Menu ✖

Mode Gelap

Copyright @2025 Teropong Istana All Rights Reserved

Satresnarkoba Polresta Sorong Kota Gagalkan Peredaran 4,8 Kilogram Ganja, Satu Tersangka Diamankan Menggali Potensi di Selat Tersibuk Dunia: Rintis Layanan Maritim di Pulau Nipa, Realitas dan Tantangan Layanan Maritim Indonesia Luruskan Isu, Budi Arie Tegaskan: Pak Jokowi Milik Bangsa dan Rakyat Anggaran Sekwan DPRD Kabupaten Tangerang Melonjak, Hikmah Ibrahim Realisasi Firaun Rutin Setiap Tahun, Nasir Djamil Tebar Solidaritas Lewat Hewan Kurban di Aceh Api Semangat Berkobar! Projo Banten Dukung Konferda Jabar: Jadilah Pelita dan Tameng Rakyat

Aktivitas tambang ilegal (TI)

Kasus Penganiayaan Mangkrak, Korban Bersurat ke Komisi III DPR RI Minta Polda Sumatra Utara dan Bos Tambang Emas Ilegal Dipanggil

23 Maret 2025 - 21:31 WIB

Kasus Penganiayaan Mangkrak, Korban Bersurat Ke Komisi Iii Dpr Ri Minta Polda Sumatra Utara Dan Bos Tambang Emas Ilegal Dipanggil Teropongistana.com Jakarta - Penganiayaan Wartawan Pada Tahun 2022 Yang Diduga Dilakukan Oleh Boss Tambang Ilegal (Peti) Di Lokasi Tambang Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara Pada Tahun 2023, 23 Maret 2025. Merasa Tidak Menemukan Keadilan Lesmana Halawa Korban Penganiayaan Yang Diduga Dilakukan Oleh Bos Tambang Ilegal Kini Mencari Keadilan Dengan Bersurat Ke Dpr Ri Komisi Iii Dengan Harapan Melalui Wakil Rakyat Bisa Mendapatkan Keadilan. Surat Yang Diterima Redaksi Dalam Isi Surat Tersebut Korban Meminta Kepada Dpr Ri Komisi Iii Segera Memanggil Polda Sumatra Utara, Polres Madina Dan Polsek Siabu Untuk Meminta Keterangan Kenapa Sudah 3 Tahun Berlalu Kasusnya Mangkrak Di Polda Sumatra Utara ,Polres Madina Sektor Polsek Siabu. Perlu Diketahui Kasus Ini Sudah 3 Tahun Berlalu Namun Sampai Sekarang 2025 Belum Membuahkan Hasil, Bahkan Korban Sering Bermain Tik-Tok Di Lokasi Tambang Emas Ilegal Tersebut Dengan Menunjukan Tumpukan Uang. Dikatakan Lesmana Halawa Saya Menduga Kuat Mulai Dari 3 Kepala Desa Dan Dinas Terkait Ikut Serta Melindungi Pelaku Karena Menerima Setoran Dari Pelaku. Sehingga Mereka Ikut Melindungi Pelaku Penganiayaan, Harapan Korban Supaya Segera Di Tangkap Dan Oknum Yang Terlibat Segera Di Copot Dari Jabatanya. Kami Berharap Segera Di Tangkap Bos-Bos Tambang Dan Pelaku Penganiayaan Terhadap Diri Saya, Copot Pihak-Pihak Dan Oknum Yang Ikut Melindungi Pelaku Dan Bos- Bos Tambang Emas Ilegal. Lesmana Halawa Membuat Melaporkan Kejadian Ini Ke Polsek Siabu Dengan Nomor Laporan Stpl32/X/2022. Namun Hingga Sampai Saat Ini Pada Tahun 2025 Tidak Ada Tindakan Tegas Dari Polsek Siabu Polres Madina Menangkap Para Pelaku Bahkan Para Pelaku Berkeliaran Dilokasi Tambang Emas Dan Tambang Masih Beroperasi Hingga Sampai Saat Ini.

Tambang llegal Pangkalpinang, Dugaan Dibekingi Oknum TNI

2 Maret 2025 - 04:55 WIB

Tambang Llegal , Dugaan Dibekingi Oknum Tni Pangaklpinang Teropongistana.com Jakarta - Aktivitas Tambang Ilegal (Ti) Semakin Meresahkan Warga Di Aliran Sungai Pangkalarang, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang. Enam Unit Ponton Ti Telah Beroperasi Selama Beberapa Pekan Tanpa Tindakan Tegas Dari Pihak Berwenang, Meskipun Warga Telah Melaporkan Keresahan Mereka. Kamis (27/2/2025). Keberadaan Tambang Ilegal Ini Dikhawatirkan Merusak Tanggul Dan Membahayakan Rumah Warga Yang Berada Di Sekitar Lokasi. Seorang Warga Yang Enggan Disebutkan Namanya Mengungkapkan Kekhawatirannya. &Quot;Ya, Bang, Kami Sangat Resah Dengan Adanya Ti Ini. Kami Khawatir Rumah Kami Roboh Akibat Tambang Tersebut. Kami Sudah Melaporkan Hal Ini Ke Pihak Kelurahan Ketapang, Tetapi Hingga Kini Belum Ada Tindakan,&Quot; Ujarnya. Lebih Lanjut, Warga Menyebut Bahwa Tambang Ilegal Ini Diduga Dikelola Oleh Seseorang Bernama Supri Cs Dan Mendapatkan Perlindungan Dari Seorang Oknum Tni Berinisial Ys. Dugaan Keterlibatan Aparat Dalam Membekingi Aktivitas Ilegal Ini Semakin Menambah Keresahan Warga. Respons Kelurahan Dan Satpol Pp Dipertanyakan Menanggapi Laporan Warga, Lurah Ketapang, Daryansih, Hanya Memberikan Jawaban Singkat Saat Dikonfirmasi Oleh Tim Kbo Babel. &Quot;Waalaikumsalam, Sudah Dikonfirmasi,&Quot; Katanya Tanpa Memberikan Penjelasan Lebih Lanjut. Sementara Itu, Perangkat Rt Setempat Menyatakan Bahwa Mereka Telah Menyampaikan Keluhan Warga Kepada Kelurahan, Yang Kemudian Meneruskannya Ke Camat Pangkalbalam.  Camat Dikabarkan Telah Mengirim Surat Ke Satpol Pp Kota Pangkalpinang Agar Segera Melakukan Penertiban. Namun, Hingga Berita Ini Diterbitkan, Satpol Pp Belum Mengambil Tindakan Apapun. Lambannya Respons Aparat Ini Membuat Warga Semakin Geram Dan Mempertanyakan Komitmen Pemerintah Dalam Menegakkan Aturan. &Quot;Kami Hanya Ingin Keamanan Dan Kenyamanan. Jangan Sampai Rumah Kami Roboh Dulu Baru Ada Tindakan,&Quot; Ujar Seorang Warga. Dugaan Bekingan Oknum Tni, Aparat Diminta Transparan Selain Keresahan Warga Terhadap Dampak Lingkungan Dan Keamanan, Muncul Pula Dugaan Kuat Bahwa Aktivitas Ti Ini Mendapat Perlindungan Dari Oknum Aparat.  Warga Menyebut Seorang Anggota Tni Berinisial Ys Yang Diduga Menjadi Beking Operasi Tambang Ilegal Tersebut. Seorang Aktivis Lingkungan Di Pangkalpinang Mengecam Dugaan Keterlibatan Aparat Dalam Praktik Ilegal Ini. &Quot;Jika Benar Ada Keterlibatan Oknum Aparat, Maka Ini Harus Diusut Tuntas. Tambang Ilegal Bukan Hanya Merusak Lingkungan, Tetapi Juga Mengancam Keselamatan Warga,&Quot; Tegasnya. Masyarakat Berharap Agar Kepolisian Dan Institusi Terkait Segera Melakukan Penyelidikan Terhadap Keterlibatan Oknum Aparat Dalam Kegiatan Ilegal Ini.  Jika Benar Adanya Keterlibatan Pihak Tertentu, Maka Tindakan Hukum Harus Ditegakkan Tanpa Pandang Bulu. Pelanggaran Hukum: Tambang Ilegal Harus Ditindak Tegas Keberadaan Tambang Ilegal Di Sungai Pangkalarang Bukan Sekadar Ancaman Bagi Lingkungan Dan Keselamatan Warga, Tetapi Juga Merupakan Pelanggaran Hukum Yang Serius. Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia, Aktivitas Ini Melanggar Beberapa Regulasi, Antara Lain: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Minerba) Pasal 158 Menyebutkan Bahwa Setiap Orang Yang Melakukan Penambangan Tanpa Izin Dapat Dikenakan Pidana Penjara Paling Lama 5 Tahun Dan Denda Hingga Rp100 Miliar. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 Melarang Setiap Orang Melakukan Penambangan Yang Dapat Merusak Lingkungan Tanpa Izin Yang Sah. Pelaku Dapat Dikenakan Sanksi Pidana Dengan Ancaman Hukuman Hingga 10 Tahun Penjara Dan Denda Maksimal Rp10 Miliar. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Tata Ruang Pasal 61 Menyatakan Bahwa Setiap Aktivitas Yang Tidak Sesuai Dengan Peruntukan Tata Ruang Dapat Dikenakan Sanksi Administratif Hingga Pidana. 4. Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkalpinang Tentang Larangan Tambang Pangkalpinang Telah Ditetapkan Sebagai Zona Zero Tambang, Yang Berarti Tidak Ada Aktivitas Pertambangan Yang Diperbolehkan Di Wilayah Ini.  Aktivitas Tambang Ilegal Yang Terus Beroperasi Di Daerah Ini Jelas Bertentangan Dengan Aturan Daerah. Dari Aspek Hukum, Pihak Berwenang Seperti Satpol Pp, Kepolisian, Dan Tni Harus Segera Turun Tangan Untuk Menertibkan Tambang Ilegal Ini.  Jika Tidak, Hal Ini Akan Menjadi Preseden Buruk Yang Dapat Semakin Memperparah Praktik Tambang Ilegal Di Wilayah Lain. Masyarakat Menunggu Tindakan Tegas Dari Aparat Warga Kelurahan Ketapang Sudah Cukup Bersabar Menunggu Respons Dari Pemerintah Dan Aparat Terkait. Namun, Hingga Saat Ini, Mereka Masih Belum Melihat Adanya Tindakan Nyata Untuk Menghentikan Aktivitas Tambang Ilegal Tersebut. Banyak Warga Khawatir, Jika Tidak Segera Ditindak, Mereka Akan Terpaksa Turun Langsung Untuk Menghentikan Operasi Tambang Yang Meresahkan Ini. &Quot;Kami Hanya Ingin Aparat Melakukan Tugasnya Dengan Baik. Jangan Sampai Kami Yang Harus Bertindak Sendiri Karena Tidak Adanya Penegakan Hukum,&Quot; Ujar Seorang Warga Dengan Nada Kecewa. Pemerintah Daerah, Kepolisian, Dan Instansi Terkait Diharapkan Segera Mengambil Langkah Tegas Untuk Menutup Tambang Ilegal Di Sungai Pangkalarang. Jika Tidak, Bukan Hanya Lingkungan Yang Akan Rusak, Tetapi Juga Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum Yang Akan Semakin Menurun.