Teropongistana.com Jakarta – Pengamat politik dan hukum, Egi Hendrawan, menilai gelombang demonstrasi yang marak belakangan ini berawal dari keresahan masyarakat akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dianggap membebani. Situasi tersebut diperparah dengan adanya kenaikan gaji anggota DPR yang memicu kemarahan publik.
Egi juga menyoroti posisi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menurutnya masih kerap berpihak pada kelompok tertentu meski kini berada di kabinet Presiden Prabowo Subianto. Ia bahkan menyebut Tito sebagai menteri titipan Presiden ke-7 Joko Widodo.
Sebelumnya, Tito juga menuai kritik dari anggota DPR RI Dapil Aceh I, Muslim Ayub, terkait keputusan kontroversial mengenai status empat pulau yang semula masuk wilayah Aceh Singkil namun kemudian diputuskan masuk ke Sumatera Utara. Sengketa ini akhirnya membuat Presiden Prabowo turun tangan langsung dan mengembalikan keempat pulau tersebut ke wilayah Aceh.
Menurut Egi, Tito Karnavian sebaiknya segera dicopot karena keberadaannya berpotensi melemahkan pemerintahan Prabowo. “Kebijakan kenaikan PBB di sejumlah daerah memicu gelombang penolakan dan dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegasnya, Rabu (27/8).
Lebih jauh, Egi juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit anggaran Kementerian Dalam Negeri selama kepemimpinan Tito. Ia menilai, banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi menunjukkan lemahnya fungsi pembinaan. “Anggaran untuk pencegahan dan pembinaan diduga tidak dijalankan sebagaimana mestinya,” ungkapnya.
