Teropongistana.com Jakarta — Suhu politik di internal Partai Golkar tengah memuncak. Isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) kembali menggema, dengan kabar bahwa Istana telah merestui Nusron Wahid sebagai calon kuat pengganti Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.
Nusron, yang kini menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN di Kabinet Merah Putih, dikabarkan telah dipanggil secara khusus oleh Presiden Prabowo Subianto ke kediamannya di Hambalang, Bogor, pada akhir Juli lalu.
“Sudah itu. (Istana) sudah merestui Nusron. (Sudah) dipanggil di Hambalang,” ujar sumber internal Partai Golkar kepada wartawan, Jumat (1/8).
Desakan Munaslub disebut tidak hanya karena kepemimpinan Bahlil yang kontroversial, tetapi juga karena orientasi politiknya yang dinilai terlalu dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan arah baru Golkar yang kini menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Bahlil dinilai masih membawa agenda Jokowi, padahal Jokowi sudah bukan presiden. Ini membuat arah Golkar tidak sinkron dengan kekuasaan saat ini,” terang sumber tersebut.
Golkar, menurut sejumlah elite internal, seharusnya mampu beradaptasi dan menjadi kekuatan politik yang strategis di bawah pemerintahan baru. “Bukan menjadi penopang kekuatan masa lalu,” lanjutnya.
Selain soal afiliasi politik, sejumlah kebijakan Bahlil ketika menjabat sebagai Menteri ESDM dan Menteri Investasi juga menjadi sorotan. Ia dianggap telah mengambil kebijakan yang merugikan rakyat kecil dan mencoreng nama baik Golkar.
Beberapa kebijakan kontroversial yang dipersoalkan antara lain pelarangan pengecer menjual LPG 3 Kg serta pemberian izin tambang di kawasan konservasi Raja Ampat. Izin tersebut dinilai merusak lingkungan dan menjadi beban moral bagi partai.
“Basis pemilih Golkar adalah rakyat kecil. Kebijakan seperti itu tentu merugikan partai secara elektoral,” ujar sumber.
Di sisi lain, kepemimpinan Bahlil juga menuai kritik dari sejumlah senior partai. Ia dituding lebih banyak mengakomodasi orang-orang baru yang tidak proporsional dalam struktur partai dan mengesampingkan kader lama yang telah berjasa membesarkan Golkar.
“Perilaku personal yang kontroversial dan manuver struktural yang tidak sehat membuat banyak kader kecewa,” imbuhnya.
Menanggapi isu restu Istana terhadap Nusron dan desakan Munaslub, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, enggan berkomentar banyak.
“Tidak ada angin, tidak ada hujan,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi media.
Meskipun demikian, wacana Munaslub disebut-sebut akan terus menguat dan diprediksi digelar paling lambat Desember 2025.
