Menu ✖

Mode Gelap

Copyright @2025 Teropong Istana All Rights Reserved

Diduga Ada Backing, JAN Desak Satgas PKH Bongkar Tambang Ilegal Curugbitung–Maja 1.000 Genset ESDM–PLN Jadi Cahaya Warga Aceh Pascabencana PPBN RI–LVRI Perkuat Warisan Nilai Kejuangan 1945 Audiensi Mandek, KOMPAS-R Ultimatum Kementerian PU Soal Proyek Rp9,6 Miliar Wabup Lebak Akui Belum Awasi SPPG Cikulur, MBG Dinilai Menyimpang dari Perpres PPBN RI Hadiri Peringatan HUT ke-69 LVRI

KPK

Awas Dikorupsi, KPK dan Kejaksaan Diminta Awasi Kerja Sama Pengelolaan Sampah di Pandeglang

20 Agustus 2025 - 15:43 WIB

“Minim Solusi, Sampah Tangsel Dilempar Ke Pandeglang — Aktivis: Ini Pengkhianatan Lingkungan!”

Dirut KAI Bobby Rasyidin Minta Jadwal Ulang Pemeriksaan KPK

18 Agustus 2025 - 07:20 WIB

Dirut Kai Bobby Rasyidin Minta Jadwal Ulang Pemeriksaan Kpk

Bobby Rasyidin Baru Dilantik Jadi Dirut PT KAI, Dua Hari Kemudian Dipanggil KPK

17 Agustus 2025 - 10:56 WIB

Bobby Rasyidin Baru Dilantik Jadi Dirut Pt Kai, Dua Hari Kemudian Dipanggil Kpk

ASN Kemenhub Ditahan KPK Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta Api Jawa Tengah

13 Agustus 2025 - 05:58 WIB

Asn Kemenhub Ditahan Kpk Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta Api Jawa Tengah

GSBK: KPK Jangan Bersandiwara di Kasus Duggaan Korupsi Libatkan Indra Iskandar

8 Agustus 2025 - 22:38 WIB

Aph Diminta Cegah Potensi Korupsi Dan Batalkan Kontrak Proyek Pembangunan Saluran Cilandak Kko  Teropongistana.com Jakarta - Baru Saja Memasuki Tahun Anggaran 2025, Sudin Sda Jaksel Bergerak Cepat Menyelesaikan Beberapa Kontrak Kerja Dengan Kontraktor Lewat Proses E Purchasing Alias Penunjukan Yang Diakui Banyak Kontraktor Sangat Subjektif Tergantung Hubungan Personal Pejabat Dengan Pengusaha. Santo Sebagai Kasudin Sda Jaksel Dan Pejabat Yang Ditunjuk Mengurusi Pengadaan Barang Dan Jasa Diunit Ini Lalai, Tidak Acuhkan Ketentuan Dan Peraturan Yang Mengikat Sesuai Ketentuan Kepres Dan Lkpp. Demikian Dibeberkan Lamhot Maruli Ketua Umum Lembaga Aliansi Masyarakat Monitoring Penegakan Hukum Indonesia Kepada Info Indonesia, Selasa (25/03/25). Lebih Lanjut Lamhot Menguraikan Satu Contoh Kasus Dimana Perusahaan Kualifikasi B (Besar) Yang Diberikan Jatah Mengerjakan Proyek Diatas Rp 50 Miliar Malah Merampok Haknya Perusahaan Kualifikasi M (Menengah) Yang Jatahnya Dari Rp 15 M - 50 M. Perusahaan Tersebut Yakni Pt Rosa Lisca. Perusahan Ini Baru Saja Berkontrak Dengan Sudin Sda Jaksel Di Proyek Pembangunan Saluran Cilandak Marinir Kko, Kel Cilandak Timur Kec Pasar Minggu Tgl 26 Februari 2025 Lalu Senilai Kontrak Rp39.257.890.000.00. Diketahui Pula Bahwa Perusahaan Ini Bernaung Di Asosiasi Pengusaha Konstruksi Tertua Yakni Gapensi (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia). Juga Terungkap Perusahaan Ini Baru Saja Memperpanjangan Sbu-Nya ( Sertifikat Badan Usaha) Masa Berlaku Dari Masa Berlaku Sbu 2025-02-18 S.d 2028-02-17. Info Indonesia Yang Mengecek Data Data Yang Dari Lsm Ini, Terlihat Benar Adanya. Cross Chek Dilakukan Mulai Dari Legalitas Perusahaan, Kualifikasi, Susunan Pengurus Baik Direksi Maupun Komisaris Perusahaan Dan Terakhir Data Kontrak Dari Situs Lkpp.co.id Dan Situs Lpjk.co.id. Lamhot Mengaku Miris Melihat Perilaku Pejabat Dan Pengusaha Belakang Ini Yang Tidak Punya Rasa Malu Dan Takut. &Quot;Tidak Punya Malu Ke Masyarakat Dan Tidak Takut Dengan Hukum&Quot;. Kita Enggak Ngerti Apakah Hukum Masih Berlaku Di Pemprov Dki Ini? Ujar Nya Getir. Ditambahkannya, Bagaimanapun Kasus Ini Akan Segera Kami Laporkan Ke Inspektorat Dki Dan Kpk Ya, Tegas Dia. Kami Tidak Akan Tinggal Diam Melihat Penyimpangan Penyimpangan Mendasar Yang Dimulai Dari Administrasi Begini. Karena Bila Dari Hulunya Sudah Jorok, Pasti Kehilirnya Akan Lebih Kotor Lagi. Kita Semua Yang Rugi Karena Perilaku Korup.oknum Oknum, Tegas Dia. Kasudin Sda Jaksel, Santo Yang Berulangkali Dihubungi Dan Dikirim Konfirmasi Lewat Whatsappnya Tidak Merespon. Begitu Juga Salah Satu Direksi Perusahaan Pt Rosa Lisca Yakni David Pangaribuan Tak Kunjung Memberikan Klarifikasi.

KPK Diminta Periksa Dirlantas Polda Jambi Terkait Dugaan Aliran Dana Rp5,2 Miliar

4 Agustus 2025 - 13:38 WIB

Kpk Diminta Periksa Dirlantas Polda Jambi Terkait Dugaan Aliran Dana Rp5,2 Miliar

Mr Mukhsin Nasir Ingatkan KPK Tak Usah Buat Gaduh Negara

3 Agustus 2025 - 20:42 WIB

Mr Mukhsin Nasir Ingatkan Kpk Tak Usah Buat Gaduh Negara

Keputusan Presiden Prabowo Soal Amnesti dan Abolisi: Jadi Ancaman Ketua KPK dan Jaksa Agung

1 Agustus 2025 - 11:35 WIB

Keputusan Presiden Prabowo Soal Amnesti Dan Abolisi: Jadi Ancaman Ketua Kpk Dan Jaksa Agung

KPK Diminta Panggil Kembali Dirut BRI Sunarso Terkait Dugaan Korupsi Proyek EDC Rp744 Miliar

19 Juli 2025 - 15:14 WIB

Kpk Diminta Panggil Kembali Dirut Bri Sunarso Terkait Dugaan Korupsi Proyek Edc Rp744 Miliar

KPK Benarkan Kumpulkan Bukti Tangani Dugaan Korupsi 8,3 Triliun PT Pupuk Indonesia

18 Juni 2025 - 14:00 WIB

Kpk Benarkan Kumpulkan Bukti Tangani Dugaan Korupsi 8,3 Triliun Pt Pupuk Indonesia

Mahasiswa Ngamuk di Depan Gedung KPK, Minta Serius Tangani Dugaan Korupsi PT Pupuk Indonesia

16 Juni 2025 - 12:13 WIB

Mahasiswa Ngamuk Di Depan Gedung Kpk, Minta Serius Tangani Dugaan Korupsi Pt Pupuk Indonesia

Gawat, Bagoes Koordinator SPM Merah Putih Minta Transparansi Proyek Dam Boreng Dari PU SDA

16 Mei 2025 - 15:36 WIB

Gawat, Bagoes Koordinator Spm Merah Putih Minta Transparansi Proyek Dam Boreng Dari Pu Sda

KPK Segera Usut Dugaan Korupsi Hibah di Jember, Sejumlah Pihak Diperiksa di Polres

16 Mei 2025 - 09:46 WIB

Kpk Segera Usut Dugaan Korupsi Hibah Di Jember, Sejumlah Pihak Diperiksa Di Polres