Menu ✖

Mode Gelap

Copyright @2025 Teropong Istana All Rights Reserved

Awas Jangan Melempem, Satgas PKH Diminta Usut Biang Kerok Banjir Bandang di Sumut Kemenag Prioritaskan Logistik dan Pemulihan Layanan Keagamaan Pascabencana Sumatra Gubernur DKI Jakarta: Pasar JKB 007 Lokbin Bangun Nusa Cengkareng Siap Dipergunakan Bimas Kristen dan Katolik Kolaborasi Bareng Kemenag di TMII, Gelar Festival Kasih Nusantara Kisah Anak Penjual Pentol Lulus Jadi Prajurit TNI Matahukum Sebut Sufmi Dasco Berpotensi Dibenturkan dengan Media Lewat Press Release

BPJPH

BPJPH Raih Penghargaan H20, Haikal Hasan Puji Kepemimpinan Prabowo

22 November 2025 - 12:53 WIB

Bpjph Raih Penghargaan H20, Haikal Hasan Puji Kepemimpinan Prabowo

Astaga, BPJPH Buka Suara Terakit Tudingan Adanya Dugaan KDRT

10 September 2025 - 08:18 WIB

Astaga, Bpjph Buka Suara Terakit Tudingan Adanya Dugaan Kdrt

BPJPH Monitoring Dapur dan Fasilitas Layanan Jemaah Haji di Armuzna

28 Mei 2025 - 19:09 WIB

Bpjph Monitoring Dapur Dan Fasilitas Layanan Jemaah Haji Di Armuzna

BPJPH: Penarikan 9 Produk Mengandung Unsur Babi adalah Wujud Penegakan Regulasi Jaminan Produk Halal

23 April 2025 - 17:25 WIB

Jakarta --- Sikap Tegas Pemerintah Untuk Mengumumkan Sanksi Penarikan Sembilan Produk Pangan Olahan Yang Terdeteksi Mengandung Unsur Babi (Porcine) Dari Peredaran Melalui Siaran Pers Pada Senin (21/4/2025) Lalu Adalah Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Melaksanakan Amanat Perundang-Undangan Jaminan Produk Halal (Jph). &Quot;Kami (Bpjph) Dan Bpom Terus Berkoordinasi Dalam Melaksanakan Pengawasan Produk Yang Beredar Di Tengah Masyarakat Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Kami Atas Amanat Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Demi Melindungi Segenap Bangsa Indonesia.&Quot; Ungkap Kepala Bpjph Ahmad Haikal Hasan Di Jakarta, Rabu (23/4/2025). &Quot;Ini Merupakan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Bpjph, Khususnya Dalam Pengawasan Produk. Sebab, Meskipun Suatu Produk Sudah Mendapatkan Sertifikat Halal, Pengawasan Secara Terus Menerus Tetap Harus Kita Laksanakan Sebagaimana Perintah Undang-Undang. Ini Untuk Memastikan Bahwa Pelaku Usaha Konsisten Dalam Menjalankan Komitmen Halalnya.&Quot; Lanjutnya. Sesuai Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Lanjutnya, Pengawasan Jaminan Produk Halal Dapat Dilakukan Oleh Bpjph, Kementerian Atau Lembaga Terkait, Dan/Atau Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Sesuai Dengan Kewenangannya Baik Secara Sendiri-Sendiri Atau Bersama-Sama. &Quot;Bahkan, Begitu Pentingnya Pengawasan Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Memberikan Ruang Bagi Masyarakat Untuk Berperan Serta Dalam Pengawasan Jph.&Quot; Sambungnya Pria Yang Akrab Disapa Babe Haikal Tersebut. &Quot;Karenanya, Saya Mengimbau Masyarakat Untuk Turut Berpartisipasi Aktif Dalam Pengawasan Produk Yang Beredar. Siapa Saja Yang Mendapati Suatu Produk Di Peredaran Diduga Tidak Memenuhi Ketentuan Regulasi Jaminan Produk Halal Yang Berlaku, Silahkan Segera Melaporkan Melalui Email Layanan@Halal.go.id.&Quot; Tegasnya. 

Kabar Gembira..! BPJPH Buka Kuota 1 Juta Sertifikasi Halal Gratis Tahun 2025 bagi Pelaku UMK

14 April 2025 - 19:12 WIB

Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Bpjph) Republik Indonesia Kembali Membuka Kuota Sertifikasi Halal Gratis Atau Sehati Tahun 2025. Kuota Sebanyak 1 Juta Sertifikat Halal Gratis Tersebut Merupakan Bentuk Fasilitasi Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (Umk) Di Seluruh Indonesia Untuk Memperoleh Sertifikat Halal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal Dengan Skema Pernyataan Pelaku Usaha Atau Self Declare. Kepala Bpjph, Ahmad Haikal Hasan, Mengatakan Bahwa Pembukaan Kuota Sehati Tahun 2025 Merupakan Bagian Dari Strategi Pemerintah Dalam Medorong Sertifikasi Halal Produk Umk Agar Semakin Berdaya Saing Dan Kompetitif Di Pasaran, Baik Domestik Maupun Global. “Alhamdulillah, Mulai Hari Ini Pegiat Usaha Mikro Dan Kecil Sudah Bisa Kembali Mendaftar Produknya Untuk Disertifikasi Halal Secara Gratis Menggunakan Kuota Satu Juta Sertifikat Halal Gratis Yang Kami Siapkan Tahun Ini. Bagi Umk Yang Memenuhi Kriteria Sertifikasi Halal Self Declare Silahkan Bersegera Memanfaatkan Kesempatan Ini Dengan Sebaik-Baiknya,” Ungkap Kepala Bpjph Ahmad Haikal Hasan Di Jakarta, Jumat (11/4/2025). “Kami Juga Menyampaikan Terima Kasih Dan Apresiasi Yang Setinggi-Tingginya Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto Dan Juga Ibu Menteri Keuangan Atas Terwujudnya Program Sehati Tahun 2025 Ini, Sebagai Afirmasi Nyata Pemerintah Bagi Penguatan Sektor Umk Kita Yang Juga Memiliki Peran Penting Bagi Perekonomian Nasional Kita.&Quot; Lanjut Babe Haikal, Sapaan Akrabnya. Program Sehati Ini, Lanjut Babe Haikal, Dipastikan Memberikan Sejumlah Keuntungan Bagi Pelaku Umk Dalam Proses Sertifikasi Halal. Pertama, Umk Memperoleh Kemudahan Karena Mendapatkan Pendampingan Dari Para Pendamping Proses Produk Halal (P3H) Yang Saat Ini Berjumlah 115.450 Orang Yang Tersebar Di Seluruh Wilayah Indonesia. Kedua, Pelaku Umk Juga Tidak Perlu Mengeluarkan Biaya Sepeserpun Dari Proses Pengajuan Hingga Memperoleh Sertifikat Halal. Para Pelaku Umk Juga Menjadi Lebih Tertib Administrasi Dalam Menjalankan Usahanya. Dan Yang Tak Kalah Penting, Dengan Mendapatkan Sertifikat Halal, Maka Produk Umk Memiliki Nilai Tambah (Added Value) Secara Ekonomi. &Quot;Dengan Bersertifikat Halal, Maka Umk Kita Menjadi Lebih Tertib Halal, Yang Mana Ini Adalah Kunci Untuk Kita Menjadi Pusat Halal Dunia.&Quot; Tegas Babe Haikal. Lebih Lanjut, Deputi Bidang Registrasi Dan Sertifikasi Halal Bpjph, Mamat Salamet Burhanuddin, Menjelaskan Bahwa Pembukaan Kuota 1 Juta Sertifikat Halal Gratis Ini Dilakukan Dalam Beberapa Tahap. &Quot;Sebelumnya Telah Kami Buka Kuota Tanggal 19 Maret 2025 Sebanyak 50.000 Sertifikat, Hari Ini Atau Tanggal 11 April 2025 Kami Buka Kuota Sebanyak 470.000 Sertifikat Halal, Dan Sisa Kuota Selebihnya Akan Kembali Dibuka Dan Diinformasikan Lebih Lanjut.&Quot; Kata Mamat Salamet Burhanudin. Dibukanya Kuota Sehati 2025 Tersebut Juga Didukung Layanan Sertifikasi Halal Yang Berbasis Sistem Informasi Halal Atau Sihalal Yang Baru-Baru Ini Dilakukan Pembaruan Untuk Peningkatan Kapasitas Dan Performanya. “Kami Telah Melakukan Sejumlah Pembaruan Pada Sistem Sihalal. Evaluasi Tahap Uji Coba Menunjukkan Bahwa Dengan Pembaruan Sistem, Proses Pendaftaran Hingga Verifikasi Dapat Berjalan Lebih Cepat Dan Efisien.sebelumnya, Sebanyak 50.000 Kuota Telah Dibuka Pada Tahap Uji Coba Pada 19 Maret 2025 Yang Disambut Dengan Antusiasme Masyarakat, Di Mana Dalam Tiga Hari Kerja Saja Sebanyak 93% Kuota Telah Terserap.” Ujarnya. Mengoptimalkan Program Sehati, Bpjph Telah Berkoordinasi Dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (Lp3H) Di Seluruh Indonesia Agar Memedomani Keputusan Kepala Badan Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal Dan Pendamping Proses Produk Halal. Selain Itu Bpjph Juga Telah Berkoordinasi Dengan Komite Fatwa Produk Halal Yang Dilibatkan Dalam Proses Bisnis Sertifikasi Halal Skema Self Declare. Langkah Ini Diharapkan Dapat Memperkuat Akurasi Data Pelaku Usaha Dan Mempercepat Penerbitan Sertifikat Halal. Bpjph Juga Telah Menerbitkan Manual Penggunaan Sihalal Untuk Memudahkan Para P3H Beradaptasi Dengan Fitur Sihalal Terbaru. Salah Satu Pendamping Pph Dari Lp3H Mathla’ul Anwar, Hadi Susilo, Mengatakan Bahwa Penyesuaian User Terhadap Tampilan Baru Sihalal Memang Menjadi Tantangan Awal. Namun Demikian, Setelah Memahami Alurnya, Proses Pengajuan Sertifikasi Dapat Berjalan Lebih Lancar. “Di Awal Uji Coba, Banyak Pendamping (Pph) Yang Perlu Beradaptasi Dengan Tampilan Baru Sihalal. Tapi Setelah Memahami Alurnya, Prosesnya Jadi Lebih Lancar. Kami Optimis Tahap Pembukaan (Kuota Sehati) Berikutnya Akan Berjalan Lebih Mulus,” Ujar Hadi Susilo Pendamping Pph Mathla’ul Anwar Yang Telah Mengajukan 382 Sertifikat Halal Pada Kuota Uji Coba Pada Bulan Maret Lalu. Pelaku Usaha Yang Ingin Mendapatkan Sertifikat Halal Melalui Program Sehati Ini Dapat Mendaftarkan Produknya Di Sihalal Melalui Ptsp.halal.go.id Dengan Mengikuti Panduan Dan Ketentuan Yang Berlaku, Sebagaimana Diatur Dalam Keputusan Kepala Bpjph Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bpjph Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha, Yang Selengkapnya Dapat Diunduh Melalui Www.bpjph.halal.go.id.

Walikota Sukabumi Bertemu dengan Kepala Badan BPJPH Republik Indonesia

24 Januari 2025 - 09:10 WIB

Walikota Sukabumi Bertemu Dengan Kepala Badan Bpjph Republik Indonesia

Kepala BPJPH Bincang Bareng Ulama dan Tokoh Masyarakat, Cek Selengkapnya

13 Januari 2025 - 11:15 WIB

Kepala Bpjph Bincang Bareng Ulama Dan Tokoh Masyarakat, Cek Selengkapnya

BPJPH Berikan Sertifikat Halal untuk Rumah Pemotongan Hewan di Bekasi

19 Desember 2024 - 08:28 WIB

Bpjph Berikan Sertifikat Halal Untuk Rumah Pemotongan Hewan Di Bekasi

BPJPH Raih Penghargaan Internasional GIFA Championship Award 2024 Cek Selengkapnya 

18 September 2024 - 00:38 WIB

Bpjph Raih Penghargaan Internasional Gifa Championship Award 2024 Cek Selengkapnya 

Pembicara di Forum APEC: BPJPH Yakinkan Sertifikasi Halal bukan Hambatan tetapi Peluang

12 Agustus 2023 - 10:44 WIB

Pembicara Di Forum Apec: Bpjph Yakinkan Sertifikasi Halal Bukan Hambatan Tetapi Peluang