Menu

Mode Gelap
Diduga Palsukan Dokumen Pertanahan, Mantan KBPN dan Oknum Pengacara di Sorong Ditahan Negara Masuk GoTo: Fleksibilitas Kerja Jadi Kepentingan Baru Catatan Kelam Era Nadiem: Dari Kerugian Negara Ratusan Triliun Hingga Penurunan Kualitas SDM Indonesia Diduga Tanpa Dokumen Resmi, Aktivitas Penampungan Kayu di Moswaren Jadi Sorotan Kasat Narkoba Polres Kutai Kartanegara Ditangkap Polda Kaltim Atas Dugaan Kasus Narkotika Ratusan Warga Sorong Antusias Saksikan Pemutaran Film Dokumenter Pesta Babi di Sorpus

Politik

Kebijakan Dungu: Bahlil Harus Mundur dari Kabinet


					Bahlil Lahadalia Mentri ESDM Republik Indonesia sekaligus ketua umum partai Golkar. Perbesar

Bahlil Lahadalia Mentri ESDM Republik Indonesia sekaligus ketua umum partai Golkar.

Teropongistana.com Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia seyogyanya menemui publik untuk meminta maaf atas kesalahannya membuat kebijakan melarang pengecer menjual gas bersubsidi atau LPG 3 Kg.

Demikian dikatakan Rocky Gerung dikutip dari YouTube miliknya pada Kamis 6 Februari 2025.

“Pertanggungjawaban moralnya Bahlil harus datang ke publik untuk menyatakan bahwa dia salah membuat kebijakan. Karena dia tidak mampu mengantisipasi kebijakan yang dungu,” kata Rocky.

Sebab, kata Rocky, kebijakan Bahlil tersebut telah membuat penderitaan rakyat, dimana mereka dipaksa antre untuk memperoleh gas melon.

“Bahlil mesti bertanggung jawab. Pertanggungjawaban tertinggi dari seorang menteri itu di dalam integritas dirinya adalah mengungundurkan diri. Itu dalilnya,” kata Rocky.

Rocky melanjutkan, keputusan Bahlil membuat masyarakat harus antre dan kalang kabut mencari gas LPG 3 kg tersebut.

Bahkan demi mendapatkan gas melon yang merupakan kebutuhan umum itu sampai ada korban jiwa seorang emak-emak Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Apalagi keputusan yang diambil oleh Bahlil tersebut ternyata tidak dikoordinasikan dulu dengan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Lainnya

Sinyal GPS Pesawat Sering Terganggu, DPR Desak Investigasi Total AirNav dan Bandara

13 Mei 2026 - 22:23 WIB

Sinyal Gps Pesawat Sering Terganggu, Dpr Desak Investigasi Total Airnav Dan Bandara

Usulan Daftar Hitam Pelaku Politik Uang, Golkar: Butuh Pembenahan Sistem Menyeluruh

13 Mei 2026 - 20:27 WIB

Pendaftaran Capres-Cawapres Dibuka, Cek Selengkapnya

Beban Operasional Mencekik, DPR Desak Penyesuaian Harga Solar Nelayan

12 Mei 2026 - 13:12 WIB

Beban Operasional Mencekik, Dpr Desak Penyesuaian Harga Solar Nelayan
Trending di Nasional