Menu ✖

Mode Gelap

Copyright @2025 Teropong Istana All Rights Reserved

Anggota DPR Desak Implementasi Pendidikan Dasar Gratis Pansel Buka Calon Anggota Ombudsman RI, Begini Syaratnya Anggota DPR Arif Rahman Siap Perjuangkan Nasib Petani dan Nelayan Banten Parah, Segel Penutup Galian C di Tol Mandala di Pasang Satpol PP dan Polisi Militer telah Rusak Gawat, PMPB Tuntut Budi Prajogo Mundur Dari Jabatan Dewan Ketua Umum FKDB Bertemu Konjen RI di New York, Bangun Kolaborasi Internasional

Redaksi badge-checkPenulis

Total Artikel 63

Malu Banget Cuy.. ! Disertasi Bahlil Terbukti Curang dan Harus Diulang

27 Februari 2025 - 20:51 WIB

Malu Banget Cuy.. ! Disertasi Bahlil Terbukti Curang Dan Harus Diulang Teropongistana.com Jakarta - Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (Dgb Ui) Telah Melakukan Sidang Etik, Kelanjutan Dari Langkah Membekukan Gelar Doktor Menteri Esdm Bahlil Lahadalia. Hasilnya, Ditemukan Empat Pelanggaran, Dua Di Antaranya, Konflik Kepentingan Dan Perlakuan Khusus Dalam Proses Akademik. Pengamat Pendidikan Dari Universitas Negeri Semarang (Unnes) Edi Subkhan Menyebut Hasil Sidang Etik Ini Merupakan Contoh Buruk Seorang Politisi Dan Pejabat Publik. “Ini Tentu Jadi Preseden Buruk Bagi Seorang Penyelenggara Negara, Apalagi Seorang Menteri Yang Sekarang Menjabat. Bukan Satu Hal Yang Bisa Dibanggakan, Bahkan Jadi Contoh Buruk Bagi Para Praktisi, Politisi,” Kata Edi Saat Dihubungi Inilah.com, Rabu (26/2/2025). Edi Menilai Temuan Dgb Ui Tersebut Juga Menunjukan Ketua Umum Partai Golkar Memang Memperoleh Perlakuan Istimewa, Sebagaimana Kecurigaan Publik Selama Ini. Asal Tahu Saja, Kasus Gelar Doktor Bahlil Lahadalia Bermula Dari Dugaan Plagiarisme, Penggunaan Jurnal Predator, Dan Durasi Studi Yang Dinilai Tidak Wajar. Edi Menambahkan, Hal Ini Juga Memengaruhi Ke Siapapun Yang Hendak Studi Lanjut Di Perguruan Tinggi. “Karena Telah Menggunakan Posisi Yang Ia Miliki Untuk Memperlancar Studinya,” Ujarnya Menuturkan. Dalam Dokumen Risalah Rapat Pleno Dgb Ui Tertanggal 10 Januari 2025, Tertulis Bahwa Dgb Ui Telah Melalukan Investigasi Mendalam Dengan Penuh Kehati-Hatian. Dgb Ui Juga Mewawancarai Berbagai Pihak, Termasuk Pelapor, Terlapor, Saksi, Serta Pejabat Akademik Terkait. Hasilnya Ditemukan Empat Pelanggaran Oleh Bahlil. Pertama, Ketidakjujuran Dalam Pengambilan Data. Disebutkan Data Penelitian Disertasi Diperoleh Tanpa Izin Narasumber Dan Tidak Transparan Dalam Penggunaannya. Kedua, Pelanggaran Standar Akademik, Bahlil Diterima Dan Lulus Dalam Waktu Singkat Tanpa Memenuhi Syarat Akademik Yang Ditetapkan. Ketiga, Perlakuan Khusus Dalam Proses Akademik. Disebut Bahlil Mendapat Keistimewaan Mulai Dari Pembimbingan Hingga Kelulusan, Termasuk Perubahan Penguji Secara Mendadak. Dan Terakhir, Ada Konflik Kepentingan. Dijelaskan Promotor Dan Kopromotor Memiliki Keterkaitan Profesional Dengan Kebijakan Yang Diatur Bahlil Saat Menjabat Sebagai Pejabat Negara. Atas Temuan Ini, Dgb Ui Memberikan Sanksi Pembatalan Disertasi Dan Wajib Menulis Ulang Dengan Topik Baru Sesuai Standar Akademik Ui. Turut Juga Ada Teguran Keras, Larangan Mengajar Hingga Penundaan Kenaikan Pangkat Bagi Promotor, Kopromotor Dan Pimpinan Program Studi. Di Poin Implikasi Dan Langkah Lanjutan, Surat Itu Menuliskan Bahwa Kasus Gelar Doktor Bahlil Telah Mencoreng Reputasi Kampus. Diharapkan Rektor Ui Menindaklanjuti Rekomendasi Sanksi.

Golkar Diguncang Badai..! Beredar Kembali Poster Calon Ketum 

27 Februari 2025 - 19:57 WIB

Golkar Diguncang Badai..! Beredar Kembali Poster Calon Ketum  Teropongistana.com Jakarta - Munculnya Kembali Poster Sejumlah Calon Ketua Umum (Caketum) Golkar Harus Dianggap Serius Oleh Kader Beringin, Termasuk Bahlil Lahadalia Yang Menjabat Ketua Umum Partai Golkar. Baru Saja Golkar Menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2025 Di Kantor Dpp Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Pada Hari Ini, Sabtu 8 Februari 2025. “Poster Itu Muncul Bisa Jadi Karena Adanya Keinginan Di Internal Golkar Untuk Mengganti Bahlil. Sebab, Bahlil Dinilai Orangnya Joko Widodo Yang Dipaksakan Untuk Memimpin Golkar,” Kata Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Pada Wartawan, Jumat 14 Februari 2025. Jamiluddin Berpandangan Bahwa Sebagian Kader Golkar, Khususnya Elite Beringin, Sejak Awal Memang Tidak Menghendaki Bahlil Menjadi Ketua Umum Golkar. “Namun Karena Saat Itu Jokowi Begitu Berkuasa, Maka Internal Golkar Menerima Bahlil Menjadi Ketua Umum Dengan Terpaksa,” Kata Dia. Pada Rabu 12 Februari 2025, Beredar Di Aplikasi Berbagi Pesan Whatsapp Lima Figur Calon Ketua Umum Partai Golkar. Empat Di Antaranya Saat Ini Berada Dalam Bagian Kabinet Merah Putih. Yakni Meutya Viada Hafid Yang Menjabat Menteri Komunikasi Dan Digital. Lalu Nusron Wahid Yang Menjabat Menteri Agraria Dan Tata Ruang, Dito Ariotedjo Yang Menjabat Menteri Pemuda Dan Olahraga, Serta Maman Abdurahman Yang Menduduki Jabatan Menteri Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Ada Adies Kadier Wakil  Dpr Ri Dan Wakil Ketua Umum Dpp Partai Golkar. Sementara Satu Nama Lainnya Adalah Bambang Soesatyo, Mantan Ketua Mpr Yang Kini Menjadi Anggota Komisi Iii Dpr. Poster Ini Cukup Menjadi Kejutan. Terlebih, Baru Saja Golkar Menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2025. Kemudian Partai Golkar Juga Menjalankan Musyawarah Nasional (Munas) Per Agustus 2024. Idealnya, Jika Sesuai Periode Lima Tahun Sekali Maka Munas Golkar Terdekat Adalah Tahun 2029.

Melaksanakan Program Presiden, Bulog Jemput Gabah Petani dengan Harga Fantastis

27 Februari 2025 - 18:45 WIB

Melaksanakan Program Presiden, Bulog Jemput Gabah Petani Dengan Harga Fantastis

Malaysia Gandeng Delapan Perusahaan di PERNAS International Franchise Festival 2025

27 Februari 2025 - 18:30 WIB

Malaysia Gandeng Delapan Perusahaan Di Pernas International Franchise Festival 2025 Teropongistana.com Kuala Lumpur  – Indonesia Turut Serta Untuk Pertama Kalinya Dalam Pameran Waralaba Di Malaysia, Yaitu Pernas International Franchise Festival (Piff) 2025 Pada 7—9 Februari 2025 Di Kuala Lumpur Convention Center, Kuala Lumpur, Malaysia. Partisipasi Indonesia Pada Pameran Ini Difasilitasi Kementerian Perdagangan Ri Dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kbri) Kuala Lumpur Melalui Atase Perdagangan (Atdag) Kuala Lumpur, Sebagai Upaya Memperkuat Ekspansi Bisnis Waralaba Indonesia Di Malaysia Dan Kawasan Asia Tenggara. Atdag Kuala Lumpur Aziza Rahmaniar Mengatakan, Keikutsertaan Indonesia Dalam Piff 2025 Menunjukkan Komitmen Kemendag Ri Dalam Mengembangkan Industri Waralaba Sekaligus Memperluas Peluang Ekspansi Ke Pasar Internasional. “Partisipasi Indonesia Dalam Piff 2025 Merupakan Komitmen Kementerian Perdagangan Ri Dalam Memperkenalkan Lebih Banyak Produk Unggulan Indonesia Yang Memiliki Daya Saing Tinggi. Kemudian, Membuka Peluang Kerja Sama Dengan Mitra Potensial Di Bisnis Waralaba Khususnya Di Malaysia,” Ujar Aziza. Kemendag Ri Menghadirkan Paviliun Indonesia Yang Menampilkan Delapan Perusahaan Waralaba Indonesia Hasil Kurasi Direktorat Pengembangan Ekspor Jasa Dan Produk Kreatif, Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Ri. Selama Tiga Hari Pelaksanaan Piff 2025, Tercatat Total Transaksi Potensial Paviliun Indonesia Mencapai Usd 1 Juta Atau Sekitar Rp16 Miliar. Dari Delapan Perusahaan Waralaba, Enam Di Antaranya Bergerak Di Sektor Kuliner, Yaitu Pt Baba Rafi Internasional, Pt Magfood Amazy Internasional, Pt Juara Roti Indonesia, Pt Esteh Indonesia Makmur, Pt Naga Jaya Sejahtera Indonesia, Dan Pt Batavia Sejahtera Indonesia. Sementara Itu, Dua Lainnya Bergerak Di Sektor Pendidikan, Yaitu Pt Mitra Indonesia Cerdas Dan Pt Leit Utama Indonesia. Menurut Aziza, Piff 2025 Berhasil Memberi Momentum Bagi Dua Perusahaan Waralaba, Yakni Pt Baba Rafi Dan Pt Magfood Amazy Internasional, Untuk Melanjutkan Operasi Di Malaysia Dengan Tambahan Mitra Baru Setelah Terhenti Akibat Pandemi Covid-19. Hasil Ini Menjadi Langkah Positif Dalam Pemulihan Industri Waralaba Akibat Pandemi. Selain Itu, Piff 2025 Juga Berhasil Membawa Pt Mitra Indonesia Cerdas, Yang Bergerak Di Sektor Waralaba Pendidikan, Untuk Memulai Proyek Percontohan Bersama Mitra Lokal Di Malaysia Pada April 2025 Mendatang. Selain Memfasilitasi Partisipasi Untuk Piff 2025, Atdag Kuala Lumpur Turut Memfasilitasi Pertemuan Bisnis Antara Peserta Pameran Dari Indonesia Dan Pernas Berhad Pada Sabtu, (8/2) Di Paviliun Indonesia. Upaya Ini Bertujuan Untuk Memberi Wawasan Lebih Luas Kepada Pelaku Usaha Waralaba Indonesia Tentang Regulasi Waralaba Di Malaysia. Pertemuan Ini Juga Dapat Membuka Penjajakan Kolaborasi Waralaba Indonesia Dengan Investor Dan Mitra Lokal. Sebagai Tindak Lanjut Dari Piff 2025, Kemendag Akan Mengadakan Pertemuan Secara Daring Yang Diikuti Para Peserta Pameran Di Paviliun Indonesia, Pernas Berhad, Dan Mfa. Tujuannya, Untuk Mengadakan Asistensi Pendaftaran Usaha Waralaba Indonesia Di Malaysia. Menurut Aziza, Malaysia Sangat Berpotensi Menjadi Negara Tujuan Ekspansi Waralaba Indonesia. Diaspora Indonesia Yang Jumlahnya Banyak Dan Tersebar Luas Di Malaysia Dapat Memanfaatkan Keberadaan Waralaba Indonesia Dalam Keseharian Mereka. Sebagai Contoh, Dari Sisi Kuliner, Kehadiran Waralaba Kuliner Indonesia Dapat Memenuhi Keinginan Diaspora Indonesia Untuk Menikmati Cita Rasa Khas Tanah Air. Selain Itu, Banyak Warga Malaysia Yang Pernah Berkunjung Ke Indonesia Ingin Menikmati Kembali Masakan Indonesia Di Malaysia. Hal Tersebut Menunjukkan Adanya Permintaan Yang Dapat Diakomodasi Waralaba Indonesia Dengan Membawa Produk-Produk Indonesia Ke Pasar Malaysia. “Permintaan Yang Tinggi Ini Tentunya Membuka Peluang Besar Bagi Pelaku Usaha Waralaba Indonesia Untuk Memperkenalkan Dan Memperluas Jangkauan Produk Indonesia Di Pasar Malaysia, Khususnya Sektor Kuliner,” Ungkap Aziza. Dalam Piff 2025, Sebanyak 163 Peserta Pameran Turut Andil, Baik Dari Indonesia, Malaysia Maupun Negara Lainnya Seperti Jerman, Taiwan, Tiongkok, Dan Vietnam. Pameran Ini Juga Dihadiri Lebih Dari 16.000 Pengunjung. Piff 2025 Diselenggarakan Pernas Berhad, Sebuah Lembaga Yang Membina Serta Mendanai Pengembangan Industri Waralaba Di Malaysia. Pada 2024, Total Perdagangan Indonesia Dengan Malaysia Mencapai Usd 22,94 Miliar. Ekspor Indonesia Ke Malaysia Tercatat Sebesar Usd 12,02 Miliar Dan Impor Indonesia Dari Malaysia Usd 10,92 Miliar. Dengan Demikian, Indonesia Surplus Neraca Perdagangan Terhadap Malaysia Sebesar Usd 1,11 Miliar.

Menag Nasaruddin Ingatkan Kepala Daerah Rawat Kerukunan Umat Beragama

27 Februari 2025 - 08:26 WIB

Menag Nasaruddin Ingatkan Kepala Daerah Rawat Kerukunan Umat Beragama Teropongistana.com Magelang – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar Mengingatkan Para Kepala Daerah Agar Mampu Merawat Kerukunan Umat Beragama. Menurutnya, Kerukunan Umat Beragama Merupakan Kontributor Penting Dalam Menjaga Perdamaian Di Indonesia. Terlebih Indonesia Merupakan Negara Yang Paling Plural, Sehingga Persatuan Perlu Terus Dijaga. “Jadi Kalau Umat Beragama Ini Rukun Bapak-Ibu Sekalian, Tidak Ada Kekuatan Mana Pun Yang Bisa Mengacak-Acak Indonesia, Di Sinilah Pentingnya Kementerian Agama,” Jelasnya Saat Menjadi Pembicara Pada Retret Pembekalan Kepala Daerah Yang Berlangsung Di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025). Lebih Lanjut, Dirinya Mengingatkan Para Kepala Daerah Agar Dapat Mendukung Keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub). Isu-Isu Keagamaan Yang Berkembang Perlu Menjadi Perhatian Bagi Para Kepala Daerah. Dia Menegaskan Pentingnya Menjaga Perdamaian. Sebab Tanpa Perdamaian, Angka Pertumbuhan Ekonomi Menjadi Tidak Ada Artinya. Namun Apabila Perdamaian Dapat Dijaga, Pertumbuhan Ekonomi Tersebut Dapat Dirasakan Secara Optimal Oleh Masyarakat. “Makanya Itu Bapak Pimpinan Daerah Itu Sangat-Sangat Penting Memberikan Perhatian Khusus Terhadap Fenomena Konflik Yang Berbasis Keagamaan Ini,” Jelasnya. Selain Itu, Nasaruddin Mengingatkan, Penanganan Konflik Keagamaan Membutuhkan Langkah Yang Cepat. Penanganan Yang Lambat Akan Membuat Konflik Itu Semakin Besar Secara Cepat. “Makanya Itu Saya Mohon Betul 100 Hari Pertama (Masa Jabatan Kepala Daerah) Ini, Mari Kita Betul-Betul Membuat Satu Tradisi Baru Dalam Lingkungan Kita [Bagaimana Merespons Berbagai Persoalan],” Terangnya. Selain Itu, Dirinya Menekankan Pentingnya Belajar Dari Para Pendiri Bangsa Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama. “Luar Biasa Founding Fathers Kita, Maka Itu Kita Harus Belajar Kearifan Dari Mereka,” Tandasnya.

Stabilitas Politik dan Keamanan Jadi Prasyarat Mutlak Majunya Sebuah Bangsa

27 Februari 2025 - 08:20 WIB

Stabilitas Politik Dan Keamanan Jadi Prasyarat Mutlak Majunya Sebuah Bangsa Teropongistana.com Magelang – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik Dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan Berpesan Kepada Kepala Daerah Agar Betul-Betul Menjaga Stabilitas Politik Dan Keamanan Di Daerahnya Masing-Masing. Menurutnya, Hal Itu Menjadi Prasyarat Mutlak Bagi Kemajuan Bangsa, Utamanya Di Daerah. “Tanpa Stabilitas Politik Dan Keamanan, Pembangunan Ini Akan Terhambat Dan Upaya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dan Pembangunan Nasional Ini Tidak Akan Dapat Berjalan Dengan Baik Dan Maksimal,” Ujar Menko Polkam Budi Gunawan Saat Menyampaikan Materi Pada Retret Kepala Daerah 2025 Di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025). Di Samping Itu, Kata Dia, Stabilitas Politik Dan Keamanan Juga Akan Mempermudah Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan. Dirinya Secara Khusus Mendorong Kepala Daerah Untuk Bekerja Sama Dan Menjalin Sinergi Dengan Berbagai Pihak, Khusunya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Selain Itu, Kepala Daerah Juga Diminta Untuk Bersinergi Dengan Jajaran Tni/Polri Untuk Dapat Mengimplementasikan Programnya Dengan Baik. Adapun Dalam Mengantisipasi Terjadinya Konflik Sosial Di Masyarakat, Menko Polkam Budi Gunawan Mendorong Daerah Untuk Melakukan Deteksi Dini. Ia Mengungkapkan, Saat Ini Implementasi Program Prioritas Presiden Prabowo Tengah Berada Di Jalan Yang Tepat. Hal Ini Khususnya Kebijakan Efisiensi Anggaran Yang Memacu Semua Pihak Untuk Mengembangkan Sumber-Sumber Pembiayaan Secara Mandiri. “Insyaallah Jika Kita Bisa Menjalankan Semua Ini, Atau Mengeksekusi Semua Program Prioritas Ini Dengan Baik Tentunya Kita Akan Mampu Berlari Menuju Indonesia Yang Maju Dan Sejahtera,” Imbuhnya. Di Sisi Lain, Menko Budi Menambahkan, Kepala Daerah Perlu Mendukung Kemudahan Investasi Di Daerah Masing-Masing. Berbagai Perizinan Di Sektor Usaha Didorong Agar Lebih Mudah, Cepat, Dan Transparan. Hal Ini Juga Akan Menjadi Kepastian Hukum Yang Mendorong Para Investor Berinvestasi. Ia Juga Berpesan, Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah Dapat Dimanfaatkan Kepala Daerah Untuk Mendukung Pelaksanaan Program Prioritas Nasional. Dalam Konteks Tersebut, Kepala Daerah Diminta Untuk Dapat Memastikan Segala Implementasi Program Pemerintah Dapat Dirasakan Langsung Oleh Rakyat. Oleh Karena Itu, Koordinasi Yang Baik Perlu Dibangun Antara Daerah Dengan Pusat Agar Kebijakan Itu Dapat Terlaksana Secara Maksimal. “Kepala Daerah Harus Aktif Berkoordinasi Dengan Pemerintah Pusat, Menjalankan Kebijakan Pusat Dengan Sepenuhnya Secara Bertanggung Jawab Dan Memastikan Program-Program Prioritas Tersebut Harus Berjalan Di Daerahnya, Serta Bekerja Sama Di Dalam Mengatasi Berbagai Hambatan-Hambatan Yang Terjadi,” Tandasnya.

Munaslub Terus Bergulir, Bahlil Digugat Kader Golkar

26 Februari 2025 - 21:35 WIB

Munaslub Terus Bergulir, Bahlil Digugat Kader Golkar Teropongistana.com Jakarta - Ketua Dprp Provinsi Papua Barat Daya Dari Partai Golkar, Henry Andrew George Wairara Menggugat Keputusan Ketua Umum Bahlil Lahadalia Yang Dinilai Melakukan Pergantian Secara Sepihak. Keputusan Pergantian Tersebut Tertuang Dalam Surat Nomor: B-543/Dpp/Golkar/Ii/2025 Tanggal 8 Februari 2025 Perihal Penetapan Pergantian Pimpinan Dprp Provinsi Papua Barat Daya. &Quot;Kami Hari Ini Mendaftarkan Permohonan Pembatalan Surat Dpp Nomor 543 Tanggal 8 Februari 2025 Yang Membatalkan Klien Kami Pak Henry Wairara Sebagai Ketua Dprd Provinsi Papua Barat Daya. Surat Tersebut Diterbitkan Tanpa Prosedur Yang Benar Yaitu Usulan Dari Dpd I Sebagaimana Diatur Dalam Keputusan Rapimnas Tahun 2013,&Quot; Ujar M. Alberto Soniwura, Kuasa Hukum Henry A.g Wairara Kepada Wartawan Di Mahkamah Partai Golkar, Rabu 26 Februari 2025. Alberto Menegaskan, Landasan Hukum Dari Penunjukan Henry Sebagai Ketua Dprp Papua Barat Daya Sesuai Dengan Keputusan Partai Golkar.  Menurut Alberto, Klien Nya Telah Ditetapkan Sebagai Ketua Dprd Provinsi Papua Barat Daya Sejak Tanggal 31 Oktober 2025 Melalui Surat Dpp Nomor: B-447/Dpp/Golkar/X/2024 Tanggal 31 Oktober 2024. Meski Pergantian Jabatan Publik Sebagai Hak Partai Politik, Namun Gugatan Kubu Henry Juga Dilandaskan Kepada Asas Konstitusional, Yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk). Hal Tersebut Dimuat Dalam Putusan Mk Nomor: 33/Pui-Xx/2022. Pergantian Pimpinan Dprp Meskipun Menjadi Hak Partai Politik Tetapi Harus Dilakukan Berdasarkan Evaluasi Kinerja Bukan Pertimbangan Subjektif. &Quot;Tidak Pernah Ada Teguran Atau Evaluasi Kinerja Oleh Partai Golkar. Padahal Mk Sudah Menegaskan Pimpinan Dprd Itu Meskipun Hak Partai Politik Tetapi Pergantiannya Harus Berdasarkan Evaluasi Kinerja Bukan Like Or Dislike,&Quot; Tegas Alberto. Terakhir, Alberto Menegaskan Langkah Yang Ditempuh Ini, Sebagai Hak-Hak Konstitusional Dari Kliennya, Yang Juga Dipilih Berdasarkan Amanah Masyarakat Melalui Pemilihan Langsung. &Quot;Jadi Menurut Kami Ini Jelas Perbuatan Sewenang-Wenang Terhadap Klien Kami, Dan Kami Tegas Menyatakan Akan Menggugat Untuk Mempertahankan Hak Hak Klien Kami,” Tandasnya. Gugatan Yang Diajukan Tersebut Diterima Pada Kepaniteraan Mahkamah Partai Golkar Dan Diberi Tanda Terima, Kemudian Puluhan Kader Golkar Papua Barat Daya Meninggalkan Dpp Partai Golkar.

GAMKI Jakarta Usung Christian Hutabarat sebagai Ketua Baru, Siap Bersinergi dengan Pemerintah

26 Februari 2025 - 19:25 WIB

Dewan Pimpinan Daerah (Dpd) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (Gamki) Daerah Khusus Jakarta (Dkj) Telah Sukses Menyelenggarakan Konferensi Daerah (Konferda) Gamki Dkj Pada Sabtu, 22 Februari 2025.

Korupsi Pertamina, Negara Terancam Rugi Hampir Rp 1.000 Triliun!

26 Februari 2025 - 17:36 WIB

Kejaksaan Agung (Kejagung) Mengungkap Potensi Kerugian Negara Dalam Skandal Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Di Pt. Pertamina Patra Niaga. Rabu, (26/02/2025). 

Pemerintah Komitmen Perkuat Budaya Bangsa dan Optimalkan Pelayanan Ibadah Haji

26 Februari 2025 - 17:19 WIB

“Keragaman Budaya Kita Dan Kekayaan Budaya Kita Ini Saya Sebut Bukan Hanya Diversity, Tapi Mega Diversity Karena Saya Kira Tidak Ada Negara Lain Yang Kekayaan Budayanya Lebih Hebat Dari Indonesia,” Ujar Fadli Saat Menyampaikan Materi Pada Retret Kepala Daerah 2025 Di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).