Menu ✖

Mode Gelap

Copyright @2025 Teropong Istana All Rights Reserved

Aktivis Buruh Carlianto Soroti Kebijakan Daerah, Pertanyakan Peran Mendagri dan Menkeu CBA: Kenaikan PBB Timbulkan Gejolak, Menteri Keuangan dan Mendagri Layak Mundur PT Nindya Karya Bermasalah Menang Tender Rp230,2 Miliar Proyek Rehab Gedung Sekolah, CBA: Kejati DKI Harus Selidiki Ridwan Hisyam Blak-blakan Soal Golkar, Munaslub, dan Dukungan Politik Dirut KAI Bobby Rasyidin Minta Jadwal Ulang Pemeriksaan KPK Ketahanan Nasional Desa Cibalok: Proyek Sosial Penaburan 100.000 Benih Ikan di Sungai Cibalok

Redaksi badge-checkPenulis

Total Artikel 477

Program Sosial Penaburan 100.000 Benih Ikan di Kali Cibalok Bogor, Didorong Kepedulian Terhadap Ketahanan Pangan

14 Mei 2025 - 21:50 WIB

Bogor — Kali Cibalok Yang Mengalir Di Kelurahan Pandansari, Kecamatan Ciawi, Bogor, Akan Menjadi Lokasi Pelaksanaan Program Sosial Penaburan 100.000 Benih Ikan Oleh Irjen Pol (Purn) Drs. Sisno Adiwinoto, Mm, Seorang Pengamat Kepolisian Yang Peduli Terhadap Kondisi Ketahanan Pangan Masyarakat Sekitar, 14 Mei 2025. Gagasan Ini Muncul Dari Keprihatinan Sisno Ketika Melihat Anak-Anak Dan Warga Memancing Di Sungai Tersebut Tanpa Hasil. “Saya Tidak Melihat Seorang Pun Berhasil Menangkap Ikan. Anak-Anak Pun Hanya Mendapatkan Beberapa Ekor Ikan Kecil,” Ujarnya. “Di Era Menuju Indonesia Emas, Masih Ada Masyarakat Yang Mendambakan Makanan Berprotein Dari Sungai.” Sebagai Bentuk Kontribusi Terhadap Ketahanan Pangan Desa, Proyek Penaburan Benih Ikan Jenis Nila Dan Mujair Ini Diharapkan Bisa Membantu Menyediakan Sumber Protein Alami Bagi Masyarakat Sekitar. Ikan-Ikan Tersebut Diperkirakan Bisa Dipanen Dalam Waktu Sekitar Empat Bulan. Rencana Ini Mendapat Dukungan Penuh Dari Dua Sahabat Lama Sisno, Yakni Walikota Sukabumi Ayep Zaki, Yang Juga Dikenal Sebagai Pengusaha Tempe, Serta H. Haris Thaher Dari Pesantren Dan Masjid Biru Ciawi. Keduanya Siap Menjadi Sponsor Proyek Ini. Ketua Rw Dan Rt Setempat Pun Telah Berkomitmen Untuk Menjaga Kelestarian Kali Cibalok Dengan Melarang Warganya Membuang Sampah Ke Sungai Serta Menetapkan Aturan Pemanfaatan Ikan Secara Bijak. Warga Hanya Diperbolehkan Menangkap Ikan Dengan Cara Memancing. Kegiatan Seperti Meracuni, Menyetrum, Menjala, Membendung, Atau Menguras Sungai Akan Dilarang Karena Dapat Membahayakan Populasi Ikan. Tahap Awal Program Ini Akan Dimulai Dengan Penaburan 10.000 Ekor Benih Ikan Di Bendungan Kali Cibalok. Jika 10% Saja Dari Benih Tersebut Bertahan Hidup, Maka Sudah Ada 1.000 Ekor Ikan Yang Dapat Dipanen. Dengan Skala Penuh, Yakni 100.000 Ekor, Potensi Ekologis Dan Ekonomi Sungai Ini Diharapkan Semakin Besar, Bahkan Bisa Menjadi Lokasi Wisata Memancing. Sisno Berharap Program Ini Dapat Menginspirasi Banyak Pihak Dan Mendorong Sinergi Antarwarga Dan Pemangku Kepentingan. “Semoga Program Ini Dapat Terlaksana Dengan Sukses Dan Menjadi Berkah Bagi Masyarakat Sekitar,” Tutupnya.

Handi Jatna Soroti Predikat Buruk Indonesia dalam Regulasi Ekspor-Impor

14 Mei 2025 - 11:34 WIB

Jakarta — Sekretaris Majlis Hikmah Kerapatan Indonesia Tanah Air (Kita), Handi Jatna, Menyampaikan Keprihatinannya Terhadap Kondisi Regulasi Ekspor-Impor Di Indonesia Yang Dinilai Sangat Kompleks Dan Membebani Pelaku Usaha. Berdasarkan Laporan Terbaru, Indonesia Menempati Peringkat Ke-122 Dari 122 Negara Dalam Hal Kemudahan Regulasi Ekspor-Impor, Menjadikannya Negara Dengan Sistem Paling Rumit Di Dunia. &Quot;Ini Bukan Sekadar Angka Peringkat, Melainkan Cerminan Dari Kegagalan Sistemik Dalam Mendukung Dunia Usaha,&Quot; Ujar Handi Dalam Keterangannya, Selasa (14/5). Handi Mendesak Pemerintah Untuk Segera Mengambil Langkah Konkret Guna Menyederhanakan Birokrasi Ekspor-Impor, Agar Tidak Semakin Meresahkan Kalangan Pengusaha. Ia Mengingatkan Bahwa Masalah Ini Bukanlah Hal Baru. Dalam Laporan Ease Of Doing Business Bank Dunia Tahun 2018, Indonesia Hanya Menempati Posisi Ke-112 Dalam Indikator Trading Across Borders, Turun Dari Peringkat Ke-105 Pada 2016 Dan Ke-108 Pada 2017. &Quot;Biaya Dan Waktu Pengurusan Dokumen Ekspor-Impor Di Indonesia Masih Jauh Lebih Tinggi Dibandingkan Negara Tetangga Seperti Thailand Dan Vietnam. Ini Berdampak Langsung Pada Daya Saing Produk Kita Di Pasar Global,&Quot; Tegasnya. Sebagai Solusi, Handi Mendorong Dilakukannya Reformasi Kebijakan Yang Menyeluruh Serta Percepatan Digitalisasi Layanan Ekspor-Impor. Menurutnya, Hal Ini Penting Agar Pelaku Usaha Tidak Terus Dirugikan Oleh Sistem Yang Lamban Dan Berbelit-Belit. &Quot;Semoga Pemerintah Segera Hadir Dan Memberikan Solusi Konkret. Jangan Sampai Pelaku Usaha Memilih Untuk Memindahkan Investasinya Ke Negara Lain,&Quot; Pungkas Handi.

Kunjungi Ponpes Darul Quran Cimalaka, Legislator PKB Dorong Penataan Kawasan dan Aksesibilitas

14 Mei 2025 - 10:49 WIB

Sumedang – Anggota Dpr Ri Dari Fraksi Pkb, Kh. Maman Imanulhaq, Mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Quran (Dq) Di Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Kunjungan Ini Dilakukan Untuk Meninjau Langsung Lokasi Terdampak Kebakaran Sekaligus Membahas Pentingnya Penataan Kawasan Pesantren Dan Peningkatan Aksesibilitas. Kedatangan Wakil Sekretaris Dewan Syuro Dpp Pkb Tersebut Disambut Oleh Pimpinan Ponpes Dq, Kh. Cecep Farhan Mubaroq, Bersama Sejumlah Pejabat Daerah, Antara Lain Camat Cimalaka Ayuh Hidayat, Kapolsek Cimalaka Akp Muhyidin, Danramil Kapten Rahmat, Dan Kepala Bpbd Sumedang Atang Sunarya. Dalam Kunjungannya, Kh. Maman Menegaskan Komitmennya Untuk Memperjuangkan Pembangunan Sarana Prasarana Serta Akses Jalan Menuju Pesantren, Demi Mendukung Kenyamanan Dan Keselamatan Para Santri Serta Masyarakat Sekitar, Terlebih Pascakebakaran Yang Melanda Kawasan Tersebut. &Quot;Pesantren Adalah Pusat Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Kami Akan Berupaya Maksimal Agar Pembangunan Infrastruktur Dan Akses Jalan Dapat Segera Terwujud, Demi Menunjang Proses Pembelajaran Dan Kemanfaatan Yang Lebih Luas,&Quot; Ujar Kh. Maman Kepada Awak Media, Rabu (14/5). Selain Meninjau Lokasi Kebakaran, Kh. Maman Juga Berdialog Dengan Pengurus Pesantren, Aparat, Dan Warga Untuk Menyerap Aspirasi Serta Mencatat Kebutuhan Mendesak Yang Harus Segera Ditindaklanjuti. Kehadiran Legislator Asal Desa Cimalaka Itu Disambut Antusias Oleh Masyarakat Dan Santri, Yang Berharap Kunjungan Ini Menjadi Langkah Awal Percepatan Perbaikan Infrastruktur Pesantren. Soroti Pembangunan Pasar Cimalaka Dalam Kesempatan Yang Sama, Kh. Maman Juga Menyoroti Rencana Pembangunan Pasar Cimalaka. Ia Meminta Agar Pembangunan Pasar Dilakukan Dengan Mempertimbangkan Kepentingan Para Pedagang, Keselamatan Pejalan Kaki, Serta Kebersihan Lingkungan Sekitar, Termasuk Area Alun-Alun Dan Sekolah Yang Berdekatan. &Quot;Saya Dulu Sekolah Di Sd 3 Cimalaka. Saya Tidak Ingin Anak-Anak Terganggu Oleh Kebisingan Dan Bau Sampah Dari Lokasi Pasar Sementara,&Quot; Tegasnya.

Ancaman Menteri ESDM ke PTBA Soal Proyek DME Tuai Kritik: “Pencitraan Di Atas Segalanya”

13 Mei 2025 - 22:36 WIB

Jakarta — Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (Esdm), Bahlil Lahadalia, Melontarkan Peringatan Keras Kepada Pt Bukit Asam Tbk (Ptba) Terkait Lambatnya Realisasi Proyek Gasifikasi Batu Bara Menjadi Dimethyl Ether (Dme). Dalam Keterangannya Di Kantor Kementerian Esdm, Kamis (8/5), Bahlil Menyebut Bahwa Pemerintah Akan Mempertimbangkan Pencabutan Sebagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Wiup) Milik Ptba Jika Perusahaan Pelat Merah Itu Tak Kunjung Menjalankan Penugasan Dari Pemerintah, 13 Mei 2025. “Nanti Kita Akan Kasih Tugas. Kalau Tidak Kasih Tugas, Kita Ambil Sebagian Wilayahnya,” Ujar Bahlil. Pernyataan Tersebut Sontak Memicu Reaksi Keras Dari Berbagai Kalangan, Termasuk Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto. Melalui Akun Media Sosialnya Di X (@Giginpraginanto), Gigin Menilai Sikap Bahlil Sebagai Bentuk Kecenderungan Kekuasaan Yang Lebih Mementingkan Pencitraan Ketimbang Rasionalitas Kebijakan Dan Efisiensi Ekonomi. “Bagi Bahlil, Rugi Tak Masalah Karena Yang Menanggung Rakyat,” Cuit Gigin Pada Sabtu (10/5). Ia Juga Menilai Langkah Bahlil Sebagai Pemaksaan Proyek Besar Yang Berisiko Menimbulkan Kerugian Negara. “Seperti Penguasa Pada Umumnya, Pencitraan Di Atas Segalanya!” Tegasnya. Diketahui, Proyek Dme Merupakan Salah Satu Program Strategis Pemerintah Untuk Mengurangi Ketergantungan Impor Lpg. Namun, Hingga Kini Proyek Tersebut Belum Menunjukkan Kemajuan Signifikan. Sementara Itu, Ptba Dikabarkan Mulai Mempertimbangkan Alternatif Proyek Hilirisasi Lain Seperti Synthetic Natural Gas (Sng), Artificial Graphite, Anoda Sheet, Dan Asam Humat, Yang Dinilai Lebih Feasible Secara Bisnis. Polemik Ini Membuka Kembali Diskusi Soal Peran Pemerintah Dalam Mendorong Proyek Strategis Nasional: Sejauh Mana Intervensi Dibutuhkan, Dan Di Titik Mana Keputusan Bisnis Harus Dihormati.

Wamendagri Bima Arya Pacu Provinsi Bali Maksimalkan Pengelolaan Sampah

13 Mei 2025 - 21:42 WIB

Badung – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto Mendorong Segenap Masyarakat Dan Jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Di Provinsi Bali Untuk Memaksimalkan Pengelolaan Sampah Secara Lebih Optimal. Ia Menekankan, Pengelolaan Tersebut Harus Dilakukan Dari Hulu Ke Hilir Serta Melibatkan Kolaborasi Lintas Sektor, Termasuk Dengan Pihak Swasta. Ia Menjelaskan, Masyarakat Di Bali Memiliki Potensi Besar Dalam Menyukseskan Pengelolaan Sampah. Secara Budaya, Masyarakat Bali Memiliki Aktivitas Keagamaan Yang Kental, Sementara Dari Sisi Industri, Bali Didukung Oleh Bisnis Hotel, Restoran, Dan Kafe (Horeka) Yang Terus Berkembang. “Karena Itu Harus Diiringi, Diimbangi, Dengan Kesadaran Di Hulu Untuk Memilah Dan Memilih. Saya Kira Kepala Daerah Bisa Mengkoordinasikan Camat, Lurah, Kades, Banjar Untuk Fokus Di Hulu Ini,” Ujar Bima Di Hadapan Awak Media Usai Mengunjungi Ecobali Recycling Di Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (10/5/2025). Bima Menjelaskan, Persoalan Sampah Yang Selama Ini Menjadi Tantangan Bagi Semua Pihak Sebagian Besar Terjadi Di Hulu. Meskipun Teknologi Canggih Telah Digunakan, Pengelolaan Sampah Diyakini Akan Kurang Optimal Apabila Permasalahan Di Sektor Hulu Tidak Ditangani Dengan Baik. Untuk Itu, Kata Bima, Diperlukan Sistem Yang Efektif Guna Menyelesaikan Persoalan Tersebut. “Ini Perlu Kebijakan, Perlu Penganggaran, Saya Kira Begitu. Jadi Ini Akan Saya Bawa Ke Satgas [Pengelolaan] Sampah Untuk Dirumuskan Formulanya Seperti Apa,” Ungkap Bima. Bima Menambahkan, Pengelolaan Sampah Di Bali Membutuhkan Penanganan Ekstra. Hal Ini Karena Kawasan Tersebut Memiliki Industri Horeka Yang Besar, Yang Berkontribusi Pada Peningkatan Volume Sampah. Oleh Karena Itu, Bima Berharap Provinsi Bali Mampu Menjadi Daerah Percontohan Dalam Pengelolaan Sampah Dari Hulu Ke Hilir. Ia Menegaskan, Di Bali Sudah Ada Beberapa Model Bisnis Pengelolaan Sampah Yang Dapat Dikembangkan. Lebih Lanjut, Bima Menekankan, Ke Depan Pemerintah Akan Mendorong Kota-Kota Besar Yang Memiliki Volume Sampah Tinggi Untuk Menyiapkan Lahan Incinerator. Ia Memastikan, Selain Menyiapkan Lahan Incinerator, Pemda Juga Perlu Memastikan Kesiapan Pengelolaan Sampah Dari Hulu Ke Hilir. “Di Hulunya Dipilih-Dipilih, Kemudian Di Hilirnya Ada Offtaker-Nya. Jadi Waste-To-Energy Itu Jelas, Nanti Bisa Berdaya Maksimal Dibeli Oleh Siapa,” Tandasnya.

GERAK 08 Banten Desak Penuntasan Kasus Pagar Laut Tangerang, Minta Presiden Turun Tangan

13 Mei 2025 - 19:03 WIB

Tangerang – Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak 08) Banten Melalui Perwakilannya, Mohamad Rohim, Menyampaikan Seruan Terbuka Kepada Aparat Penegak Hukum (Aph) Untuk Mengusut Tuntas Polemik Pagar Laut Di Pesisir Tangerang, Banten. Isu Ini Telah Menjadi Sorotan Publik Dan Mengundang Perhatian Luas Dari Masyarakat Banten Hingga Tingkat Nasional. “Kami Meminta Aparat Hukum Bersikap Transparan Dan Objektif Dalam Menyingkap Tabir Kasus Ini. Jangan Sampai Persoalan Yang Begitu Penting Ini Menguap Begitu Saja Atau Dijadikan Alat Kompromi Kepentingan,” Ujar Rohim Dalam Keterangan Tertulisnya, Selasa (13/5). Menurut Rohim, Masyarakat Banten Saat Ini Sudah Semakin Kritis Dan Tidak Mudah Dibungkam. Ia Menegaskan Bahwa Penanganan Kasus Pagar Laut Ini Harus Menjadi Perhatian Serius, Bahkan Hingga Ke Tingkat Istana Negara. “Kami Meminta Presiden Ri Turun Tangan Secara Langsung. Jangan Ada Intervensi Dari Pihak Manapun. Penegakan Hukum Harus Bersih, Tegas, Dan Menyeluruh,” Tegasnya. Gerak 08 Juga Menyerukan Agar Oknum-Oknum Yang Terlibat Dalam Praktik Ilegal Atau Pelanggaran Hukum Terkait Proyek Pagar Laut Tersebut Segera Ditangkap Dan Diproses Sesuai Hukum Yang Berlaku.

Dikeluhkan Jamaah Haji, Komisi VIII Minta Menag Negosiasi Sistem Syarikah Arab Saudi

13 Mei 2025 - 15:52 WIB

Jakarta – Penerapan Sistem Pengelompokan Jamaah Model Syarikah Dalam Penyelenggaraan Haji Tahun 2025 Memicu Kebingungan Di Kalangan Jamaah. Anggota Komisi Viii Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (Pkb) Maman Imanul Haq Meminta Menteri Agama Segera Melakukan Evaluasi Agar Tidak Menganggu Kenyamanan Ibadah Jamaah Haji Indonesia. “Penerapan Sistem Syarikah Yang Terkesan Mendadak Ini Telah Mengacaukan Pengelompokan Kloter Yang Sebelumnya Sudah Terencana Dengan Baik Dari Tanah Air. Akibatnya, Banyak Jemaah Suami Istri Yang Terpisah, Serta Jemaah Lanjut Usia Yang Terpisah Dari Pendamping Yang Sangat Mereka Butuhkan. Kami Meminta Menteri Agama Segera Melakukan Evaluasi&Quot; Ujar Kiai Maman Imanulhaq, Selasa (13/5/2025). Pria Yang Akrab Disapa Kiai Maman Ini Mengungkapkan Sebelumnya, Jemaah Haji Indonesia Hanya Dilayani Oleh Satu Syarikah, Yaitu Mashariq. Namun, Pada Tahun Ini, Terdapat Delapan Syarikah Yang Bertugas Melayani Jemaah Haji Indonesia. Syarikah Sendiri Merupakan Perusahaan Arab Saudi Yang Memiliki Kewenangan Dalam Mengatur Pelaksanaan Ibadah Haji Di Indonesia. &Quot;Mengapa Harus Delapan Syarikah Yang Dilibatkan, Dan Apa Dasar Pertimbangannya? Seharusnya Kementerian Agama Telah Melakukan Identifikasi Masalah Dan Langkah-Langkah Mitigasi Sebelum Menerapkan Kebijakan Ini. Apakah Kekacauan Yang Terjadi Saat Ini Sudah Diketahui Dan Diantisipasi Oleh Kemenag?&Quot; Tanya Kiai Maman. Lebih Lanjut, Kiai Maman Mengusulkan Agar Jika Kemenag Tetap Menggunakan Delapan Syarikah, Pembagian Tanggung Jawab Hendaknya Didasarkan Pada Wilayah Di Indonesia. Misalnya, Syarikah A Bertanggung Jawab Atas Jemaah Dari Wilayah Tertentu Di Jawa Barat, Syarikah B Untuk Kota Tertentu Di Jawa Timur, Dan Seterusnya. “Jangan Seperti Kondisi Saat Ini Di Mana Lebih Dari Satu Syarikah Menangani Jemaah Dari Satu Daerah. Hal Ini Membingungkan Jemaah Dan Juga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah (Kbihu). Bayangkan Saja, Ada Jemaah Yang Belum Siap Berangkat Namun Tiba-Tiba Harus Berangkat Keesokan Harinya, Atau Sebaliknya, Jemaah Yang Seharusnya Berangkat Beberapa Pekan Lagi Di Kloter Lain, Mendadak Harus Segera Berangkat. Sistem Seperti Apa Ini Jika Hasilnya Justru Menimbulkan Kekacauan?&Quot; Tegasnya. Komisi Viii Dpr Ri, Kata Kiai Maman Mendesak Kementerian Agama Untuk Segera Melakukan Negosiasi Dengan Pihak Berwenang Di Arab Saudi Guna Mencari Solusi Atas Permasalahan Ini. Menurutnya Indonesia Saat Ini Membutuhkan Negosiator Yang Handal Dan Mampu Menyampaikan Keluhan Serta Mencari Solusi Konstruktif Atas Kekacauan Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji 2024 Ini. &Quot;Kami Memberikan Kesempatan Kepada Kemenag Dan Dirjen Penyelenggara Haji Dan Umrah Untuk Bertindak Cepat Menangani Masalah Ini. Kami Tidak Dapat Menerima Jika Penggunaan Delapan Syarikah Ini Justru Menyengsarakan Jemaah Haji Indonesia,&Quot; Imbuh Kiai Maman.

Isu Konsolidasi Internal, Bahlil Lahadalia Diduga Disiapkan Jadi Capres 2029 oleh Kader Muda Golkar

13 Mei 2025 - 12:27 WIB

Jakarta — Partai Golkar Kembali Menjadi Sorotan Publik Setelah Mencuatnya Isu Konsolidasi Internal Yang Diduga Merupakan Bagian Dari Gerakan Senyap Mendukung Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, Untuk Maju Sebagai Calon Presiden Pada Pemilu 2029 Mendatang, 13 Mei 2025. Dorongan Konsolidasi Ini Dikabarkan Bermula Dari Suara-Suara Di Tingkat Dewan Pimpinan Daerah (Dpd) Yang Mulai Mengemuka Belakangan Ini. Gerakan Tersebut Disebut Diprakarsai Oleh Sejumlah Kader Muda Partai Yang Menyuarakan Dukungan Secara Tertutup. &Quot;Maaf Mas, Jangan Sebut Nama Saya Ya, Bisa-Bisa Saya Kena Sanksi Atau Bahkan Dipecat,&Quot; Ujar Seorang Kader Muda Golkar Yang Enggan Disebutkan Namanya. “Tapi Masyarakat Dan Kader-Kader Bisa Merasakan Dan Melihat Itu Semua Kok,” Lanjutnya. Ia Menyebutkan Bahwa Sejak Bahlil Menjabat Sebagai Ketua Umum, Telah Terjadi Penataan Internal Secara Signifikan. Salah Satunya, Menurut Dia, Adalah Anggapan Bahwa Calon Ketua Dpd Golkar Di Berbagai Daerah Harus Mendapat Restu Langsung Dari Bahlil. Tak Hanya Itu, Beberapa Posisi Strategis Di Dpp Pun Disebut Telah Diisi Oleh Figur-Figur Yang Dikenal Dekat Dengan Sang Ketua Umum. &Quot;Gerakan Ini Sudah Dimulai Sejak Beliau Jadi Ketua Umum. Tujuannya Jelas, Mempersiapkan Beliau Untuk 2029,&Quot; Tambahnya. Hingga Berita Ini Diturunkan, Belum Ada Pernyataan Resmi Dari Dpp Partai Golkar Terkait Isu Tersebut. Namun Dinamika Internal Yang Berlangsung Menunjukkan Adanya Penguatan Konsolidasi Yang Signifikan Menjelang Kontestasi Politik Mendatang.

GERAK 08 Banten Apresiasi Habiburokhman atas Penangguhan Penahanan Mahasiswi ITB Terkait Meme Presiden

12 Mei 2025 - 23:18 WIB

Serang – Gerakan Ekonomi Kreatif Dpd Banten (Gerak 08) Menyampaikan Apresiasi Terhadap Langkah Ketua Komisi Iii Dpr Ri, Habiburokhman, Yang Mengajukan Penangguhan Penahanan Terhadap Seorang Mahasiswi Institut Teknologi Bandung (Itb) Berinisial Ss. Mahasiswi Tersebut Sebelumnya Ditangkap Oleh Pihak Kepolisian Karena Unggahannya Di Media Sosial X Yang Memuat Meme Presiden Ri Prabowo Subianto, 12 Mei 2025. Dalam Surat Resmi Yang Dikirimkan Kepada Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Habiburokhman Menyatakan Kesediaannya Menjadi Penjamin Bagi Ss. Ia Menyampaikan Keyakinannya Bahwa Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Akan Bersikap Bijak Dalam Menangani Kasus Ini. &Quot;Penangguhan Penahanan Ini Penting Agar Proses Hukum Dapat Dijalankan Secara Baik, Adil, Dan Tanpa Menghambat Masa Depan Mahasiswi Tersebut,&Quot; Ujar Habiburokhman Dalam Pernyataannya. Menanggapi Hal Tersebut, Mohamad Rohim Selaku Perwakilan Gerak 08 Banten Menyampaikan Dukungannya Terhadap Langkah Habiburokhman. &Quot;Kami Mengapresiasi Sikap Ketua Komisi Iii Yang Telah Menjaga Lonceng Demokrasi Tetap Berdentang. Meski Kita Berada Di Tengah Situasi Kebebasan Yang Terkadang Sulit Membedakan Antara Kritik Dan Penghinaan, Namun Ini Adalah Wujud Keterbukaan Pemerintah Dalam Menerima Kritik Demi Kemajuan,&Quot; Ujar Rohim. Ia Juga Menambahkan Bahwa Kritik, Meskipun Terasa Pahit Seperti Obat, Tetaplah Sesuatu Yang Menyehatkan Dalam Dinamika Demokrasi.

Kader PKB Umar Hasibuan Kritik Tajam Menteri ESDM Bahlil Soal Impor BBM dari Singapura

12 Mei 2025 - 18:47 WIB

Jakarta — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (Pkb) Sekaligus Pegiat Media Sosial, Umar Hasibuan Al Chelsea, Melontarkan Kritik Pedas Terhadap Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (Esdm), Bahlil Lahadalia. Kritikan Tersebut Dilontarkan Merespons Pernyataan Bahlil Yang Mengaku Bingung Dengan Kebijakan Impor Bahan Bakar Minyak (Bbm) Dari Singapura, Negara Yang Tidak Memiliki Sumber Minyak Sendiri. “Jadi Kerja Elu Apa Sebagai Menteri Dek Bahlil?” Tulis Umar Melalui Akun Media Sosial X (Sebelumnya Twitter) @Umarhasibuan_, Senin (12/5). Pernyataan Bahlil Sebelumnya Disampaikan Dalam Forum Diskusi 'Arah Kebijakan Geostrategi Dan Geopolitik Indonesia' Yang Diselenggarakan Oleh Dpp Partai Golkar Di Jakarta Pada Kamis (8/5). Dalam Kesempatan Itu, Bahlil Mempertanyakan Logika Di Balik Impor Bbm Dari Singapura. “Sebanyak 54 Persen Impor Bbm Itu Dari Singapura. Negara Yang Enggak Punya Minyak, Tapi Kita Beli Dari Sana,” Ujar Bahlil Dalam Forum Tersebut. Pernyataan Tersebut Memicu Perdebatan Di Ruang Publik, Karena Dinilai Menunjukkan Kurangnya Pemahaman Atas Mekanisme Perdagangan Energi Internasional, Serta Minimnya Koordinasi Lintas Sektor Dalam Perumusan Kebijakan Energi Nasional. Banyak Pihak Menyayangkan Sikap Seorang Pejabat Tinggi Yang Mempertanyakan Hal Yang Berada Dalam Lingkup Tanggung Jawab Kementeriannya Sendiri. Umar Hasibuan Menilai, Pernyataan Tersebut Memperlihatkan Ketidaksiapan Bahlil Dalam Memimpin Kementerian Yang Mengurusi Energi Dan Sumber Daya Mineral, Serta Dapat Merusak Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Dalam Pengelolaan Sektor Strategis Nasional.