Menu

Mode Gelap
Dituduh Gelapkan Uang Masyarakat Adat, Mesak Mambraku Siap Polisikan PFM Respons PROJO: Kemenangan Jokowi Milik Rakyat, Bukan Klaim Individu SMKN 1 Rangkasbitung Diduga Pungut Biaya Kelulusan Siswa Kelas XII Pemkab Diminta Bertindak, THM Tanpa Izin Resahkan Lingkungan Panongan Gagasan Unik Hinca: Ruang Pemeriksaan Wajib Sejuk dan Indah Akhrom Saleh Dukung Kenaikan BBM Non-Subsidi, Langkah Tepat Selamatkan APBN

Megapolitan

Ketua DPD RI Berharap Para Menteri Lebih Informatif Pada Rakyat


					Keterangan foto : Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia AA LaNyalla Mahmud Mattaliti, (Jum'at, 21/7/2023) Perbesar

Keterangan foto : Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia AA LaNyalla Mahmud Mattaliti, (Jum'at, 21/7/2023)

TeropongIstana.com, JAKARTA – Banyaknya kenyataan yang berbeda dengan informasi yang disampaikan sejumlah menteri kabinet, membuat Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti perlu mengingatkan. Karena rakyat dan bangsa ini seperti terkena PHP alias harapan palsu.

Salah satu contoh adalah program JETP (Just Energy Transition Partnership) yang dibanggakan sebagai hasil gemilang pertemuan G20 di Bali. Ternyata faktanya makin redup dan berbeda kenyataan dengan informasi yang disampaikan saat itu.

Baca Juga : Ketua DPD RI Nilai, Segera Dibuat Regulasi Penggunaan AI

“Saat itu dikatakan Indonesia berhasil memperoleh pembiayaan 20 miliar US Dolar. Untuk percepatan program transisi energi hijau. Disampaikan ketika itu, 10 miliar USD bantuan hibah, dan 10 miliar USD sisanya pinjaman lunak. Kita sudah senang saat mendengar itu,” ujar LaNyalla, Jumat (21/7/2023).

Tetapi faktanya, lanjut LaNyalla, 20 miliar USD itu ternyata semua pinjaman. Yang 10 USD pinjaman keras dengan bunga komersial dari sindikasi perbankan dunia.

Sedangkan 10 USD sisanya pinjaman lunak dari negara G7 plus. Itu pun tetap dengan bunga. Meskipun lebih rendah dari bunga komersial dan dengan tenor yang lebih panjang.

“Yang murni bantuan hibah hanya 160 juta USD, atau hanya 0,8 persen dari total pinjaman 20 miliar USD. Itu pun peruntukannya untuk studi kelayakan investasi. Sehingga bank-bank dan negara pemberi pinjaman yakin, bahwa pinjamannya akan terbayar,” urai LaNyalla.

Ini Juga : Dialog di Radio Suara Muslim, Ini Dia Sisi Lain Ketua DPD RI

Karena itu, LaNyalla meminta para menteri lebih memperhatikan akurasi materi yang disampaikan ke publik. Jangan memberi harapan palsu ke rakyat dan bangsa ini. Selain karena rakyat di bawah masih sangat susah hidupnya.

Ia juga meminta pemerintah serius memikirkan hambatan logistik yang memberi sumbangan lemahnya ranking Logistic Performance Index Indonesia.

Termasuk buruknya angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio). Sehingga Indonesia menjadi negara yang tidak kompetitif dari segi cost investment.

“Jangan terus menerus menebar madu di hidung, atau ibarat memberi angin surga. Tetapi kenyataan di lapangan berbeda. Ini penting menjadi perhatian bagi para menteri, agar Presiden Jokowi juga mendapat informasi yang valid,” pungkas LaNyalla. (Deni/red) 

Baca Lainnya

Kisah Pilu Rose Lenny: Dari Tidur di Jalanan Hingga Adukan Dugaan Pelanggaran HAM ke Komnas HAM

8 April 2026 - 22:51 WIB

Kisah Pilu Rose Lenny: Dari Tidur Di Jalanan Hingga Adukan Dugaan Pelanggaran Ham Ke Komnas Ham

Kebijakan Tahan Harga BBM Jadi Bukti Ketahanan Energi Indonesia Kuat

6 April 2026 - 21:07 WIB

Kebijakan Tahan Harga Bbm Jadi Bukti Ketahanan Energi Indonesia Kuat

Nasir Djamil: Kasus Pengeroyokan di Polda Metro Jaya Jangan Ditutupi

3 April 2026 - 00:36 WIB

Gerak 08 Soroti Mandeknya Penanganan Laporan Suhari: Hukum Harus Beri Keadilan!
Trending di Megapolitan