki nuansa yang berbeda dengan realitas pengambilan keputusan yang berjalan di lapangan.
Belakangan ini, publik mulai menyaksikan adanya kecenderungan semakin menguatnya peran unsur militer dalam lingkup pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu figur yang menonjol dan menjadi sentral dalam sejumlah kebijakan strategis adalah Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin. Sosok yang dikenal memiliki kedekatan tinggi serta kepercayaan penuh dari Presiden Prabowo ini, terlihat memegang peran krusial dalam berbagai keputusan besar, khususnya yang berkaitan dengan isu pertahanan dan keamanan negara.
Situasi ini tentu memancing diskusi publik mengenai arah kebijakan keamanan nasional ke depan. Sebagaimana kita ketahui, semangat reformasi 1998 melahirkan kesepakatan besar untuk memisahkan fungsi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Tujuannya adalah menciptakan sistem yang seimbang, di mana TNI berfokus pada pertahanan kedaulatan negara, sementara Polri menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Pemisahan ini dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan di satu institusi, sebagaimana yang terjadi di masa lalu.
Namun, melihat perkembangan saat ini, terlihat ruang lingkup pengaruh militer semakin meluas ke berbagai sektor pemerintahan. Di sisi lain, posisi dan peran Polri dalam merumuskan kebijakan strategis terkadang terasa kurang menonjol. Hal ini kemudian melahirkan pandangan bahwa pendekatan militer dan pertahanan kini lebih banyak mewarnai arah kebijakan keamanan nasional dibandingkan pendekatan sipil maupun penegakan hukum.
Tentu saja, penguatan sektor pertahanan adalah hal yang wajar dan bahkan sangat diperlukan. Indonesia sebagai negara besar membutuhkan TNI yang tangguh, modern, dan profesional untuk menjawab tantangan geopolitik maupun ancaman kedaulatan yang kian kompleks. Akan tetapi, hal yang menjadi catatan penting adalah bagaimana memastikan bahwa penguatan tersebut tetap berjalan dalam koridor kesepakatan reformasi yang telah dibangun bersama.
Menyikapi dinamika tersebut, Ketua Umum Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan, menyampaikan pandangannya, menurut Adi, pemerintah harus mengedepankan keseimbangan. Kata Adi, kehadiran unsur militer dalam pemerintahan memiliki sisi positif, namun harus tetap dikawal agar tidak menggeser pilar demokrasi yang sudah terbentuk.
“Kita melihat adanya peningkatan peran unsur militer di pemerintahan saat ini. Secara objektif, hal ini memiliki sisi positif karena membawa disiplin, ketegasan, dan efektivitas kerja yang dibutuhkan negara. Namun, yang perlu kita pastikan bersama adalah adanya keseimbangan yang harmonis. Semangat reformasi yang memisahkan fungsi pertahanan dan keamanan adalah kesepakatan bangsa yang sangat mahal harganya dan harus tetap kita jaga,” ungkap Adi Kurniawan lewat pernyataanya, Minggu (31/5/2026)
Adi menambahkan, demokrasi yang sehat membutuhkan mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan yang berjalan baik. Ketika satu institusi menjadi terlalu dominan tanpa keseimbangan, maka mekanisme kontrol publik berisiko melemah. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mampu meramu kebijakan yang inklusif.
“BaraNusa menilai, Indonesia memerlukan sinergi yang kuat antara TNI yang profesional, Polri yang berwibawa, dan supremasi sipil yang kokoh. Ketiga elemen ini harus berjalan beriringan, saling menguatkan, bukan saling menggantikan atau mendominasi satu sama lain. Jangan sampai reformasi yang kita bangun perlahan terkikis hanya karena pertimbangan kekuasaan sesaat. Demokrasi tidak boleh mundur, dan fungsi negara harus tetap berjalan sesuai koridor konstitusi,” tegas Adi.
Bagi Adi, kekuatan besar bangsa Indonesia terletak pada harmoni antar elemen bangsa. Oleh karenanya, penguatan peran militer harus tetap sejalan dengan prinsip sipil yang demokratis, agar negara tetap berjalan pada rel yang benar, aman, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.
