Menu

Mode Gelap
Hati Warga Tangerang Terharu: Apresiasi Tinggi Kapolres yang Langsung Tindaklanjuti Keresahan Kasus Tambang Kalteng: Pemilik PT CBU MJE Ditetapkan Tersangka dan Ditahan, Terkait Ekspor Batu Bara Ilegal Rapuhnya Komdigi di Tangan Meutya Hafid, MataHukum: Saatnya Dicopot Tuntutan 18 Tahun Nadiem Dinilai Gila, Todung Mulya Lubis: Semangat Hukum Kalahkan Keadilan Satgas Sampah Kodim 0510 Serbu Tenger Batu Rajeg, Warga: Jalannya Kini Enak Dipandang Warga Resah, Kapolresta Tangerang Siap Tertibkan Warung Berkedok Hiburan

News

Ketua DPD RI Minta Kontrak BPJS Ditinjau Kembali


					Ketua DPD RI Minta Kontrak BPJS Ditinjau Kembali Perbesar

TeropongIstana.com JAKARTA – pemutusan kontrak kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan dengan RSUD Waru, Kabupaten

Pamekasan, Jawa Timur, disesalkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Menurutnya, hal ini akan berdampak pada menurunnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Baca juga : Ketua DPD RI Apresiasi Herd Immunity Di Surabaya

Untuk itu, LaNyalla meminta kedua belah pihak meninjau kembali kontrak yang ada, agar kepentingan masyarakat tidak terganggu.

 

Baca ini : Rawan Bencana,Ketua DPD RI Usul Pemerintah Siapkan Beberapa Lokasi Pengungsian Permanen

 

“Pelayanan kesehatan merupakan vital bagi masyarakat. Makanya saya minta BPJS Kesehatan memperbaharui kontrak kerjasama dengan RSUD dan disesuaikan dengan standar pelayanannya,” ujar LaNyalla, Jumat (6/1/2022).

Menurutnya, RSUD Waru dan Pemkab Pamekasan juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, termasuk memperbaiki semua fasilitas agar sesuai dengan ketentuan.

“Intinya kedua belah pihak lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalaupun ada toleransi di beberapa syarat, tetapi harus disepakati bersama,” ucapnya.

Sebelumnya BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, Jawa Timur, tidak melanjutkan kerja sama dengan RSUD Waru, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

Salah satu penyebabnya karena RSUD Waru tidak memiliki dokter spesialis anak. Juga sarana dan prasarana di ruangan ICU tidak memenuhi standar pelayanan kesehatan yang ditentukan BΤPJS Kesehatan.(Deni)

Baca Lainnya

Tuntutan 18 Tahun Nadiem Dinilai Gila, Todung Mulya Lubis: Semangat Hukum Kalahkan Keadilan

14 Mei 2026 - 12:10 WIB

Tuntutan 18 Tahun Nadiem Dinilai Gila, Todung Mulya Lubis: Semangat Hukum Kalahkan Keadilan

Sinyal GPS Pesawat Sering Terganggu, DPR Desak Investigasi Total AirNav dan Bandara

13 Mei 2026 - 22:23 WIB

Sinyal Gps Pesawat Sering Terganggu, Dpr Desak Investigasi Total Airnav Dan Bandara

DPR di Tengah Siswa: Adde Rosi Dorong SMAN 1 Pangarangan Jadi Pusat Prestasi ​

13 Mei 2026 - 05:51 WIB

Dpr Di Tengah Siswa: Adde Rosi Dorong Sman 1 Pangarangan Jadi Pusat Prestasi ​
Trending di Nasional