Menu

Mode Gelap
Diteror, Uchok Sky Khadafi Terima Kiriman Paket Bangkai Ayam Anggaran OMC DKI Jakarta Naik Tajam, CBA Desak Kejagung Telusuri BNBD dan BMKG FWS Ancam Bawa Dugaan Fitnah Wartawan di Lebak ke Ranah Hukum Politisi Golkar Sebut Kunjungan Presiden ke Inggris dan Swiss Langkah Strategis Indonesia di Mata Dunia Legislator Demokrat Usulkan Lembaga Khusus Awasi Rotasi Jabatan Komisi III DPR RI Setuju Usulan Jaksa Agung Terkait Penambahan Anggaran di Kejaksaan

Politik

Disertasi Bahlil Bodong, Kader Kembali Suarakan Munaslub dan Copot dari Kabinet


					Keterngan Foto: Bahlil Lahadalia ketua umum partai golkar sekaligus mentri ESDM. Perbesar

Keterngan Foto: Bahlil Lahadalia ketua umum partai golkar sekaligus mentri ESDM.

Teropongistana.com Jakarta – Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) telah melakukan sidang etik, kelanjutan dari langkah membekukan gelar doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Hasilnya, ditemukan empat pelanggaran, dua di antaranya, konflik kepentingan dan perlakuan khusus dalam proses akademik.

Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Semarang (UNNES) Edi Subkhan menyebut hasil sidang etik ini merupakan contoh buruk seorang politisi dan pejabat publik.

“Ini tentu jadi preseden buruk bagi seorang penyelenggara negara, apalagi seorang menteri yang sekarang menjabat. Bukan satu hal yang bisa dibanggakan, bahkan jadi contoh buruk bagi para praktisi, politisi,” kata Edi saat dihubungi wartawan, Rabu (26/2/2025).

Edi menilai temuan DGB UI tersebut juga menunjukan Ketua Umum Partai Golkar memang memperoleh perlakuan istimewa, sebagaimana kecurigaan publik selama ini. Asal tahu saja, kasus gelar doktor Bahlil Lahadalia bermula dari dugaan plagiarisme, penggunaan jurnal predator, dan durasi studi yang dinilai tidak wajar.

Edi menambahkan, hal ini juga memengaruhi ke siapapun yang hendak studi lanjut di perguruan tinggi. “Karena telah menggunakan posisi yang ia miliki untuk memperlancar studinya,” ujarnya menuturkan.

Dalam dokumen risalah rapat pleno DGB UI tertanggal 10 Januari 2025, tertulis bahwa DGB UI telah melalukan investigasi mendalam dengan penuh kehati-hatian. DGB UI juga mewawancarai berbagai pihak, termasuk pelapor, terlapor, saksi, serta pejabat akademik terkait. Hasilnya ditemukan empat pelanggaran oleh Bahlil.

Ketidakjujuran dalam pengambilan data. Disebutkan data penelitian disertasi diperoleh tanpa izin narasumber dan tidak transparan dalam penggunaannya. Kedua, pelanggaran standar akademik, Bahlil diterima dan lulus dalam waktu singkat tanpa memenuhi syarat akademik yang ditetapkan.

Di poin implikasi dan langkah lanjutan, surat itu menuliskan bahwa kasus gelar doktor Bahlil telah mencoreng reputasi kampus. Diharapkan Rektor UI menindaklanjuti rekomendasi sanksi.

Ditambahkan pengurus DPP Partai Golkar berinisial AR, yang enggan di sebutkan namanya, Sejak bahlil merebut paksa ketua umum partai Golkar dari Airlangga hartanto memang banyak meninggalkan masalah karena bahlil di bantu presiden jokowi pada waktu itu maka misi bahlil mulus.

” Sesuatu yang di ambil dengan paksa tidak melalui pemilihan demokrasi pasti menyisakan masalah besar apa lagi bahlil dan loyalisnya yang menjadi pengurus partai golkar terlalu ugal-ugalan seolah-olah golkar miliknya,ungkapnya.

Kini bahlil kembali berulah disertasi balil harus di ulang hasil kongkalingkong sungguh merusak marwah golkar lembaga pendidikan yang sangat di hargai kini menjadi mainan bahlil, seharusnya presiden segera memecat bahlil dari kabinet justru kami menilai golkar di bawah pimpinan bahlil memiliki agenda jahat kepada kabinet yang di pimpin presiden prabowo subianto.

“Bahlil akan  akan menjadi bara api dalam sekam di pemerintahan prabowo yang nantinya akan membakar dan merusak pemerintahan prabowo dari dalam jika tidak cepat di copot kami berharap presiden segera menempatkan pembantunya yang benar-benar loyal terhadap presiden,ungkapnya.

Masih dikatakanya 33 dpd golkar se-indonesia sudah melakukan perlawanan terhadap kepemimpinan bahlil di partai golkar yang di anggap ugal-ugalan .

Baca Lainnya

Tekan Money Politik, Politisi Demokrat Dorong Bawaslu Terlibat Awasi Pilkades

16 Januari 2026 - 07:52 WIB

Tekan Money Politik, Politisi Demokrat Dorong Bawaslu Terlibat Awasi Pilkades

Zulhas Didesak Pecat Anggota DPR RI Muhammad Hatta karena Tidak Amanah

15 Januari 2026 - 21:23 WIB

Zulhas Didesak Pecat Anggota Dpr Ri Muhammad Hatta Karena Tidak Amanah

Pengamat Menilai Perdebatan E-Voting Belum Menyentuh Pokok Persoalan Pilkada

15 Januari 2026 - 09:37 WIB

Pengamat Menilai Perdebatan E-Voting Belum Menyentuh Pokok Persoalan Pilkada
Trending di Politik