Menu ✖

Mode Gelap

Copyright @2025 Teropong Istana All Rights Reserved

Diduga Ada Backing, JAN Desak Satgas PKH Bongkar Tambang Ilegal Curugbitung–Maja 1.000 Genset ESDM–PLN Jadi Cahaya Warga Aceh Pascabencana PPBN RI–LVRI Perkuat Warisan Nilai Kejuangan 1945 Audiensi Mandek, KOMPAS-R Ultimatum Kementerian PU Soal Proyek Rp9,6 Miliar Wabup Lebak Akui Belum Awasi SPPG Cikulur, MBG Dinilai Menyimpang dari Perpres PPBN RI Hadiri Peringatan HUT ke-69 LVRI

Redaksi badge-checkPenulis

Total Artikel 477

Isu Munaslub Kembali Mencuat, Kepemimpinan Bahlil di Golkar Dikecam Kader Muda

11 Mei 2025 - 09:12 WIB

Jakarta, 11 Mei 2025 — Isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kembali Mencuat Di Internal Partai Golkar. Sejumlah Kader Mulai Mempertanyakan Arah Kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia Yang Dinilai Terlalu Memprioritaskan Orang-Orang Terdekatnya Dalam Struktur Partai. Seorang Tokoh Muda Golkar Berinisial Rk, Yang Enggan Disebutkan Namanya Secara Lengkap, Menyampaikan Kekecewaannya Terhadap Kepemimpinan Bahlil. &Quot;Bahlil Ini Sudah Tidak Benar. Seolah-Olah Partai Ini Milik Pribadi Dan Golongannya Saja. Dikit-Dikit Masukkan Orang Dekatnya, Sudah Tidak Sehat,&Quot; Ujar Rk. Rk Menambahkan Bahwa Banyak Kader Muda Yang Merasa Tidak Lagi Memiliki Ruang Untuk Berpikir Kritis Dan Berkontribusi Secara Sehat Demi Kemajuan Partai. &Quot;Kalau Punya Pemikiran Kritis, Langsung Dianggap Melawan. Golkar Sekarang Seperti Tersesat. Semua Diganti Sesuai Keinginan Bahlil,&Quot; Tegasnya. Meski Bahlil Membantah Adanya Wacana Munaslub, Gelombang Ketidakpuasan Di Tubuh Partai Terus Menguat. Beberapa Kader Bahkan Mulai Menunjukkan Sikap Perlawanan Secara Terbuka. Isu Lain Yang Turut Memanaskan Suasana Adalah Kabar Bergabungnya Presiden Joko Widodo Dan Putranya, Gibran Rakabuming Raka, Ke Dalam Partai Golkar. Sejumlah Kader Menilai Hal Ini Mencederai Proses Kaderisasi Yang Selama Ini Dijaga. &Quot;Golkar Bukan Lagi Partai Rakyat, Tapi Tempat Elit. Masuknya Jokowi Dan Gibran Seolah Menafikan Proses Yang Harus Dilalui Kader Lain. Gibran Bahkan Disebut-Sebut Sebagai 'Anak Haram Demokrasi',&Quot; Ucap Sumber Yang Sama. Hingga Saat Ini, Dpp Golkar Belum Memberikan Pernyataan Resmi Terkait Isu Munaslub Maupun Kabar Bergabungnya Jokowi Dan Gibran.

Said Didu Kritik Ancaman Bahlil terhadap PTBA: “Hentikan Intervensi Merugikan BUMN”

11 Mei 2025 - 08:51 WIB

Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian Bumn, Muhammad Said Didu, Mengkritik Keras Pernyataan Menteri Investasi/Kepala Bkpm Bahlil Lahadalia Yang Mengancam Akan Mencabut Izin Usaha Pt Bukit Asam (Ptba) Jika Tidak Menjalankan Proyek Dimetil Eter (Dme). Menurut Said Didu, Pernyataan Tersebut Mencerminkan Bentuk Intervensi Pemerintah Yang Justru Berpotensi Merugikan Bumn. Ia Menilai Pendekatan Koersif Semacam Itu Tidak Sehat Bagi Iklim Usaha Maupun Kinerja Jangka Panjang Perusahaan Pelat Merah. &Quot;Hentikan Intervensi Yang Merugikan Bumn Seperti Dilakukan Selama Ini,&Quot; Tegas Said Didu Melalui Akun X (Dulu Twitter) Miliknya, @Msaid_Didu, Pada Kamis (9/5/2025). Pernyataan Bahlil Sebelumnya Menyebut Bahwa Ptba Dapat Kehilangan Izin Usaha Jika Tidak Serius Menjalankan Proyek Dme, Yang Digagas Sebagai Alternatif Pengganti Lpg Impor Dan Bagian Dari Proyek Strategis Nasional. Namun, Kritik Bermunculan Bahwa Proyek Dme Dinilai Belum Sepenuhnya Layak Secara Komersial, Terutama Tanpa Dukungan Insentif Dan Kepastian Pasar. Said Didu Mengingatkan Bahwa Keputusan Bisnis Bumn Seharusnya Didasarkan Pada Analisis Ekonomi, Bukan Tekanan Politik. Ia Pun Meminta Pemerintah Untuk Menghormati Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Dan Tidak Menjadikan Bumn Sebagai Alat Kepentingan Sesaat.

Golkar Kembali Alami Perang Dingin Internal, Intervensi Pemilihan DPD Jadi Sorotan

11 Mei 2025 - 08:23 WIB

Jakarta, 11 Mei 2025 — Partai Golkar Kembali Diguncang Konflik Internal Yang Mengarah Pada Perang Dingin Di Tubuh Partai. Kali Ini, Intervensi Dalam Pemilihan Calon Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (Dpd) Provinsi Menjadi Sorotan, Di Mana Disebut-Sebut Bahwa Restu Ketua Umum Bahlil Lahadalia Menjadi Syarat Utama Dalam Penentuan Calon. Contoh Paling Mencolok Terjadi Di Jawa Timur, Dengan Munculnya Nama Ali Mufti Yang Disebut-Sebut Terpilih Berkat Kedekatannya Dengan Bahlil. Hal Ini Memunculkan Kekhawatiran Bahwa Kekuasaan Dijadikan Alat Untuk Memenuhi Kepentingan Politik Kelompok Tertentu Di Dalam Golkar. &Quot;Golkar Hari Ini Bukan Lagi Partai Terbuka Untuk Semua Golongan. Ini Sudah Menjadi Milik Kelompok Ketua Umum,&Quot; Ujar Salah Satu Kader Senior Golkar Yang Enggan Disebutkan Namanya. Ia Menambahkan Bahwa Perbedaan Pandangan Di Internal Partai Sudah Tidak Diterima Lagi. Menurutnya, Hampir Seluruh Sektor Kepengurusan Dpd Di Indonesia Kini Telah Mengalami Kesalahan Arah Karena Lebih Mengutamakan Loyalitas Pribadi Dibanding Kapabilitas Dan Aspirasi Kader Daerah. Pernyataan Ini Mencerminkan Kekhawatiran Sebagian Kader Terhadap Arah Kepemimpinan Golkar Di Bawah Bahlil Lahadalia, Yang Dinilai Terlalu Sentralistik Dan Tertutup Terhadap Perbedaan.

Korban Penganiayaan Bos Tambang Minta Ketua Umum Gerak 08 Sampaikan Keluhan ke Kemenham

10 Mei 2025 - 23:07 WIB

Mandailing Natal – Lesmanan Halawa, Korban Penganiayaan Yang Terjadi Pada Tahun 2022 Dan Diduga Dilakukan Oleh Seorang Bos Tambang Emas Ilegal Di Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Meminta Perlindungan Dari Pemerintah Pusat, 10 Mei 2025. Lesmanan Secara Khusus Memohon Kepada Ketua Umum Gerak 08, Revitriyoso Husodo, Untuk Menyampaikan Keluhannya Kepada Kementerian Ham (Kemenham). “Saya Membutuhkan Perlindungan Dari Negara. Saya Tidak Bisa Lagi Mencari Nafkah Karena Terus Diburu Oleh Para Pelaku,” Ujar Lesmanan. Ia Mengaku Mendapat Ancaman Pembunuhan Dari Sekitar 70 Bos Tambang Di Kecamatan Siabu Yang Disebut-Sebut Terlibat Dalam Aktivitas Tambang Ilegal. Menurut Lesmanan, Tekanan Dan Ancaman Terus Menghantui Dirinya Dan Keluarga, Termasuk Istri Dan Ketiga Anaknya. Ia Mengaku Telah Menerima Informasi Dari Pihak Keluarga Bahwa Para Pelaku Tengah Berupaya Mencari Keberadaannya Untuk &Quot;Mengeksekusi&Quot; Dirinya. “Saya Memohon Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Panglima Tni, Dan Kementerian Hukum Dan Ham Untuk Segera Memberikan Perlindungan Kepada Saya Dan Keluarga,” Kata Lesmanan Sambil Menyebut Nomor Induk Kependudukan (Nik)-Nya Sebagai Bukti Identitas. Lebih Lanjut, Ia Juga Meminta Agar Polda Sumatera Utara Segera Bertindak Tegas Terhadap 70 Bos Tambang Ilegal Yang Menurutnya Merasa Kebal Hukum Karena Memiliki Kekuatan Uang. “Saya Hanya Ingin Keadilan Ditegakkan Dan Tidak Ada Lagi Warga Yang Takut Melawan Perusak Lingkungan,” Tegasnya.

Kemenham Gelar Rapat Strategis Bahas Pemajuan HAM di Aceh Selatan dan Sumut

10 Mei 2025 - 21:59 WIB

Jakarta – Kementerian Hukum Dan Ham (Kemenham) Menggelar Rapat Penting Pada Kamis, 8 Mei 2025 Pukul 15.00 Wib Di Kantor Pusat Kemenham, Jakarta. Rapat Ini Dipimpin Oleh Wakil Menteri Ham, Mugiyanto Sipin, Dan Dihadiri Oleh Sejumlah Tokoh Penting, Antara Lain H. Mirwan (Bupati Aceh Selatan), Dr. Tuti Widyaningrum, Sh., Mh. (Kampus Uta’45 Jakarta), Dan Revitriyoso Husodo (Yayasan Gerak Nusantara Sejahtera), Serta Staf Dari Kemenham. Dalam Rapat Tersebut, Wamen Ham Menjelaskan Tugas Pokok Dan Fungsi Kemenham Dalam Menyelenggarakan Lima P Ham: Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, Dan Pemajuan Ham. Ia Juga Menyampaikan Bahwa Kemenham Memiliki Dua Direktorat Jenderal Utama, Yaitu Dirjen Instrumen Penguatan Ham Dan Dirjen Pelayanan Dan Kepatuhan Ham. Untuk Daerah, Pendekatan Yang Dilakukan Adalah Melalui Pendampingan Ham, Bukan Audit Formal. Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan, Menyampaikan Maksud Kedatangannya Untuk Bersilaturahmi Serta Meminta Arahan Mengenai Program Kemenham Di Aceh Selatan, Termasuk Potensi Kolaborasi Dengan Dua Kampus Yang Ada Di Wilayah Tersebut. Sementara Itu, Revitriyoso Husodo Menekankan Pentingnya Penyelesaian Konflik Agraria Di Wilayah Gurilla, Pematang Siantar Dan Pemulihan Korban Pelanggaran Ham Berat Di Jambo Keupok Melalui Pendekatan Restorative Justice Dan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan. Dr. Tuti Widyaningrum Memaparkan Rencana Pelaksanaan Seminar Nasional Ham Di Kampus Uta’45 Jakarta Dan Pembentukan Pusat Kajian Ham Sebagai Bagian Dari Kerja Sama Akademik Dengan Kemenham. Sebagai Hasil Rapat, Wamen Ham Menyampaikan Beberapa Rekomendasi: Menyambut Baik Pelaksanaan Seminar Nasional Ham Di Uta’45 Dan Menyatakan Kesediaan Untuk Hadir, Serta Meminta Panitia Berkoordinasi Dengan Staf Kerjasama. Mengagendakan Kunjungan Ke Lokasi Konflik Agraria Di Desa Gurilla, Pematang Siantar Pada 16 Mei 2025. Menginstruksikan Kepada Bupati Aceh Selatan Untuk Melakukan Pendataan Terhadap Korban Jambo Keupok Secara Lengkap Untuk Keperluan Program Pemulihan. Selain Itu, Akan Dibangun Memorial Park Sebagai Bentuk Penghormatan Kepada Para Korban, Bekerja Sama Dengan Yayasan Gerak Nusantara. Rapat Ini Mencerminkan Komitmen Kemenham Dalam Memperkuat Perlindungan Dan Pemenuhan Ham, Serta Menyelesaikan Kasus-Kasus Pelanggaran Ham Berat Di Berbagai Daerah Secara Kolaboratif Dan Berkelanjutan.

Korban Penganiayaan Buat Status Facebook, Akunnya Diserang Diduga Bos Tambang Emas Ilegal

10 Mei 2025 - 19:54 WIB

Teropongistana.com Mandailing Natal, Sumatera Utara – Aktivitas Tambang Emas Ilegal (Peti) Di Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Semakin Meresahkan Warga. Lesmana Halawa, Salah Satu Warga Yang Vokal Menolak Keberadaan Tambang Tanpa Izin Itu, Mengaku Mendapat Serangan Komentar Usai Mengunggah Tautan Berita Tentang Peti Di Akun Facebook-Nya, 10 Mei 2025. Lesmana Membagikan Tautan Berjudul &Quot;Warga Geram Tambang Emas Ilegal Marak Di Mandailing Natal&Quot;. Tak Lama Setelah Unggahan Itu Muncul, Sejumlah Akun Mulai Menuliskan Komentar Yang Sinis Hingga Provokatif. Di Antaranya, Akun Bernama Difandri Zai Berkomentar, &Quot;Iri Dia Nengok, Makanya Dia Sibuk Komentar.&Quot; Sementara Akun Manapsir Nababan Menyindir Kinerja Pemerintah Dengan Menulis, &Quot;Pemerintah Lamban, Tuli Mendengar Keluhan Rakyatnya.&Quot; Komentar Lainnya Datang Dari Akun Thomas Lhg Yang Menulis, &Quot;Hahaha Ga Pernah Diresponnya, Kasihan Kali Dirimu.&Quot; Namun Yang Paling Mencolok, Menurut Lesmana, Adalah Komentar Dari Akun Aris Zega—Yang Diduga Kuat Merupakan Bos Tambang Emas Ilegal. Akun Tersebut Memamerkan Foto Tumpukan Uang Tunai Yang Diduga Mencapai Ratusan Miliar Rupiah, Seolah Menantang Hukum Dan Publik. Lesmana Menduga Kuat Proses Hukum Terhadap Peti Mandek Karena Adanya Praktik Suap. &Quot;Mungkin Karena Hukum Bisa Dibeli Oleh Uang,&Quot; Ujarnya. Warga Kini Mendesak Aparat Penegak Hukum Untuk Bertindak Tegas Terhadap Aktivitas Peti Yang Tidak Hanya Merusak Lingkungan, Tapi Juga Menebar Intimidasi Kepada Warga Yang Bersuara. Mereka Juga Mencurigai Adanya Setoran Dari Para Bos Tambang Kepada Oknum Aparat Penegak Hukum, Sehingga Penindakan Hukum Menjadi Tumpul.

Pertalite Langka di SPBU Kadu Pereng, Warga Pandeglang Keluhkan Sulitnya Bahan Bakar Murah

10 Mei 2025 - 19:04 WIB

Pandeglang, 10 Mei 2025 — Meskipun Prabowo Subianto Dikenal Sebagai Presiden Yang Mengusung Slogan “Presiden Rakyat”, Kelangkaan Bahan Bakar Jenis Pertalite Di Beberapa Spbu Kabupaten Pandeglang Mulai Menimbulkan Keresahan Warga. Salah Satu Titik Yang Terdampak Adalah Spbu Di Jalan Raya Pandeglang–Serang, Kawasan Kadu Pereng. Sudah Satu Minggu Terakhir, Pasokan Pertalite Di Spbu Tersebut Sering Kosong. Akibatnya, Banyak Pengendara Yang Biasanya Mengandalkan Pertalite Terpaksa Membeli Pertamax Yang Harganya Lebih Mahal. “Saya Sudah Beberapa Hari Ini Cari Pertalite, Tapi Kosong Terus. Mau Nggak Mau Beli Pertamax. Katanya Presiden Rakyat, Kok Malah Rakyat Yang Susah Beli Bensin Murah,” Keluh Nining, Warga Setempat Yang Mengaku Kecewa Atas Kondisi Ini. Ia Juga Mengungkapkan Keresahan Terkait Pengalaman Sebelumnya Saat Sempat Beredar Kabar Bbm Oplosan. “Dulu Kita Pernah Ditipu Dengan Bbm Oplosan, Sekarang Mau Beli Yang Resmi Saja Susah,” Tambahnya. Saat Dikonfirmasi Kepada Salah Satu Petugas Spbu, Rifqi, Ia Membenarkan Kelangkaan Tersebut Namun Enggan Menjelaskan Lebih Jauh. “Kosong, Pak,” Ujarnya Singkat. Masyarakat Berharap Pemerintah Segera Turun Tangan Untuk Memastikan Distribusi Pertalite Berjalan Lancar Dan Terjangkau, Mengingat Bahan Bakar Jenis Ini Menjadi Kebutuhan Utama Masyarakat Menengah Ke Bawah.

Dualisme Kepengurusan Kembali Bayangi Partai Golkar

10 Mei 2025 - 08:25 WIB

Jakarta - Partai Golongan Karya (Golkar) Kembali Diguncang Isu Internal Yang Mengarah Pada Potensi Dualisme Kepengurusan. Desakan Agar Ketua Umum Bahlil Lahadalia Mundur Dari Jabatannya Semakin Menguat, Seiring Munculnya Kritik Dari Berbagai Elemen Internal Partai, 10 Mei 2025. Desakan Tersebut Mencuat Melalui Berbagai Saluran Komunikasi Internal, Termasuk Grup Whatsapp Kader Dan Forum-Forum Diskusi Tertutup Partai Berlambang Pohon Beringin Itu. Menurut Seorang Sumber Internal Yang Enggan Disebutkan Namanya, Sejumlah Kader Menilai Bahlil Gagal Merangkul Keberagaman Pandangan Di Dalam Tubuh Golkar. Ia Dituding Hanya Mengakomodasi Kelompok Dekatnya, Sehingga Menimbulkan Kecemburuan Dan Perpecahan Di Kalangan Pengurus Lainnya. Selain Itu, Sorotan Tajam Juga Diarahkan Kepada Keberadaan Dua Mantan Narapidana Kasus Korupsi Yang Kini Menempati Posisi Strategis Di Dewan Pimpinan Pusat (Dpp) Golkar. Hal Ini Dinilai Semakin Mencoreng Citra Partai Di Mata Publik. Sumber Yang Sama Mengungkapkan Bahwa Saat Ini Telah Muncul Beberapa Kandidat Muda Yang Siap Menggantikan Posisi Bahlil. “Golkar Membutuhkan Sosok Baru Yang Muda Dan Kuat Secara Politik Untuk Menyelamatkan Partai Dari Kemunduran,” Ujarnya. Sebanyak 32 Dewan Pimpinan Daerah (Dpd) Di Berbagai Wilayah Indonesia Disebut Telah Menyatakan Kesiapan Untuk Melakukan Perlawanan Politik Terhadap Kepemimpinan Bahlil. Salah Satu Alasan Utamanya Adalah Melemahnya Posisi Golkar Di Pemerintahan Dan Kekalahan Di Sejumlah Daerah Strategis, Termasuk Pada Pilkada Banten. Padahal, Banten Selama Ini Dikenal Sebagai Salah Satu Basis Kekuatan Tradisional Partai. Hingga Berita Ini Diturunkan, Belum Ada Tanggapan Resmi Dari Bahlil Lahadalia Maupun Dpp Partai Golkar Terkait Isu Tersebut.

Marak Tambang Ilegal di Bukit Siayo, Ketum GERAK 08 Desak Kapolda SUMUT Copot Kapolres Madina

7 Mei 2025 - 16:15 WIB

Sumatra Utara - Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak) 08, Revitiyoso Husodo, Menyoroti Sikap Kapolres Madina Akbp Arie Sofandi Paloh, S.h, S.i. Yang Di Nilai Diskriminatif Terhadap Respon Maraknya Pertambangan-Pertambangan Illegal Di Wilayah Hukumnya. Hal Tersebut Ditunjukan Ketika Wartawan Dari Teropongistana.com Melakukan Konfirmasi Terkait Dugaan Penganiayaan Yang Di Lakukan Bos Perusahaan Tambang Ilegal (Peti) Yang Berada Di Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara. “Kapolda Sumatra Utara Harus Mencopot Kapolres Madina Yang Diskriminatif Ketika Ditanya Oleh Awak Media Tentang Persoalan Dugaan Kasus Penganiayaan Yang Dilakukan Bos Tambang Ilegal Tiga Tahun Lalu, Termasuk Maraknya Galian Tambang Di Bukit Siayo. Nanti Saya Akan Bicara Ke Kapolda Sumatra Utara,&Quot; Kata Ketua Umum Gerak 08, Revitiyoso Husodo Saat Dihubungi Lewat Telepon Selulernya, Senin (05/05/2025) Disinggung Tentang Penanganan Kasus Penganiayaan 3 Tahun Lalu Yang Di Lakukan Oleh Bos Perusahaan Tambang Ilegal (Peti) Yang Saat Ini Ditangani Oleh Kepolisian. Revitiyoso Mendorong Agar Kasus Tersebut Tetap Berjalan Dan Bisa Terus Berlanjut Ke Tahap Persidangan. “Harus Ditangkap Bos-Bos Besar Tambang Emas, Tambang Pasir, Tambang Tanah Yang Memang Illegal. Jangan Sampai Hanya Pekerja Yang Dibawahnya Saja,’’ Tutur Pria Berambut Pirang Tersebut Revitiyoso Mengingatkan Agar Pelaku Usaha Tambang Illegal Di Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Sumatra Utara, Segera Sadar, Karena Aktivitasnya Saat Ini Menjadi Persoalan Serius Di Masyarakat. &Quot;Aktivitas Tambang Yang Kian Marak, Berharap Agar Para Pelaku Tambang Illegal Segera Sadar, Dan Tolong Hargai Pemerintah, Jangan Mereka Semakin Merasa Bebas Dalam Melakukan Usaha Pertambangan. Apalagi Tanpa Ada Koordinasi Yang Baik Kepada Pemerintah Daerah, Sehingga Aktivitas Pertambangan Di Tangga Bosi Bukit Siayo Itu Tidak Semakin Menjadi Persoalan Masyarakat Yang Menimbulkan Berbagai Dampak,&Quot; Katanya Selanjutnya, Revitiyoso Berharap Kepolisian Tak Sebatas Menangkap Pelaku Tambang Ilegal. Tetapi, Perlu Membongkar Jalur Penjualan Materialnya Secara Menyeluruh. “Penindakan Tidak Hanya Selesai Pada Menangkap Pelaku Tambang Ilegal Tetapi Pemeriksaan Mendalam Terkait Jalur Pengangkutan Hingga Penjualannya, Siapa Yang Terlibat, Bagaimana Mekanismenya Dan Mengapa Ini Dibiarkan Berlarut Hingga Sekarang,” Pungkasnya Sebelumya Telah Di Beritakan, Penganiayaan Terhadap Lesmana Halawa Yang Diduga Dilakukan Oleh Bos Tambang Ilegal (Peti) Di Lokasi Tambang Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara Pada Tahun 2022 Yang Lalu Belum Ditangkap. Larangan Terhadap Tambang Emas Ilegal Oleh Bupati Mandaling Natal Dan Kapolda Sumatra Utara Tidak Di Gubris Oleh Bos Tambang Di Wilayah Kecamatan Siabu. Lesmana Halawa (Korban) Mengatakan Kepada Awak Media, Bahwa Dirinya Tidak Percaya Atas Himbawan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandaling Natal Larangan Pertambangan Liar Di Wilayah Hukum Mandailing Natal, Sabtu (3/5/2025). “Saya Tidak Percaya Surat Edaran Bupati Dan Perintah Kapolda Sumatra Utara, Kapolres Madina Sektor Siabu Terkait Melarang Tambang Emas Ilegal Karena Bukti Didepan Mata Masyarakat Kecamatan Siabu Masih Banyak Tambang Emas Ilegal Yang Beroprasi,” Ungkapnya Menurutnya, Kalo Memang Kapolda Sumatra Mendukung Atas Penutupan Tambang Emas Ilegal Tersebut Harusnya Di Kecamatan Saibu Ikut Ditutup Bahakan Pelaku Penganiayaan Terhadap Korban Masih Berkeliaran Diwilayah Tambang Sampai Saat Ini. Kasus Penganiayan Ini Sudah 3 Tahun Lamanya Pada Tahun 2022 Sampai Saat Ini Belum Di Tangkap Dan Tambang Emasnya Masih Beroprasi “Sudah 2 (Dua) Kali Pergantian Kapolsek Siabu Masih Belum Membuahkan Hasil, Saya Merasa Apa Yang Di Perintahkan Bupati Mandaling Natal Dan Kapolda Sumatra Utara Hanya Sebatas Omon-Omon Tidak Menunjukan Keseriusannya Dalam Menutup Tambang Emas Ilegal Tersebut,” Katanya “Saya Kira Ada Oknum Besar Dibalik Tambang Emas Ilegal Tersebut Sehingga Tidak Ada Yang Bisa Disentuh Hukum,” Tambahnya Selain Itu Kami Mengkonfirmasi Kepada Kapolsek Siabu Yang Baru Lewat Pesan Whatsapp, Iptu Ahmad Juli Nasution Mengatakan Baru Menerima Laporan Berkas. “Kami Kapolsek Masih Baru Pak, Saat Kami Terima Bp Terhadap Pelaku Masih Dalam Pencarian Sesuai Dpo,” Ujar Kapolsek Siabu “Kami Akan Menindaklanjuti Dan Mencari Serta Melakukan Penangkapan Terhadap Pelaku Terimakasih,” Pungkas Kapolsek Siabu Sementara Itu, Kapolres Madiana Akbp Arie Sofandi Paloh, Sh, Sik Saat Dibuhungi Lewat Sambungan Pesan Whatsapnya Terkait Perkembangan Kasus Penganiayaan Dan Penutupan Tambang Emas Ilegal Di Wilayah Hukumnya, Kapolres Bungkam Dan Belum Enggan Memberikan Tanggapanya, Sampai Berita Ini Di Terbitkan Kami Masih Berusaha Untuk Mengkonfirmasinya.

Tunjangan Insentif Guru Bukan ASN pada RA dan Madrasah Cair Juni 2025

7 Mei 2025 - 14:11 WIB

Tunjangan Insentif Guru Bukan Asn Pada Ra Dan Madrasah Cair Juni 2025

Bikin Gaduh..! Demi Kepentingan Umum Pengaduan Jokowi Harus Dihentikan

7 Mei 2025 - 07:19 WIB

Jakarta - Petrus Selestinus, Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara Dan Tpdi Menyoroti Kasus Pada Tanggal 30 April 2025, Presiden Ri Ke 7 Jokowi, Selaku Pengadu Telah Mengadukan Kmrt Roy Suryo Dan Kawan-Kawan. Sebagai Teradu, Kepada Pihak Polda Metro Jaya Atas Dugaan Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 310 Dan Pasal 311 Kuhp Jo Pasal 27A, Pasal 32 Dan Pasal 35 Uu No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Ite. Sesuai Dengan Informasi Yang Disampaikan Oleh Pihak Kuasa Hukum Bahwasanya Jokowi Saat Pengaduan Disampaikan, Menyerahkan Barang Bukti (Bb) Kepada Penyelidik Polda Metro Jaya, Berupa 24 Video, Sementara Bb Berupa Ijazah Sd, Smp, Sma Hingga S1 Fakultas Kehutanan Ugm Hanya Diperlihatkan Tanpa Diserahkan Pada Penyelidik Polda Metro Jaya. Ini Menunjukan Bahwa Baru Di Tahap Awal Membuat Pengaduan Saja, Sudah Muncul Kejanggalan Oleh Karena, Bb Yang Utama Dan Sangat Menentukan Yaitu Ijazah S1 Fakultas Kehutanan Ugm Atas Nama Jokowi Yang Seharusnya Diserahkan Jokowi Kepada Penyelidik/Penyidik, Ternyata Tidak Ikut Diserahkan, Begitu Pula Pihak Penyelidik Dan/Atau Penyidik Tidak Meminta Ijazah S1 Fakultas Kehutanan Ugm Atas Nama Jokowi Untuk Diserahkan Atau Disita Sebagai Bb Sesuai Ketentuan Pasal 5 Kuhap Jo Pasal 42 Ayat (1) Dan Ayat (2) Kuhap. Padahal Dalam Waktu Yang Hampir Bersamaan Selain Jokowi Mengadu Sendiri, Terdapat Beberapa Kelompok Masyarakat Yang Juga Ikut Melapor Kepada Polri, Terkait Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Dari Aspek Penyebaran Berita Bohong Terhadap Krmt Roy Suryo Dkk. Sebagai Reaksi Terhadap Laporan Polisi Dari Tim Pembela Ulama Dan Aktivis (Tpua) Di Bareskrim Polri Tanggal 9 Desember 2024 Tentang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi. Sita Ijazah S1 Jokowi Laporan Tpua Tanggal 9 Desember 2024 Tentang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Di Bareskrim Polri, Menurut Keterangan Pihak Tpua, Saat Ini Tengah Ditindaklanjuti Proses Penyelidikannya Oleh Bareskrim Polri, Dengan Memanggil Dan Memeriksa Pihak Pelapor Antara Lain Prof. Eggi Sudjana Pada Tanggal 15-16 April 2025, Kemudian Pemanggilan Untuk Klarifikasi Terhadap Advokat Damai Hari Lubis, Koordinator Advokat Tpua Pada Tanggal 28 April 2025 Oleh Penyelidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Pada Laporan Polisi Tpua Ini, Yang Menjadi Obyek Utama Pemeriksaan Penyidik Adalah Ijazah S1 Fakultas Kehutanan Ugm Atas Nama Jokowi, Guna Memastikan Apakah Ijazah S1 Fakultas Kehutanan Ugm A/N. Jokowi Asli Atau Palsu Atau Apakah Ijazah S1 Jokowi Asli Tapi Palsu (Aspal) Atau Tidak. Untuk Itu Tindakan Pertama Yang Harus Dilakukan Penyelidik Tanpa Memandang Siapa Pelapor Dan Siapa Terlapor Atau Siapa Saksi Dan Siapa Korban, Sehingga Suka Tidak Suka, Ijazah S1 Jokowi Harus Disita Dari Tangan Jokowi Oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Sebagai Barang Bukti (Bb) Untuk Kepentingan Pemeriksaan Melalui Puslabfor Bareskrim Polri. Hentikan Pengaduan Jokowi Secara Teknis Hukum Acara Pidana Dan Demi Menjamin Kepastian Hukum, Maka Pimpinan Polri Harus Menghentikan Atau Setidak-Tidaknya Menunda Seluruh Proses Pemeriksaan Terhadap Pengaduan Jokowi Di Polda Metro Jaya Tertanggal 30 April 2025 Dan Seluruh Laporan Polisi Dari Anggota Masyarakat Terhadap Krmt Roy Suryo Dkk. Di Polres Jakarta Pusat Dan Di Polres-Polres Lainnya Di Luar Jakarta. Adapun Alasan-Alasan Mengapa Penyelidikan Dan Penyidikan Atas Pengaduan Dari Jokowi, Harus Dihentikan Atau Dikesampingkan Terlebih Dahulu, Karena : 1. Bareskrim Polri Tengah Melakukan Penyelidikan Dan/Atau Penyidikan Atas Laporan Polisi Tpua Tentang Dugaan Ijazah S1 Fakultas Kehutanan Ugm A/N. Jokowi Sebagai Ijazah Palsu, Harus Dibuktikan Terlebih Dahulu Apakah Ijazah Jokowi Dimaksud Asli Atau Palsu Atau Aspal, Karena Selama Menjadi Polemik Bertahun-Tahun Jokowi Tidak Pernah Memberikan Klarifikasi Atau Menunjukan Bukti Atas Keabsahan Ijazah Itu. 2. Laporan Polisi Tpua Terhadap Jokowi Tentang Dugaan Ijazah Palsu (Ijazah S1 Fakultas Kehutanan Ugm A/N. Jokowi) Bermuatan Kepentingan Umum Yang Lebih Besar, Antara Lain Menyelamatkan Marwah Pendidikan Tinggi Cq. Universitas Gajah Mada, Marwah Para Intelektual Dan Cendikiawan Dan Terlebih-Lebih Marwah Lembaga Kepresidenan, Karenanya Harus Didahulukan Proses Pidananya. 3. Pengaduan Jokowi Di Polda Metro Jaya Pada Tanggal 30 April 2025, Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik Atau Fitnah, Semata-Mata Bermuatan Kepentingan Pribadi Yaitu Semata-Mata Hanya Untuk Memperjuangkan Nama Baik Jokowi. 4. Untuk Menguji Apakah Jokowi Masih Punya Nama Baik Yang Harus Dipertahankan, Maka Pembuktiannya Adalah Apakah Ijazah S1 Yang Diduga Sebagai Palsu Itu, Harus Dibuktikan Terlebih Dahulu Lewat Suatu Putusan Pengadilan Yang Berkeuatan Hukum Yang Tetap Dan Adil Yang Menyatakan Ijazah Jokowi Itu Asli Atau Paslu Dan/Atau Aspal Atau Asli. 5. Selama Ini Sudah Beberapa Orang Menjadi Korban Peradilan Sesat Dengan Dipidana Penjara, Tanpa Pernah Diuji Terlebih Dahulu Secara Hukum Soal Keabsahan, Keasilan Dan Kebenaran Formil Dan Materiil Ijazah S1 Jokowi Di Pengadilan Pidana, Hingga Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap, Yang Menyatakan Ijazah Jokowi Sah Atau Tidak.

Mendukung Program Presiden…! Mentri Sosial Mendaptkan Kunjungan Bupati Aceh Selatan Bahas Program Sekolah Rakyat

7 Mei 2025 - 06:44 WIB

Jakarta - Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan Melakukan Kunjungan Ke Kementerian Sosial Ri, Disambut Langsung Oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, Pada Selasa (6/5/2025). Kedatangan Bupati Mirwan Didampingi Oleh Plt. Sekretaris Daerah Kab. Aceh Selatan, Masrizal, Se., M.si., Dan Ketua Gerakan Ekonomi Rakyat (Gerak) 08, Revitriyoso Husodo, Dalam Rangka Berkoordinasi Terkait Usulan Pendirian Sekolah Rakyat, Sebagai Salah Satu Program Strategis Pemerintah Pusat Dibawah Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Yang Direalisasikan Melalui Kementerian Sosial. Dalam Pertemuan Yang Turut Dihadiri Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, Bupati Mirwan Menyampaikan Berbagai Program Pemerintah Daerah Yang Sejalan Dengan Program Kementerian Sosial, Salah Satunya Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Aceh Selatan. Dalam Sambutannya, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, Menyampaikan Apresiasi Atas Upaya Dan Peran Aktif Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Mendukung Berbagai Program Pemerintah Di Daerah, Khususnya Terkait Urusan Kementerian Sosial. Menteri Sosial Juga Menyampaikan Agar Usulan Program Dari Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Yang Telah Disampaikan Langsung Oleh Bupati Mirwan Agar Dapat Segera Dilengkapi Dengan Data Dukung Dan Kelengkapan Teknis Lainnya Agar Dapat Ditindaklanjuti Oleh Kementerian Sosial Secepatnya.

Gus Alam di Mata Kiai Maman: Rendah Hati dan Humanis

6 Mei 2025 - 20:24 WIB

Jakarta — Duka Menyelimuti Parlemen Dan Keluarga Besar Partai Kebangkitan Bangsa (Pkb). Hari Ini, Selasa (6/5), Kh Alamudin Dimyati Rois, Anggota Dpr Ri Sekaligus Tokoh Muda Nu, Wafat Setelah Beberapa Hari Lalu Terlibat Dalam Insiden Kecelakaan Tragis Di Pemalang, Jawa Tengah. Kepergian Mendadak Sosok Yang Akrab Disapa Gus Alam Itu Mengejutkan Banyak Pihak, Termasuk Sahabat Sekaligus Koleganya, Kh Maman Imanulhaq. Bagi Kiai Maman, Begitu Ia Disapa, Gus Alam Bukan Sekadar Rekan Kerja Di Senayan. Ia Adalah Sahabat Dalam Perjuangan, Saudara Dalam Nilai, Dan Cerminan Generasi Penerus Ulama Yang Menjembatani Tradisi Dan Zaman. “Kami Kehilangan Seorang Pribadi Yang Hangat Dalam Tutur, Rendah Hati Dalam Laku, Dan Tulus Dalam Pengabdian,” Ujarnya Saat Ditemui Pada Prosesi Pemakaman Gus Alam Di Kompleks Pesantren Al-Fadllu Ii Di Srogo, Kaliwungu Kendal, Selasa (6/5). Putra Dari Ulama Kharismatik Kh Dimyati Rais Ini, Dikenal Membawa Napas Baru Dalam Politik Kebangsaan. Di Tengah Dinamika Parlemen Yang Kerap Keras, Gus Alam Hadir Sebagai Sosok Yang Meneduhkan. “Dalam Ruang Sidang, Ia Menyuarakan Aspirasi Rakyat Dengan Tenang Namun Tegas. Dalam Pergaulan Sehari-Hari, Ia Menebar Persaudaraan Dan Persatuan,” Kenang Kiai Maman. Meski Masih Muda, Imbuh Wakil Sekretaris Dewan Syuro Dpp Pkb Ini, Keulamaan Gus Alam Tak Diragukan. Ia Tak Hanya Menguasai Ilmu, Tetapi Juga Mampu Menjembatani Berbagai Kalangan Dengan Sikap Arif Dan Terbuka. “Beliau Membawa Teladan Bahwa Menjadi Ulama Tidak Cukup Hanya Mengajar Dan Berdakwah, Tetapi Juga Hadir Di Tengah Umat, Menyerap Aspirasi, Dan Ikut Menentukan Arah Bangsa,” Tambah Kiai Maman. Terakhir Kiai Maman Mendoakan Seraya Berharap Agar Almarhum Ditempatkan Di Sisi Allah Swt Yang Paling Mulia, Bersama Para Shalihin Dan Pejuang Kebenaran. “Selamat Jalan, Sahabatku. Semoga Allah Menempatkanmu Di Sisi-Nya Yang Paling Mulia, Bersama Para Shalihin Dan Pejuang Kebenaran. Jejakmu Akan Terus Kami Kenang, Keteladananmu Akan Terus Kami Rawat,” Kata Kiai Maman Menutup. Untuk Diketahui, Ribuan Santri Dan Masyarakat Luas Memadati Kompleks Pesantren Al-Fadllu Ii Di Srogo, Kaliwungu Kendal Untuk Mengantarkan Jenazah Almarhum Gus Alam Dikebumikan. Terlihat Juga Saat Prosesi Pemakaman Ketua Dewan Syuro Dpp Pkb Kh Maruf Amin, Ketua Umum Pkb Gus Muhaimin Iskandar Beserta Para Pengurus Lainnya Seperti Sekjen Pkb Hasanudin Wahid, Wakil Ketua Umum Pkb Cucun Syamsurijal, Hanif Dhakiri, Dan Gus Yusuf Chudlori. Nampak Juga Jajaran Dewan Syura Dpp Pkb Seperti Kh. Subhan Makmun, Kh. Zamzami, Kh Taufiq Abdullah Serta Kh. Ahmad Baidhawi.