Teropongistana.com Jakarta – Mantan kader PDIP Effendi Simbolon mengungkapkan, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) membantu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus Harun Masiku.
Sebab, selama Jokowi menjabat sebagai kepala negara, Hasto tak pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menanggapi hal itu Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli menilai, KPK harus memeriksa Jokowi karena melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
“Kalau maksud ucapan Effendi Simbolon, Jokowi membantu Mas Hasto dalam kasus Harun Masiku, artinya ucapan Effendi Simbolon membenarkan asumsi publik kalau Jokowi bisa mengintervensi KPK, berarti benar kalau KPK jadi alat Jokowi selama ini,” kata Guntur, dalam keterangan resmi, Kamis (9/1).
“Maka, KPK juga harus memeriksa Jokowi dan Effendi Simbolon terkait dugaan obstruction of justice yang mengindikasikan pernyataan Effendi Simbolon itu Jokowi membantu merintangi penyidikan kasus Harun Masiku,” sambung dia.
Tak Merasa Dibantu Jokowi Namun, Guntur menegaskan, Hasto tak merasa dibantu oleh Jokowi dalam kasus Harun Masiku.
Tapi Mas Hasto sendiri tidak merasa dibantu dalam kasus Harun Masiku, karena kalau benar dibantu, maka seharusnya kasus Harun Masiku tidak ada sejak awal,” tegasnya.
Malah, kata Guntur, dalam penanganan kasus Harun Masiku ada kekuatan ‘tangan-tangan kekuasaan’ untuk menyerang Hasto dan PDIP.
“Justru yang dirasakan malah kasus HM ada kekuatan ‘tangan-tangan kekuasaan’ yang memakai kasus ini untuk menyerang Sekjen dan PDI Perjuangan. Siapa yang bisa menggerakkan KPK? Kalau benar kata Effendi Simbolon, maka tentu saja Jokowi,” tutup Guntur.
Jokowi Jaga Hasto
Mantan politikus PDIP Effendi Simbolon mengkritik partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut yang menyerang Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), usai KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka di kasus Harun Masiku.
“Ya artinya beliau secara political Will justru memberikan perhatian lah, tidak pernah ada yang seperti yang dituduhkan begitu. Saya sampaikan juga ke Mas Hasto begitu, ‘Mas setahu saya Pak Jokowi itu yang ikut menjaga Anda loh’, ‘ooh enggak ini’,” kata Effendi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/1).
Effendi tidak menjelaskan rinci terkait penjagaan yang dimaksud. Dia menilai seharusnya Megawati mundur dari jabatannya sebagai Ketum PDIP.
Hal ini dianggapnya merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pucuk pimpinan partai terhadap peristiwa yang menimpa anak buah.
“Ini enggak hanya sebatas seorang Hasto, saya kira ini harus pertanggungjawabannya dari Ketua Umumnya dong. Ketua umumnya yang harus bertanggung jawab, ya meletakkan jabatan kan ksatria juga, dan akan dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia,” bebernya.
