Teropongistana.com Jakarta – Sekjen Partai Golkar Sarmuji membantah kabar yang beredar di media sosial terkait upaya pelengseran Bahlil Lahadalia dari kursi ketua umum Partai Golkar. Sarmuji memastikan tidak ada upaya pelengseran tersebut.
“Enggak ada. Sampai sekarang saya belum dengar. Enggak ada. Benar-benar saya belum dengar ada pihak-pihak yang menurunkan. Dengan cara apa yang menurunkannya?” kata Sarmuji di Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025.
Sarmuji juga membantah ada perpecahan atau faksi di internal Golkar. Menurutnya, di internal partai memang memiliki grup kecil.
“Di dalam sebuah organisasi besar ada small group-small group itu secara teori organisasi itu biasa saja. Tapi bukan berarti faksi yang ada demarkasi yang jelas gitu. Di Golkar enggak ada. Di Golkar bahkan faksi-faksi itu bersifat cair,” katanya.
Namun, Sarmuji menilai, hal tersebut wajar adanya dan bukan berarti menunjukkan perpecahan. Ia pun memastikan tidak ada pembahasan pergantian ketua umum Golkar hingga saat ini.
“Tidak ada faksi yang kemudian ada pembatas yang jelas gitu. Itu sudah naluri Golkar, sudah nature-nya Golkar begitu. Dan sampai saat ini tidak ada pembahasan Ketua Umum Golkar. Pak Bahlil masih segar sehat walafiat,” ? Ungkap dia.
Sebelumnya Kader muda Partai Golkar, Rafik Perkasa Alam, mendesak Bahlil Lahadalia untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Menurutnya, berbagai kontroversi yang melibatkan Bahlil telah merugikan dan mencoreng marwah partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Sejak awal, proses terpilihnya Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar sudah bermasalah karena dianggap melanggar AD/ART partai. Selain itu, berbagai pernyataan dan kebijakannya belakangan ini justru menimbulkan kegaduhan,” ujar Rafik di Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.
mencuat, seperti pidato politik Bahlil yang menyebut “Hati-hati dengan Raja Jawa” saat pelantikannya, serta polemik gelar doktor (S3) dari Universitas Indonesia yang diperoleh dalam waktu 3,5 tahun.
Selain itu, kepengurusan DPP Golkar yang masih melibatkan mantan narapidana kasus korupsi dan amoral juga dinilai mencederai citra partai.
Tak hanya itu, kebijakan kontroversial Bahlil sebagai Menteri ESDM terkait perubahan regulasi gas subsidi tanpa kajian dan sosialisasi juga memicu polemik di masyarakat.
Rafik bahkan menduga langkah tersebut justru merugikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seolah-olah menggembosi kinerja pemerintahan dalam 100 hari pertama.
“Hal-hal kontroversial yang dilakukan Bahlil sudah sangat mencoreng marwah Partai Golkar. Sudah seharusnya ia mengundurkan diri. Masih banyak kader yang lebih layak memimpin partai ini, seperti Adies Kadir, Anindya Bakrie, Tommy Soeharto, Airlangga Hartarto, atau Lodewijk Freidrich Paulus,” tegasnya.
Rafik menegaskan bahwa Golkar harus kembali ke khittahnya sebagai partai yang bekerja untuk rakyat.
“Golkar harus kembali pada prinsipnya, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan,” pungkasnya.
